Bulatan Times – DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.
RUU bernama lengkap Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya itu memperoleh persetujuan setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan.
Naskah yang disetujui memuat 74 pasal, termasuk mekanisme perampasan aset terkait tindak pidana, perlindungan korban, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan aparat.
Meski telah disahkan dalam rapat paripurna, ketentuannya tidak langsung berlaku pada 19 November 2026. Undang-undang tersebut masih memerlukan tahap pengundangan dan pemenuhan ketentuan pemberlakuan.
Puan Maharani Pimpin Pengesahan RUU Perampasan Aset
Rapat paripurna mengagendakan pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU Perampasan Aset.
Sebelum meminta persetujuan anggota dewan, Puan menerima laporan Habiburokhman mengenai penyelesaian pembahasan rancangan bersama pemerintah.
Puan kemudian meminta persetujuan forum agar RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang. Peserta rapat menyatakan setuju, disusul ketukan palu pengesahan.
Daftar hadir pada awal rapat tercatat telah ditandatangani 361 dari 573 anggota DPR, berdasarkan laporan kesekretariatan dewan. Angka itu menunjukkan kehadiran yang tercatat, bukan jumlah suara yang dihitung secara terpisah.
Rapat turut dihadiri sejumlah wakil pemerintah, termasuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto.
Pengesahan tersebut merupakan kelanjutan dari persetujuan pembicaraan tingkat I oleh Komisi III DPR dan pemerintah pada Rabu (18/11/2026).
Baca Juga: RUU Perampasan Aset Lolos Tingkat I, DPR Jadwalkan Paripurna 19 November
Sebanyak 74 Pasal Atur Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana
Habiburokhman menjelaskan bahwa naskah RUU berkembang dari 67 menjadi 74 pasal setelah pembahasan bersama pemerintah.
Pengaturannya tidak hanya ditujukan kepada aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Cakupan yang disepakati juga meliputi sejumlah tindak pidana lain.
Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata serta bahan berbahaya, perdagangan orang, dan penipuan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi maupun berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Ketua Komisi III DPR menyampaikan bahwa aturan tersebut dirancang untuk memperkuat upaya pemulihan aset yang berkaitan dengan kejahatan, bukan hanya menjatuhkan hukuman terhadap pelakunya.
Mekanisme perampasan aset juga tidak menghapus proses pidana atau ancaman hukuman yang berlaku terhadap seseorang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Perampasan Tanpa Putusan Pidana Tetap Melalui Pengadilan
Salah satu pengaturan penting dalam undang-undang yang disetujui DPR adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.
Mekanisme tersebut bukan kewenangan untuk mengambil harta seseorang secara sepihak.
Prosedurnya tetap melalui tahapan hukum, termasuk penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di pengadilan, hingga putusan dan pelaksanaan perampasan.
Pengaturan juga mencakup perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, yakni pihak yang memiliki kepentingan atau hak sah atas suatu aset tetapi tidak terlibat dalam tindak pidana.
Beban pembuktian dan kesempatan untuk mempertahankan hak atas aset menjadi bagian dari mekanisme yang dibahas.
Selain itu, undang-undang memuat pengaturan mengenai pengelolaan aset hasil perampasan dan pengawasan independen untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Aset yang berhasil dipulihkan diarahkan untuk kepentingan negara serta pengembalian kerugian kepada korban sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Setelah 18 Tahun, RUU Perampasan Aset Masuk Paripurna DPR Hari Ini
Kapan UU Perampasan Aset Mulai Berlaku?
Pengesahan dalam rapat paripurna belum berarti mekanisme perampasan aset yang baru dapat langsung dilaksanakan.
Pasal 74 dalam naskah yang disetujui mengatur bahwa undang-undang mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak diundangkan serta setelah terbentuknya badan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1).
Badan tersebut berkaitan dengan fungsi pengelolaan aset dan pengawasan terhadap perampasan aset.
Dengan ketentuan tersebut, tanggal efektif pemberlakuan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan tanggal persetujuan rapat paripurna.
Setelah persetujuan DPR dan pemerintah, undang-undang masih melalui tahapan konstitusional pengesahan Presiden dan pengundangan. Pembentukan badan yang dipersyaratkan juga menjadi bagian dari persiapan pelaksanaannya.





