Jakarta, 19 November 2025 — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengalihkan uang sitaan korupsi sebagai sumber pendanaan tambahan bagi sektor pendidikan. Ia menyampaikan penegasan ini dalam konferensi pers di Istana Merdeka dan menjadikannya sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan nasional.
Prabowo menilai pendidikan membutuhkan tambahan anggaran agar digitalisasi sekolah dan peningkatan fasilitas berjalan cepat. Ia menekankan bahwa uang hasil korupsi harus kembali kepada rakyat melalui sektor yang memberi manfaat jangka panjang. “Semua rupiah hasil korupsi harus kembali ke masyarakat. Pendidikan menjadi fokus utama karena membentuk masa depan bangsa,” ujar Prabowo dalam upayanya mereformasi pendidikan.
Pemerintah mencatat lebih dari 50 ribu sekolah membutuhkan renovasi, akses internet, dan perangkat pembelajaran modern. Data tersebut mendorong Prabowo untuk mempercepat penyediaan sarana pendidikan digital seperti komputer, smartboard, serta ruang kelas berbasis teknologi.
Selain pembangunan infrastruktur, Prabowo juga menargetkan peningkatan kualitas guru. Pemerintah sedang menyiapkan pelatihan intensif, sertifikasi digital, dan dukungan pengembangan kurikulum modern. Ia ingin memastikan guru mampu memanfaatkan perangkat teknologi secara efektif dalam era kepemimpinan Prabowo.
Program Prioritas Pemerintah
Beberapa program yang akan diluncurkan mencakup:
- Renovasi sekolah rusak di seluruh provinsi.
- Pengadaan komputer, smartboard, dan jaringan internet untuk sekolah di daerah terpencil.
- Perluasan beasiswa untuk siswa berprestasi dan siswa dari keluarga prasejahtera.
- Pelatihan kompetensi guru untuk menguasai teknologi pembelajaran.
Prabowo optimistis kebijakan ini mampu mempercepat reformasi pendidikan hingga dua kali lebih cepat dari mekanisme anggaran reguler. Ia juga meminta seluruh kementerian bergerak cepat agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, sesuai visi Prabowo.
Sejumlah pengamat menyambut baik kebijakan tersebut. Mereka menilai langkah ini memberi pesan kuat bahwa negara tidak hanya menghukum pelaku korupsi, tetapi juga mengembalikan kerugian negara untuk kepentingan publik.
Untuk informasi terkait kebijakan pemerintah lainnya, kunjungi:
Berita Terkait
Lihat juga artikel kami tentang reformasi digital pendidikan:
Klik Disini
