Bulatan Times – Transparency International Indonesia (TI Indonesia) mendorong pembahasan aturan harta tak wajar melalui penguatan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), setelah DPR mengesahkan UU Perampasan Aset pada Kamis (19/11/2026).
Dalam pernyataan tertulis yang diterbitkan Jumat (20/11/2026), TI Indonesia menilai pengesahan UU Perampasan Aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemulihan hasil kejahatan. Namun, organisasi antikorupsi tersebut mengingatkan bahwa masih ada ketentuan hukum yang perlu diperkuat.
Salah satunya adalah pengaturan illicit enrichment, yakni peningkatan kekayaan pejabat publik secara signifikan yang tidak dapat dijelaskan secara wajar berdasarkan penghasilan sahnya.
Indonesia sebenarnya telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi atau United Nations Convention against Corruption (UNCAC) melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. Konvensi tersebut memuat ketentuan mengenai kekayaan tidak wajar yang hingga kini belum menjadi tindak pidana tersendiri dalam hukum nasional.
UU Tipikor Belum Mengatur Kekayaan Tidak Wajar sebagai Delik Khusus
TI Indonesia menilai penguatan UU Tipikor diperlukan untuk melengkapi ketentuan mengenai pemulihan aset hasil kejahatan.
Menurut organisasi tersebut, UU Tipikor sebenarnya telah mengenal mekanisme pembuktian terkait harta kekayaan melalui Pasal 37A dan Pasal 38B.
Ketentuan itu memberikan pengaturan mengenai pembuktian asal-usul harta dalam penanganan perkara korupsi. Namun, mekanisme tersebut belum sama dengan pembentukan tindak pidana kekayaan tidak wajar yang berdiri sendiri.
Dalam konsep illicit enrichment, persoalan utamanya adalah peningkatan kekayaan pejabat publik yang jauh melampaui penghasilan sah dan tidak dapat dijelaskan secara wajar.
Meski demikian, ketidaksesuaian antara kekayaan dan penghasilan tidak otomatis membuktikan seseorang melakukan korupsi. Penerapan aturan pidana tetap memerlukan dasar hukum, standar pembuktian, dan perlindungan hak pihak yang diperiksa.
TI Indonesia mendorong agar pembahasan ketentuan tersebut dilakukan dengan memperhatikan hak membela diri serta pengawasan pengadilan.
Baca Juga: UU Perampasan Aset Disahkan, ICW Kritik Absennya Aturan Harta Tak Wajar
Apa yang Diatur Pasal 20 Konvensi PBB Antikorupsi?
Ketentuan mengenai illicit enrichment tercantum dalam Pasal 20 UNCAC, yang telah diratifikasi Indonesia pada 18 April 2006.
Pasal tersebut meminta negara peserta mempertimbangkan pembentukan tindak pidana peningkatan kekayaan tidak wajar apabila dilakukan dengan sengaja.
Namun, ketentuan itu juga memberikan ruang bagi setiap negara untuk mempertimbangkan konstitusi dan prinsip dasar sistem hukumnya.
Dengan demikian, ratifikasi UNCAC tidak berarti seluruh negara peserta harus langsung menetapkan peningkatan kekayaan tidak wajar sebagai tindak pidana dengan rumusan yang sama.
Konvensi tersebut juga membedakan aturan mengenai tindak pidana dengan mekanisme penanganan dan pemulihan hasil kejahatan.
Pasal 31 UNCAC membahas langkah pembekuan, penyitaan, dan perampasan hasil tindak pidana. Sementara itu, Pasal 20 berkaitan dengan pertimbangan pembentukan delik kekayaan tidak wajar.
Perbedaan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai bagaimana UU Perampasan Aset dan UU Tipikor dapat saling melengkapi.
DPR Jelaskan Alasan Tidak Memasukkan Illicit Enrichment
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya menjelaskan bahwa ketentuan illicit enrichment tidak dimasukkan dalam UU Perampasan Aset karena dua pertimbangan utama.
Pertama, pembahasan mengenai kriminalisasi kekayaan tidak wajar masih menimbulkan perbedaan pandangan, termasuk yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia.
Kedua, DPR memandang UU Perampasan Aset sebagai undang-undang yang bersifat formil, yakni mengatur tata cara dan mekanisme hukum dalam proses perampasan aset.
Menurut Habiburokhman, pembentukan tindak pidana beserta ketentuan penghukumannya termasuk pengaturan hukum materiil.
Ia menjelaskan bahwa panitia kerja telah menerima masukan dari masyarakat dan para ahli, baik yang mendukung maupun menolak pengaturan tersebut.
DPR kemudian memutuskan tidak memasukkan illicit enrichment dalam rumusan UU Perampasan Aset yang disetujui pada 19 November 2026.
Keputusan tersebut tidak menghapus keberadaan mekanisme perampasan aset dalam undang-undang baru. Namun, pengaturannya tidak sekaligus membentuk tindak pidana khusus mengenai peningkatan kekayaan pejabat yang tidak wajar.
Baca Juga: DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU pada 19 November, Belum Langsung Berlaku
TI Indonesia Minta Perlindungan Hak Tetap Diperkuat
TI Indonesia juga mengingatkan bahwa pembahasan aturan harta tak wajar harus berjalan bersama penguatan perlindungan hak warga negara.
Organisasi tersebut menilai penerapan ketentuan baru perlu memiliki standar pembuktian yang jelas serta mekanisme pengawasan hakim.
Pemilik aset harus memperoleh kesempatan untuk memberikan penjelasan dan mengajukan pembelaan. Hak pihak ketiga yang beritikad baik juga perlu dilindungi apabila aset mereka berkaitan dengan suatu perkara.
TI Indonesia turut meminta agar tersedia mekanisme keberatan dan pemulihan hak yang efektif apabila tindakan penyitaan atau perampasan dinyatakan tidak sah.
Organisasi tersebut menekankan bahwa pembentukan aturan kekayaan tidak wajar tidak boleh diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada negara untuk otomatis mengambil harta seseorang hanya karena asal-usul kekayaannya belum dapat dijelaskan.
Selain perlindungan dalam proses hukum, TI Indonesia meminta pemerintah dan DPR menyusun peta jalan pelaksanaan UNCAC yang menghubungkan UU Perampasan Aset, UU Tipikor, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, KUHAP, serta mekanisme kerja sama hukum internasional.
TI Indonesia juga mendesak pemerintah dan DPR membuka naskah final UU Perampasan Aset, risalah pembahasan, Daftar Inventarisasi Masalah, dan tanggapan terhadap masukan publik agar ketentuan yang telah disahkan dapat diperiksa secara terbuka.





