22 °c
Banjar Triwangsakeliki
24 ° Sab
25 ° Ming
Sabtu, November 21, 2026
Bulatan Times
No Result
View All Result
  • Beranda
  • NEWS
    • NASIONAL
    • DUNIA
    • EKONOMI
    • BISNIS
    • Hukum
  • OLAHRAGA
    • BOLA
      • Liga Indonesia
      • Liga Inggris
      • Liga Italia
      • Liga Spanyol
      • Klasemen Liga Indonesia
      • Klasemen Liga Inggris
      • Klasemen Liga Italia
      • Klasemen Liga Spanyol
    • MOTOGP
    • F1
    • SPORT
  • TRAVEL
  • TEKNO & SAINS
    • GADGET
    • INTERNET
  • HEALTH
  • KULINER
  • GAME
  • Beranda
  • NEWS
    • NASIONAL
    • DUNIA
    • EKONOMI
    • BISNIS
    • Hukum
  • OLAHRAGA
    • BOLA
      • Liga Indonesia
      • Liga Inggris
      • Liga Italia
      • Liga Spanyol
      • Klasemen Liga Indonesia
      • Klasemen Liga Inggris
      • Klasemen Liga Italia
      • Klasemen Liga Spanyol
    • MOTOGP
    • F1
    • SPORT
  • TRAVEL
  • TEKNO & SAINS
    • GADGET
    • INTERNET
  • HEALTH
  • KULINER
  • GAME
No Result
View All Result
Bulatan Times
No Result
View All Result
  • Beranda
  • NEWS
  • OLAHRAGA
  • TRAVEL
  • TEKNO & SAINS
  • HEALTH
  • KULINER
  • GAME
Home HEADLINE

UU Perampasan Aset Disahkan, TI Indonesia Dorong Aturan Harta Tak Wajar di UU Tipikor

TI Indonesia meminta penguatan UU Tipikor untuk membahas kekayaan tidak wajar yang belum diatur sebagai delik khusus.

Redaksi Bulatan Times by Redaksi Bulatan Times
20 November 2026, 19.06 WIB
in HEADLINE, NASIONAL
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman berbicara di podium dengan mikrofon

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, yang menjelaskan alasan tidak dimasukkannya aturan kekayaan tidak wajar dalam UU Perampasan Aset. (Foto: Devi/MRI via E-Media DPR).

Bulatan Times – Transparency International Indonesia (TI Indonesia) mendorong pembahasan aturan harta tak wajar melalui penguatan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), setelah DPR mengesahkan UU Perampasan Aset pada Kamis (19/11/2026).

Dalam pernyataan tertulis yang diterbitkan Jumat (20/11/2026), TI Indonesia menilai pengesahan UU Perampasan Aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemulihan hasil kejahatan. Namun, organisasi antikorupsi tersebut mengingatkan bahwa masih ada ketentuan hukum yang perlu diperkuat.

Salah satunya adalah pengaturan illicit enrichment, yakni peningkatan kekayaan pejabat publik secara signifikan yang tidak dapat dijelaskan secara wajar berdasarkan penghasilan sahnya.

Indonesia sebenarnya telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi atau United Nations Convention against Corruption (UNCAC) melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. Konvensi tersebut memuat ketentuan mengenai kekayaan tidak wajar yang hingga kini belum menjadi tindak pidana tersendiri dalam hukum nasional.

UU Tipikor Belum Mengatur Kekayaan Tidak Wajar sebagai Delik Khusus

TI Indonesia menilai penguatan UU Tipikor diperlukan untuk melengkapi ketentuan mengenai pemulihan aset hasil kejahatan.

Menurut organisasi tersebut, UU Tipikor sebenarnya telah mengenal mekanisme pembuktian terkait harta kekayaan melalui Pasal 37A dan Pasal 38B.

Ketentuan itu memberikan pengaturan mengenai pembuktian asal-usul harta dalam penanganan perkara korupsi. Namun, mekanisme tersebut belum sama dengan pembentukan tindak pidana kekayaan tidak wajar yang berdiri sendiri.

Dalam konsep illicit enrichment, persoalan utamanya adalah peningkatan kekayaan pejabat publik yang jauh melampaui penghasilan sah dan tidak dapat dijelaskan secara wajar.

Meski demikian, ketidaksesuaian antara kekayaan dan penghasilan tidak otomatis membuktikan seseorang melakukan korupsi. Penerapan aturan pidana tetap memerlukan dasar hukum, standar pembuktian, dan perlindungan hak pihak yang diperiksa.

TI Indonesia mendorong agar pembahasan ketentuan tersebut dilakukan dengan memperhatikan hak membela diri serta pengawasan pengadilan.

Baca Juga: UU Perampasan Aset Disahkan, ICW Kritik Absennya Aturan Harta Tak Wajar

Apa yang Diatur Pasal 20 Konvensi PBB Antikorupsi?

Ketentuan mengenai illicit enrichment tercantum dalam Pasal 20 UNCAC, yang telah diratifikasi Indonesia pada 18 April 2006.

Pasal tersebut meminta negara peserta mempertimbangkan pembentukan tindak pidana peningkatan kekayaan tidak wajar apabila dilakukan dengan sengaja.

Namun, ketentuan itu juga memberikan ruang bagi setiap negara untuk mempertimbangkan konstitusi dan prinsip dasar sistem hukumnya.

Dengan demikian, ratifikasi UNCAC tidak berarti seluruh negara peserta harus langsung menetapkan peningkatan kekayaan tidak wajar sebagai tindak pidana dengan rumusan yang sama.

Konvensi tersebut juga membedakan aturan mengenai tindak pidana dengan mekanisme penanganan dan pemulihan hasil kejahatan.

Pasal 31 UNCAC membahas langkah pembekuan, penyitaan, dan perampasan hasil tindak pidana. Sementara itu, Pasal 20 berkaitan dengan pertimbangan pembentukan delik kekayaan tidak wajar.

Perbedaan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai bagaimana UU Perampasan Aset dan UU Tipikor dapat saling melengkapi.

DPR Jelaskan Alasan Tidak Memasukkan Illicit Enrichment

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya menjelaskan bahwa ketentuan illicit enrichment tidak dimasukkan dalam UU Perampasan Aset karena dua pertimbangan utama.

Pertama, pembahasan mengenai kriminalisasi kekayaan tidak wajar masih menimbulkan perbedaan pandangan, termasuk yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Kedua, DPR memandang UU Perampasan Aset sebagai undang-undang yang bersifat formil, yakni mengatur tata cara dan mekanisme hukum dalam proses perampasan aset.

Menurut Habiburokhman, pembentukan tindak pidana beserta ketentuan penghukumannya termasuk pengaturan hukum materiil.

Ia menjelaskan bahwa panitia kerja telah menerima masukan dari masyarakat dan para ahli, baik yang mendukung maupun menolak pengaturan tersebut.

DPR kemudian memutuskan tidak memasukkan illicit enrichment dalam rumusan UU Perampasan Aset yang disetujui pada 19 November 2026.

Keputusan tersebut tidak menghapus keberadaan mekanisme perampasan aset dalam undang-undang baru. Namun, pengaturannya tidak sekaligus membentuk tindak pidana khusus mengenai peningkatan kekayaan pejabat yang tidak wajar.

Baca Juga: DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU pada 19 November, Belum Langsung Berlaku

TI Indonesia Minta Perlindungan Hak Tetap Diperkuat

TI Indonesia juga mengingatkan bahwa pembahasan aturan harta tak wajar harus berjalan bersama penguatan perlindungan hak warga negara.

Organisasi tersebut menilai penerapan ketentuan baru perlu memiliki standar pembuktian yang jelas serta mekanisme pengawasan hakim.

Pemilik aset harus memperoleh kesempatan untuk memberikan penjelasan dan mengajukan pembelaan. Hak pihak ketiga yang beritikad baik juga perlu dilindungi apabila aset mereka berkaitan dengan suatu perkara.

TI Indonesia turut meminta agar tersedia mekanisme keberatan dan pemulihan hak yang efektif apabila tindakan penyitaan atau perampasan dinyatakan tidak sah.

Organisasi tersebut menekankan bahwa pembentukan aturan kekayaan tidak wajar tidak boleh diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada negara untuk otomatis mengambil harta seseorang hanya karena asal-usul kekayaannya belum dapat dijelaskan.

Selain perlindungan dalam proses hukum, TI Indonesia meminta pemerintah dan DPR menyusun peta jalan pelaksanaan UNCAC yang menghubungkan UU Perampasan Aset, UU Tipikor, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, KUHAP, serta mekanisme kerja sama hukum internasional.

TI Indonesia juga mendesak pemerintah dan DPR membuka naskah final UU Perampasan Aset, risalah pembahasan, Daftar Inventarisasi Masalah, dan tanggapan terhadap masukan publik agar ketentuan yang telah disahkan dapat diperiksa secara terbuka.

Tags: DPR RIKorupsiPerampasan AsetTransparency International IndonesiaUU Tipikor

Related Posts

UMP Jakarta 2027 Naik Rp407 Ribu, Pramono Tetapkan Rp6,13 Juta
EKONOMI

UMP Jakarta 2027 Naik Rp407 Ribu, Pramono Tetapkan Rp6,13 Juta

November 20, 2026
Suasana Rapat Paripurna DPR RI saat pengesahan UU Perampasan Aset pada 19 November 2026
NASIONAL

UU Perampasan Aset Disahkan, ICW Kritik Absennya Aturan Harta Tak Wajar

November 20, 2026
Ilustrasi badak bercula satu berdiri di antara pepohonan dan tumbuhan hutan tropis
NASIONAL

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, BRIN Sebut Alas Purwo Butuh Studi Khusus

November 20, 2026

Highlights

UU Perampasan Aset Disahkan, TI Indonesia Dorong Aturan Harta Tak Wajar di UU Tipikor

UMP Jakarta 2027 Naik Rp407 Ribu, Pramono Tetapkan Rp6,13 Juta

Urus Paspor Sambil Nonton Ghea Indrawari, Layanan Imigrasi Hadir di Sarinah 22 November

Hari Anak Sedunia 2026, Ini Cara Orang Tua Mendengarkan dan Menghargai Pendapat Anak

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU pada 19 November, Belum Langsung Berlaku

Setelah 18 Tahun, RUU Perampasan Aset Masuk Paripurna DPR Hari Ini

Terpopuler

Prediksi Como vs Cagliari 21 November 2026: Formasi dan Susunan Pemain

Jangan Pindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon!

Harga Nusantara Explorer, Rute, Fasilitas dan Cara Naik Kereta Wisata Premium KAI

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU pada 19 November, Belum Langsung Berlaku

Prediksi Persib vs Bali United: Duel Tolic dan Jansen di GBLA

Bulatan Times

Situs berita digital yang meliput peristiwa dan menuliskannya secara berimbang. Ikuti kabar nasional, ekonomi, teknologi, olahraga, kesehatan, dan perjalanan dalam satu tempat.

Informasi & Kebijakan

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Penghapusan Data Pengguna
  • Ketentuan Layanan
  • Kebijakan Privasi
  • Indeks
  • Pedoman Media Siber
  • Pasang Iklan
  • Sitemap

Terhubung dengan Kami

Kirim pertanyaan, saran, koreksi, dan kerja sama ke [email protected]. Akses Bulatan Times juga melalui aplikasi Android.

Bulatan Times Play Store

© 2026 BulatanTimes.com

Kelola Persetujuan

Kami Menggunakan Cookie
Bulatan Times menggunakan cookie dan teknologi serupa untuk membantu menjalankan situs, memahami penggunaan website, meningkatkan pengalaman pembaca, serta mendukung penayangan iklan yang relevan. Anda dapat menerima, menolak, atau mengatur preferensi cookie.

Fungsional Selalu aktif
Penyimpanan atau akses teknis yang diperlukan untuk menjalankan layanan dan fungsi dasar website.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistik
Penyimpanan atau akses yang digunakan untuk memahami penggunaan website dan meningkatkan layanan. The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Pemasaran
Penyimpanan atau akses yang digunakan untuk mendukung penayangan iklan dan mengukur efektivitasnya.
  • Kelola pilihan
  • Kelola layanan
  • Kelola {vendor_count} vendor
  • Baca selengkapnya tentang tujuan ini
Lihat Preferensi
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • Beranda
  • NEWS
    • NASIONAL
    • DUNIA
    • EKONOMI
    • BISNIS
    • Hukum
  • OLAHRAGA
    • BOLA
      • Liga Indonesia
      • Liga Inggris
      • Liga Italia
      • Liga Spanyol
      • Klasemen Liga Indonesia
      • Klasemen Liga Inggris
      • Klasemen Liga Italia
      • Klasemen Liga Spanyol
    • MOTOGP
    • F1
    • SPORT
  • TRAVEL
  • TEKNO & SAINS
    • GADGET
    • INTERNET
  • HEALTH
  • KULINER
  • GAME

© 2026 Bulatan Times