24 °c
Banjar Triwangsakeliki
26 ° Jum
25 ° Sab
Kamis, November 19, 2026
Bulatan Times
No Result
View All Result
  • Beranda
  • NEWS
    • NASIONAL
    • DUNIA
    • EKONOMI
    • BISNIS
    • Hukum
  • OLAHRAGA
    • BOLA
      • Liga Indonesia
      • Liga Inggris
      • Liga Italia
      • Liga Spanyol
      • Klasemen Liga Indonesia
      • Klasemen Liga Inggris
      • Klasemen Liga Italia
      • Klasemen Liga Spanyol
    • MOTOGP
    • F1
    • SPORT
  • TRAVEL
  • TEKNO & SAINS
    • GADGET
    • INTERNET
  • HEALTH
  • KULINER
  • GAME
  • Beranda
  • NEWS
    • NASIONAL
    • DUNIA
    • EKONOMI
    • BISNIS
    • Hukum
  • OLAHRAGA
    • BOLA
      • Liga Indonesia
      • Liga Inggris
      • Liga Italia
      • Liga Spanyol
      • Klasemen Liga Indonesia
      • Klasemen Liga Inggris
      • Klasemen Liga Italia
      • Klasemen Liga Spanyol
    • MOTOGP
    • F1
    • SPORT
  • TRAVEL
  • TEKNO & SAINS
    • GADGET
    • INTERNET
  • HEALTH
  • KULINER
  • GAME
No Result
View All Result
Bulatan Times
No Result
View All Result
  • Beranda
  • NEWS
  • OLAHRAGA
  • TRAVEL
  • TEKNO & SAINS
  • HEALTH
  • KULINER
  • GAME
Home HEADLINE

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU pada 19 November, Belum Langsung Berlaku

DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU pada 19 November 2026. Aturan 74 pasal tersebut belum langsung berlaku.

Redaksi Bulatan Times by Redaksi Bulatan Times
19 November 2026, 14.36 WIB
in HEADLINE, NASIONAL
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman berbicara di podium rapat paripurna DPR sambil mengangkat kedua tangan

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: Munchen/jk, DPR RI).

Bulatan Times – DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.

RUU bernama lengkap Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya itu memperoleh persetujuan setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan.

Naskah yang disetujui memuat 74 pasal, termasuk mekanisme perampasan aset terkait tindak pidana, perlindungan korban, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan aparat.

Meski telah disahkan dalam rapat paripurna, ketentuannya tidak langsung berlaku pada 19 November 2026. Undang-undang tersebut masih memerlukan tahap pengundangan dan pemenuhan ketentuan pemberlakuan.

Puan Maharani Pimpin Pengesahan RUU Perampasan Aset

Rapat paripurna mengagendakan pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU Perampasan Aset.

Sebelum meminta persetujuan anggota dewan, Puan menerima laporan Habiburokhman mengenai penyelesaian pembahasan rancangan bersama pemerintah.

Puan kemudian meminta persetujuan forum agar RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang. Peserta rapat menyatakan setuju, disusul ketukan palu pengesahan.

Daftar hadir pada awal rapat tercatat telah ditandatangani 361 dari 573 anggota DPR, berdasarkan laporan kesekretariatan dewan. Angka itu menunjukkan kehadiran yang tercatat, bukan jumlah suara yang dihitung secara terpisah.

Rapat turut dihadiri sejumlah wakil pemerintah, termasuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto.

Pengesahan tersebut merupakan kelanjutan dari persetujuan pembicaraan tingkat I oleh Komisi III DPR dan pemerintah pada Rabu (18/11/2026).

Baca Juga: RUU Perampasan Aset Lolos Tingkat I, DPR Jadwalkan Paripurna 19 November

Sebanyak 74 Pasal Atur Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana

Habiburokhman menjelaskan bahwa naskah RUU berkembang dari 67 menjadi 74 pasal setelah pembahasan bersama pemerintah.

Pengaturannya tidak hanya ditujukan kepada aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Cakupan yang disepakati juga meliputi sejumlah tindak pidana lain.

Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata serta bahan berbahaya, perdagangan orang, dan penipuan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi maupun berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Ketua Komisi III DPR menyampaikan bahwa aturan tersebut dirancang untuk memperkuat upaya pemulihan aset yang berkaitan dengan kejahatan, bukan hanya menjatuhkan hukuman terhadap pelakunya.

Mekanisme perampasan aset juga tidak menghapus proses pidana atau ancaman hukuman yang berlaku terhadap seseorang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perampasan Tanpa Putusan Pidana Tetap Melalui Pengadilan

Salah satu pengaturan penting dalam undang-undang yang disetujui DPR adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.

Mekanisme tersebut bukan kewenangan untuk mengambil harta seseorang secara sepihak.

Prosedurnya tetap melalui tahapan hukum, termasuk penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di pengadilan, hingga putusan dan pelaksanaan perampasan.

Pengaturan juga mencakup perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, yakni pihak yang memiliki kepentingan atau hak sah atas suatu aset tetapi tidak terlibat dalam tindak pidana.

Beban pembuktian dan kesempatan untuk mempertahankan hak atas aset menjadi bagian dari mekanisme yang dibahas.

Selain itu, undang-undang memuat pengaturan mengenai pengelolaan aset hasil perampasan dan pengawasan independen untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Aset yang berhasil dipulihkan diarahkan untuk kepentingan negara serta pengembalian kerugian kepada korban sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Setelah 18 Tahun, RUU Perampasan Aset Masuk Paripurna DPR Hari Ini

Kapan UU Perampasan Aset Mulai Berlaku?

Pengesahan dalam rapat paripurna belum berarti mekanisme perampasan aset yang baru dapat langsung dilaksanakan.

Pasal 74 dalam naskah yang disetujui mengatur bahwa undang-undang mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak diundangkan serta setelah terbentuknya badan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1).

Badan tersebut berkaitan dengan fungsi pengelolaan aset dan pengawasan terhadap perampasan aset.

Dengan ketentuan tersebut, tanggal efektif pemberlakuan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan tanggal persetujuan rapat paripurna.

Setelah persetujuan DPR dan pemerintah, undang-undang masih melalui tahapan konstitusional pengesahan Presiden dan pengundangan. Pembentukan badan yang dipersyaratkan juga menjadi bagian dari persiapan pelaksanaannya.

Source: dari berbagai sumber
Tags: DPR RIKomisi III DPRKorupsiPerampasan AsetRUU Perampasan Aset

Related Posts

Lagoon Band Lapas Cilegon dalam kegiatan Tasyakuran Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Ke-2 Tahun 2026 (Foto: Humas Lapas Cilegon)
NASIONAL

Semarak Hari Bakti Ke-2, Band Warga Binaan Lapas Cilegon Tampilkan Kreativitas di Panggung Kemenimipas

November 19, 2026
Infogrfais RUU Perampasan Aset (Bulatantimes)
NASIONAL

Babak akhir RUU Perampasan Aset

November 19, 2026
Jajaran Kementerian Agama mengenakan kaus dan topi putih saat memberikan keterangan kepada wartawan di luar ruangan
NASIONAL

Kemenag Siapkan Formasi CPNS Guru 2027, Guru PPPK Berpeluang Ikut Seleksi

November 19, 2026

Highlights

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU pada 19 November, Belum Langsung Berlaku

Setelah 18 Tahun, RUU Perampasan Aset Masuk Paripurna DPR Hari Ini

BI-Rate Naik Jadi 6 Persen, Ini Alasan Bank Indonesia

Jangan Pindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon!

Harga Pangan Naik Serentak 16 November 2026, Cabai Merah Keriting Tembus Rp121 Ribu per Kg

Operasi Zebra 2026 Dimulai Hari Ini, Polisi Incar Pengendara yang Pakai HP hingga Lawan Arus

Terpopuler

Prediksi Como vs Cagliari 21 November 2026: Formasi dan Susunan Pemain

Jangan Pindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon!

Harga Nusantara Explorer, Rute, Fasilitas dan Cara Naik Kereta Wisata Premium KAI

Cara Daftar dan Mendapatkan Uang dari Bilibili

5 Platform Latihan Soal CPNS Gratis 2026, Ada Simulasi CAT BKN

Bulatan Times

Situs berita digital yang meliput peristiwa dan menuliskannya secara berimbang. Ikuti kabar nasional, ekonomi, teknologi, olahraga, kesehatan, dan perjalanan dalam satu tempat.

Informasi & Kebijakan

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Penghapusan Data Pengguna
  • Ketentuan Layanan
  • Kebijakan Privasi
  • Indeks
  • Pedoman Media Siber
  • Pasang Iklan
  • Sitemap

Terhubung dengan Kami

Kirim pertanyaan, saran, koreksi, dan kerja sama ke [email protected]. Akses Bulatan Times juga melalui aplikasi Android.

Bulatan Times Play Store

© 2026 BulatanTimes.com

Kelola Persetujuan

Kami Menggunakan Cookie
Bulatan Times menggunakan cookie dan teknologi serupa untuk membantu menjalankan situs, memahami penggunaan website, meningkatkan pengalaman pembaca, serta mendukung penayangan iklan yang relevan. Anda dapat menerima, menolak, atau mengatur preferensi cookie.

Fungsional Selalu aktif
Penyimpanan atau akses teknis yang diperlukan untuk menjalankan layanan dan fungsi dasar website.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistik
Penyimpanan atau akses yang digunakan untuk memahami penggunaan website dan meningkatkan layanan. The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Pemasaran
Penyimpanan atau akses yang digunakan untuk mendukung penayangan iklan dan mengukur efektivitasnya.
  • Kelola pilihan
  • Kelola layanan
  • Kelola {vendor_count} vendor
  • Baca selengkapnya tentang tujuan ini
Lihat Preferensi
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • Beranda
  • NEWS
    • NASIONAL
    • DUNIA
    • EKONOMI
    • BISNIS
    • Hukum
  • OLAHRAGA
    • BOLA
      • Liga Indonesia
      • Liga Inggris
      • Liga Italia
      • Liga Spanyol
      • Klasemen Liga Indonesia
      • Klasemen Liga Inggris
      • Klasemen Liga Italia
      • Klasemen Liga Spanyol
    • MOTOGP
    • F1
    • SPORT
  • TRAVEL
  • TEKNO & SAINS
    • GADGET
    • INTERNET
  • HEALTH
  • KULINER
  • GAME

© 2026 Bulatan Times