BULATAN TIMES – Utang luar negeri RI meningkat menjadi US$458,9 miliar pada akhir triwulan III 2026, dibandingkan dengan US$455,4 miliar pada triwulan sebelumnya. Bank Indonesia (BI) mencatat kenaikan sekitar US$3,5 miliar tersebut terutama dipengaruhi bertambahnya utang pemerintah, sementara utang swasta mengalami penurunan.
Data terbaru itu diumumkan Bank Indonesia pada Senin (16/11/2026). Secara tahunan, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa peningkatan utang pemerintah berkaitan dengan masuknya modal asing melalui Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman luar negeri.
Meski nilainya meningkat, Bank Indonesia menilai struktur utang luar negeri Indonesia masih terjaga. Penilaian tersebut mempertimbangkan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) serta besarnya porsi utang jangka panjang.
Utang luar negeri yang dicatat BI tidak hanya mencakup kewajiban pemerintah. Statistik tersebut juga meliputi utang bank sentral dan sektor swasta kepada pihak bukan penduduk Indonesia.
Utang Pemerintah Naik Jadi US$220,2 Miliar
Posisi utang luar negeri pemerintah pada triwulan III 2026 tercatat sebesar US$220,2 miliar.
Jumlah tersebut meningkat US$3,9 miliar dibandingkan dengan triwulan II 2026 yang mencapai US$216,3 miliar.
Mengutip keterangan resmi Bank Indonesia, pertambahan utang pemerintah terutama dipengaruhi peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara serta penarikan pinjaman.
SBN yang dibeli investor asing termasuk dalam perhitungan utang luar negeri pemerintah karena kewajiban tersebut dimiliki oleh pihak bukan penduduk Indonesia.
Pemerintah menyatakan tetap berkomitmen memenuhi pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu serta mengelola pembiayaan secara terukur.
Sebagai bagian dari pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), utang luar negeri pemerintah digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan dan sektor produktif.
Bank Indonesia juga menyampaikan bahwa seluruh posisi utang luar negeri pemerintah pada akhir triwulan III 2026 merupakan utang jangka panjang.
Kesehatan dan Pendidikan Masuk Sektor Pembiayaan Utang Pemerintah
Data BI memperlihatkan bahwa pembiayaan melalui utang luar negeri pemerintah tersebar pada sejumlah sektor ekonomi.
Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial memiliki porsi terbesar, yaitu 22 persen dari total utang luar negeri pemerintah.
Berikut lima kelompok sektor utama dalam penggunaan pembiayaan tersebut:
- Jasa kesehatan dan kegiatan sosial: 22,0 persen.
- Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib: 20,8 persen.
- Jasa pendidikan: 16,2 persen.
- Konstruksi: 11,4 persen.
- Transportasi dan pergudangan: 8,5 persen.
Persentase tersebut menunjukkan komposisi utang pemerintah berdasarkan sektor ekonomi, bukan persentase penambahan utang pada triwulan III.
Bank Indonesia menyatakan penggunaan pembiayaan luar negeri tetap diarahkan untuk mendukung kegiatan produktif dengan memperhatikan keberlanjutan pengelolaan utang.
Baca Juga: BI Catat Cadangan Devisa Indonesia Naik Menjadi 146,8 Miliar Dolar AS
Utang Luar Negeri Swasta Turun ke US$196,3 Miliar
Berbeda dari pemerintah, posisi utang luar negeri swasta mengalami penurunan pada triwulan III 2026.
Bank Indonesia mencatat utang swasta sebesar US$196,3 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan US$196,7 miliar pada triwulan sebelumnya.
Dengan demikian, utang luar negeri swasta berkurang sekitar US$0,4 miliar selama periode tersebut.
Penurunan terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan maupun perusahaan yang bukan lembaga keuangan.
Berdasarkan sektor ekonomi, sebagian besar utang swasta berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian.
Keempat kelompok sektor tersebut menyumbang sekitar 80,5 persen dari total posisi utang luar negeri swasta.
Utang swasta merupakan kewajiban perusahaan atau lembaga keuangan kepada pihak luar negeri. Karena itu, jumlahnya tidak dapat langsung diperlakukan sebagai kewajiban pembayaran pemerintah melalui APBN.
Pergerakan utang pemerintah dan swasta yang berbeda juga menjelaskan mengapa total utang luar negeri Indonesia tetap meningkat ketika kewajiban sektor swasta menurun.
Baca Juga: Rupiah Hari Ini 4 November 2026: Dolar AS di Rp18.136, BI Ungkap 3 Penyebab Pelemahan
Rasio Utang Luar Negeri RI terhadap PDB Sebesar 30,9 Persen
Bank Indonesia menyatakan struktur utang luar negeri Indonesia pada triwulan III 2026 tetap sehat berdasarkan indikator yang dipantau bank sentral.
Rasio utang luar negeri terhadap produk domestik bruto tercatat sebesar 30,9 persen.
Rasio tersebut menunjukkan perbandingan posisi kewajiban luar negeri dengan nilai kegiatan ekonomi Indonesia yang diukur melalui PDB.
Selain rasio terhadap PDB, BI memperhatikan jangka waktu kewajiban utang.
Pada akhir triwulan III 2026, sekitar 84,3 persen dari total utang luar negeri Indonesia merupakan utang jangka panjang.
Seluruh utang luar negeri pemerintah tercatat sebagai kewajiban jangka panjang, sedangkan porsi utang jangka panjang swasta mencapai 76,6 persen dari total utang sektor tersebut.
Besarnya porsi utang jangka panjang menjadi salah satu dasar penilaian BI terhadap struktur kewajiban luar negeri Indonesia.
Namun, pengelolaan utang tetap perlu memperhatikan kewajiban pembayaran, kondisi pembiayaan, dan perkembangan ekonomi global.
Bank Indonesia bersama pemerintah menyatakan akan melanjutkan koordinasi pemantauan dan pengelolaan utang luar negeri untuk menjaga ketahanan ekonomi serta mendukung pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.





