Selamatkan Badak Jawa, Jaga Warisan Alam Banten, dan Tolak Segala Upaya yang Mengancam Kelestarian Taman Nasional Ujung Kulon
OPINI
Oleh: Sopian Hadi Permana, S.Sos., M.A.P.
Ketua DPD KNPI Kota Tangerang Selatan; Direktur Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam (LEPPAMI) PB HMI Periode 2016-2018
BULATAN TIMES – Wacana pemindahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, merupakan gagasan yang patut dipertanyakan secara serius.
Bagi saya, persoalan ini bukan sekadar memindahkan sejumlah satwa dari satu tempat ke tempat lain. Ini menyangkut masa depan konservasi, keberlanjutan ekosistem, identitas ekologis Banten, serta komitmen negara dalam menjaga warisan alam Indonesia.
Saya dengan tegas menolak apabila pemindahan badak Jawa dari habitat aslinya di Ujung Kulon dilakukan tanpa landasan kajian ilmiah yang benar-benar kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
1. Ujung Kulon Adalah Rumah Alami Badak Jawa, Bukan Sekadar Lokasi Persinggahan
Badak Jawa telah menjadi bagian dari ekosistem Ujung Kulon selama ratusan tahun. Kawasan ini bukan hanya tempat hidup bagi badak, melainkan habitat alami yang membentuk hubungan ekologis antara satwa, vegetasi, sumber air, dan lingkungan sekitarnya.
Kita harus memahami bahwa konservasi bukan semata-mata memindahkan satwa ke tempat yang dianggap lebih aman. Konservasi juga berarti menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi habitat tempat satwa tersebut hidup dan berkembang.
Jika persoalannya adalah ancaman bencana alam, maka yang harus diperkuat terlebih dahulu adalah sistem mitigasi bencana, perlindungan habitat, pemantauan populasi, dan kesiapsiagaan konservasi di Ujung Kulon.
2. Bencana Alam Bukan Fenomena Baru di Ujung Kulon
Gempa bumi, aktivitas vulkanik, tsunami, dan berbagai fenomena alam telah menjadi bagian dari dinamika geografis kawasan Selat Sunda sejak masa lampau.
Ujung Kulon dan sekitarnya memiliki sejarah panjang menghadapi dinamika alam, termasuk letusan dahsyat Gunung Krakatau pada 1883. Namun, keberadaan badak Jawa di kawasan ini tetap menjadi bagian penting dari sejarah konservasi Indonesia hingga hari ini.
Tentu saja, sejarah keberlangsungan hidup badak Jawa tidak berarti kawasan tersebut bebas dari ancaman bencana pada masa depan. Risiko itu tidak boleh diremehkan.
Namun, apakah setiap wilayah yang memiliki potensi bencana harus ditinggalkan? Apakah solusi pertama yang harus diambil negara adalah memindahkan satwa, bukan memperkuat sistem perlindungan habitatnya?
Jangan sampai pendekatan mitigasi bencana justru berubah menjadi pembenaran untuk mengabaikan perlindungan kawasan konservasi.
Baca Juga: Hotspot Karhutla Menurun, tetapi Ancaman Kebakaran Berulang dan Kerusakan Hutan Masih Mengintai
3. Jangan Jadikan Relokasi sebagai Keputusan Sepihak Tanpa Kajian Matang
Pernyataan mengenai potensi pemindahan badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo harus ditempatkan secara proporsional.
Kementerian Kehutanan sendiri telah menyampaikan bahwa gagasan tersebut masih membutuhkan kajian ilmiah dan penilaian menyeluruh.
Artinya, belum ada kepastian bahwa Alas Purwo benar-benar memiliki seluruh persyaratan ekologis untuk menjadi habitat kedua badak Jawa.
Sejumlah pertanyaan mendasar harus dijawab. Bagaimana kesesuaian habitatnya? Apakah tersedia pakan sepanjang tahun dan sumber air yang memadai? Bagaimana kondisi ruang jelajah, reproduksi, keragaman genetik, potensi penyakit, serta interaksi dengan satwa lainnya?
Jangan sampai niat menyelamatkan justru menimbulkan persoalan konservasi baru.
Negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berorientasi pada keselamatan satwa, bukan sekadar mengejar target proyek atau kepentingan pendanaan.
4. Suara Masyarakat Banten dan Masyarakat Adat Harus Dihormati
Badak Jawa bukan hanya kekayaan keanekaragaman hayati. Keberadaannya juga melekat pada identitas ekologis dan kebanggaan masyarakat Banten.
Penolakan masyarakat adat Baduy terhadap wacana relokasi merupakan suara yang patut didengar.
Kearifan lokal dan pesan leluhur mengenai hubungan manusia dengan alam tidak boleh dipandang sebelah mata.
Pemerintah tidak boleh mengambil keputusan besar yang menyangkut masa depan kawasan konservasi tanpa membuka ruang dialog dengan masyarakat lokal, masyarakat adat, akademisi, pemerhati lingkungan, organisasi kepemudaan, serta pemerintah daerah.
Ujung Kulon bukan ruang kosong yang bebas ditentukan nasibnya dari balik meja kekuasaan.
Ada masyarakat, sejarah, kebudayaan, dan kehidupan ekologis yang harus dihormati dalam setiap keputusan mengenai masa depan kawasan tersebut.
5. Publik Berhak Mempertanyakan Kepentingan di Balik Wacana Relokasi
Ada satu persoalan yang menurut saya tidak boleh diabaikan.
Pada 12 Februari 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Dalam pemberitaan yang beredar, peta lampiran keputusan tersebut menjadi perhatian publik karena wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ditampilkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai bagaimana negara menjamin perlindungan kawasan konservasi dan ekosistem laut di sekitarnya.
Saya tidak sedang menyimpulkan bahwa wacana pemindahan badak Jawa merupakan bagian dari agenda pertambangan.
Sampai saat ini, belum ada bukti resmi yang membuktikan adanya hubungan langsung antara rencana relokasi badak Jawa dan kepentingan tambang emas.
Namun, publik memiliki hak untuk bertanya, dan pemerintah berkewajiban memberikan penjelasan secara terbuka.
Jangan sampai muncul persepsi bahwa pemindahan badak Jawa merupakan langkah awal dari rangkaian kebijakan yang berpotensi melemahkan perlindungan kawasan Ujung Kulon.
Kita perlu memastikan tidak ada agenda tersembunyi yang mengorbankan kepentingan ekologis demi kepentingan ekonomi jangka pendek.
6. Jangan Sampai Konservasi Menjadi Pintu Masuk bagi Kepentingan Investasi yang Tidak Transparan
Kita juga perlu mencermati keberadaan aktivitas pertambangan emas di kawasan Cibaliung dan sekitarnya, termasuk PT Cibaliung Sumberdaya yang merupakan anak usaha PT Antam.
Keberadaan kegiatan pertambangan tersebut, serta penetapan wilayah pertambangan dalam peta Provinsi Banten, harus menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat sipil.
Perlu ditegaskan bahwa penetapan WUP tidak otomatis berarti izin operasi pertambangan telah diterbitkan.
Demikian pula, pemindahan sebagian satwa tidak otomatis mengubah status hukum Taman Nasional Ujung Kulon.
Akan tetapi, kedua persoalan ini perlu diawasi secara bersamaan agar tidak terjadi pelemahan perlindungan lingkungan melalui kebijakan yang berjalan tanpa transparansi.
Kita tidak ingin kekayaan alam Banten hanya dilihat dari nilai ekonominya, sementara kekayaan ekologis yang tidak ternilai justru dikorbankan.
7. Solusinya adalah Memperkuat Ujung Kulon, Bukan Meninggalkan Habitat Aslinya
Jika pemerintah benar-benar memiliki komitmen menyelamatkan badak Jawa dari ancaman kepunahan, ada sejumlah langkah yang harus menjadi prioritas:
- Memperkuat perlindungan dan pengawasan habitat badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon.
- Membangun sistem mitigasi bencana dan peringatan dini yang terintegrasi.
- Meningkatkan pemantauan populasi, kesehatan, dan reproduksi badak Jawa.
- Memulihkan ekosistem serta menjaga ketersediaan pakan dan sumber air.
- Melibatkan masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan konservasi.
- Membuka seluruh hasil kajian dan rencana kebijakan konservasi kepada publik.
- Mengembangkan habitat kedua sebagai strategi tambahan apabila terbukti layak secara ilmiah, tanpa menjadikan pengosongan habitat asli sebagai tujuan.
Kita tidak boleh mempertentangkan mitigasi bencana dengan perlindungan habitat. Keduanya harus berjalan bersama.
Sikap dan Pernyataan Tegas
Saya meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon.
Ada lima tuntutan yang perlu menjadi perhatian:
- Mendesak pemerintah meninjau kembali wacana pemindahan badak Jawa dan tidak mengambil keputusan translokasi sebelum seluruh kajian ilmiah dipublikasikan.
- Mendesak Kementerian Kehutanan menjamin status dan perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon tetap terjaga.
- Meminta Kementerian ESDM dan Pemerintah Provinsi Banten membuka informasi secara transparan mengenai peta WUP di sekitar perairan Ujung Kulon, termasuk koordinat, batas wilayah, dan potensi dampaknya terhadap ekosistem.
- Mendesak pemerintah memastikan tidak ada kebijakan yang menjadikan kawasan konservasi sebagai objek eksploitasi pertambangan.
- Meminta pelibatan masyarakat adat, masyarakat lokal, akademisi, organisasi lingkungan, dan elemen kepemudaan dalam setiap pengambilan keputusan terkait masa depan Ujung Kulon.
Penutup
Ujung Kulon bukan sekadar kawasan hutan. Ujung Kulon adalah warisan alam Indonesia, kebanggaan masyarakat Banten, dan rumah bagi salah satu satwa paling langka di dunia.
Jangan sampai atas nama penyelamatan, kita justru mengambil keputusan yang mengabaikan sejarah ekologis dan keberadaan habitat asli badak Jawa.
Kita tidak boleh membiarkan kekayaan alam hanya dinilai berdasarkan potensi ekonominya. Ada nilai kehidupan, keseimbangan alam, dan warisan generasi yang jauh lebih besar daripada kepentingan sesaat.
Jangan pindahkan badak Jawa dari rumahnya sebelum negara benar-benar mampu membuktikan bahwa tidak ada pilihan yang lebih baik untuk melindunginya di Ujung Kulon.
Selamatkan badak Jawa. Pertahankan Ujung Kulon. Jaga warisan alam Banten untuk generasi mendatang.
Sopian Hadi Permana, S.Sos., M.A.P.
Ketua DPD KNPI Kota Tangerang Selatan
Direktur Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam (LEPPAMI) PB HMI Periode 2016-2018





