Bulatan Times, Jakarta – Keselarasan peraturan pusat dan daerah menjadi fondasi penting dalam menciptakan kepastian hukum serta mendukung pembangunan nasional. Untuk memperkuat hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten mengikuti Dialog Nasional Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Banten, Ferry Ferdiansyah, hadir bersama jajaran dalam forum yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan tersebut.
Dialog nasional ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi tantangan legislasi daerah sekaligus memperkuat sinergi antarlembaga. Melalui forum ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu membangun mekanisme pembentukan regulasi yang lebih terintegrasi, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
DPD RI Tekankan Perda Harus Berpihak kepada Masyarakat
Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, membuka kegiatan sekaligus menekankan pentingnya orientasi pembentukan peraturan daerah (Perda). Menurutnya, pemerintah daerah harus menyusun regulasi berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
“Pembentukan Perda tidak boleh hanya berorientasi pada aspek administratif dan formalitas hukum. Regulasi daerah harus didasarkan pada kebutuhan empiris masyarakat, selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan daerah,” tegas Gusti Kanjeng Ratu Hemas.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kualitas Perda tidak hanya bergantung pada kesesuaian prosedur hukum. Lebih dari itu, setiap regulasi harus mampu menjawab persoalan masyarakat dan memberikan manfaat bagi kemajuan daerah.
Harmonisasi Regulasi dan Kompetensi Perancang Jadi Sorotan
Setelah pembukaan, forum berlanjut dengan sesi dengar pendapat yang dipimpin Stefanus B.A.N. Liow. Sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga, pimpinan daerah, DPRD, asosiasi pemerintahan, serta akademisi menyampaikan pandangan terkait penguatan legislasi daerah.
Salah satu pembahasan utama menyangkut integrasi mekanisme konsultasi, harmonisasi, fasilitasi, dan evaluasi regulasi antarkementerian. Langkah ini penting agar pemerintah daerah memperoleh pedoman yang jelas ketika menyusun produk hukum.
Selain itu, peserta menyoroti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Perancang Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah perlu memperkuat jumlah dan kompetensi tenaga perancang, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
Ketersediaan tenaga perancang yang kompeten akan mendukung penyusunan naskah akademik dan rancangan Perda yang lebih berkualitas. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menghasilkan regulasi yang memiliki landasan hukum kuat dan sesuai kebutuhan pembangunan.
Usulan Perubahan Perpres Jadi Agenda Penguatan Legislasi Daerah
Forum juga membahas usulan perubahan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pembahasan tersebut mengarah pada penguatan koordinasi legislasi daerah, termasuk pemberian rekomendasi dalam perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sesuai kewenangan.
Namun, penguatan mekanisme ini tidak dimaksudkan untuk menambah tahapan birokrasi ataupun memperluas kewenangan pembatalan Perda. Sebaliknya, pemerintah ingin memperjelas peran setiap lembaga agar proses pembentukan regulasi berjalan lebih terkoordinasi.
Di sisi lain, dialog turut menekankan pentingnya partisipasi publik secara bermakna. Pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat dalam penyusunan Perda agar regulasi mampu mengakomodasi aspirasi, kebutuhan, dan karakteristik daerah.
Kanwil Kemenkum Banten Dukung Regulasi Daerah yang Berkualitas
Hasil dialog nasional menegaskan pentingnya sinergi Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan BULD DPD RI. Kolaborasi tersebut menjadi kunci untuk memperkuat harmonisasi regulasi sekaligus meningkatkan kualitas produk hukum daerah.
Keikutsertaan Ferry Ferdiansyah bersama jajaran dalam forum ini mencerminkan komitmen Kanwil Kemenkum Banten untuk terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Melalui sinergi yang berkelanjutan, Kanwil Kemenkum Banten mendukung pembentukan regulasi daerah yang tidak hanya selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari kontribusi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, kepastian hukum, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.





