BULATAN TIMES, SERANG – Penguatan tata kelola pemerintahan dan kemudahan berusaha menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam menyusun regulasi daerah. Untuk memastikan kualitas aturan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menggelar rapat pengharmonisasian dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Pandeglang, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kanwil Kemenkum Banten ini melibatkan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Ferdiansyah, bersama tim hukum Kabupaten Pandeglang dan jajaran Kanwil Kemenkum Banten.
Dua Raperda yang menjadi pembahasan mengangkat isu strategis bagi pembangunan daerah. Keduanya meliputi Raperda tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi serta Raperda tentang Perizinan Berusaha di Daerah.
Data Presisi Perkuat Arah Kebijakan Pemerintah
Raperda tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi memiliki peran penting dalam memperkuat perencanaan pembangunan. Regulasi ini mendorong pemerintah daerah membangun sistem data yang akurat, terukur, dan menggambarkan kondisi setiap wilayah.
Melalui data yang berkualitas, pemerintah dapat mengenali potensi, kebutuhan, serta perkembangan desa dan kelurahan secara lebih komprehensif. Selanjutnya, pemerintah dapat menggunakan informasi tersebut untuk menentukan prioritas pembangunan dan menyusun kebijakan yang tepat sasaran.
Pendekatan berbasis data juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan. Dengan begitu, setiap kebijakan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih nyata.
Kemudahan Perizinan Jadi Kunci Tarik Investasi
Selain tata kelola pemerintahan, pembahasan juga menyoroti pentingnya regulasi perizinan berusaha. Raperda ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan melalui sistem elektronik yang transparan dan terintegrasi.
Pemerintah daerah juga perlu memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha. Karena itu, regulasi harus mampu memberikan kejelasan prosedur sekaligus kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha.
Kemudahan perizinan memiliki peran strategis dalam membangun iklim investasi yang sehat. Apabila pemerintah menghadirkan pelayanan yang efektif dan transparan, pelaku usaha akan memperoleh kemudahan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
Pada akhirnya, langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tarik investasi, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pandeglang.
Kemenkum Banten Pastikan Regulasi Berkualitas
Dalam rapat tersebut, Kanwil Kemenkum Banten bersama tim hukum Kabupaten Pandeglang membahas substansi kedua Raperda melalui tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
Pembahasan ini mencakup keselarasan materi muatan, ketepatan rumusan, serta kesesuaian rancangan regulasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting agar setiap aturan memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan dalam penerapannya.
Kanwil Kemenkum Banten terus mendorong pemerintah daerah menyusun produk hukum yang berkualitas, adaptif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui pengharmonisasian ini, Kanwil Kemenkum Banten turut mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih efektif serta iklim investasi yang semakin kondusif.
Dengan regulasi yang tepat, Kabupaten Pandeglang memiliki landasan lebih kuat untuk mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.





