BULATAN TIMES – Kursi wapres kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Namun, pemerintah tidak perlu menunjuk pelaksana tugas untuk mengisi posisi tersebut selama proses pemilihan Wakil Presiden pengganti berlangsung.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto tetap memegang kewenangan penuh untuk menjalankan pemerintahan, termasuk ketika berada di luar negeri.
Penjelasan itu disampaikan Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), menyusul pengunduran diri Gibran yang telah dikonfirmasi pimpinan MPR.
“Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada Wakil Presiden, Presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri,” kata Yusril, dikutip dari laman ANTARA, Kamis (12/11/2026).
Menurut Yusril, jabatan Wakil Presiden pada dasarnya berfungsi membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Ketika jabatan tersebut kosong, tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan tetap berada pada Presiden.
Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya juga telah menyatakan bahwa jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan sejak Kamis (12/11/2026). MPR kemudian menyiapkan tahapan pengisian jabatan sesuai ketentuan konstitusi.
Prabowo Tetap Bisa Memerintah dari Luar Negeri
Persoalan kekosongan jabatan Wakil Presiden menjadi perhatian karena Presiden Prabowo Subianto memiliki rencana kunjungan kerja ke luar negeri dalam waktu dekat.
Yusril menyebut rencana perjalanan Presiden berlangsung sekitar 14-16 November 2026. Meski demikian, keberangkatan Presiden tidak mengharuskan pemerintah menunjuk pejabat yang menggantikan kewenangannya sementara waktu.
Menurut dia, Presiden tetap dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan dari luar negeri dan memberikan arahan kepada jajaran kabinet.
Perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan Presiden berkoordinasi dengan para menteri tanpa harus berada di lokasi yang sama.
Yusril menjelaskan bahwa instruksi Presiden dapat disampaikan secara langsung kepada kementerian terkait. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan tidak harus menunggu Presiden kembali ke Indonesia untuk menjalankan tugas yang berada dalam kewenangannya.
Ia juga menegaskan bahwa kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak mengubah kedudukan Prabowo sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.
Baca Juga: Gibran Resmi Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres, Surat Diserahkan ke MPR
Kursi Wapres Kosong Tidak Mengaktifkan Triumvirat
Yusril menegaskan kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak otomatis membuat tugas kepresidenan beralih kepada triumvirat.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, triumvirat merupakan pelaksanaan tugas kepresidenan secara bersama-sama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan dalam kondisi tertentu.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal itu berlaku apabila Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya selama masa jabatan.
Keadaan tersebut berbeda dari situasi ketika hanya jabatan Wakil Presiden yang kosong, sedangkan Presiden masih menjalankan tugas dan kewenangannya.
Perjalanan Presiden ke luar negeri juga tidak dengan sendirinya memenuhi kondisi yang menyebabkan triumvirat mengambil alih pelaksanaan tugas kepresidenan.
Karena itu, tiga menteri tersebut tidak otomatis bertindak sebagai pelaksana tugas Presiden hanya karena Prabowo sedang berada di luar Indonesia.
Para Menteri Tetap Jalankan Tugas Pemerintahan
Yusril memastikan para menteri tetap menjalankan tugas sesuai bidang dan kewenangan masing-masing selama jabatan Wakil Presiden belum terisi.
Sebagian anggota kabinet dapat mendampingi Presiden dalam kunjungan ke luar negeri, sementara menteri lainnya tetap berada di Indonesia untuk menjalankan urusan pemerintahan.
Menurut Yusril, keberadaan Wakil Presiden juga tidak berarti terdapat kewenangan pengambilan keputusan pemerintahan yang berdiri sendiri dan terpisah dari Presiden.
Ia menjelaskan bahwa keputusan yang ditandatangani Wakil Presiden atas nama Presiden tetap merupakan keputusan Presiden.
Dalam kondisi jabatan Wakil Presiden kosong, kewenangan tersebut tidak otomatis dipindahkan kepada pejabat lain. Presiden tetap dapat memberikan instruksi dan mengambil keputusan sesuai kewenangannya.
Sementara itu, pengisian jabatan Wakil Presiden menjadi tugas MPR melalui mekanisme yang diatur Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut mengharuskan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan.
Baca Juga: Bambang Pacul: MPR Bersiap Terima Surat Mundur Gibran
Pimpinan MPR menjadwalkan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB. Agenda rapat mencakup persiapan sidang paripurna, pemberitahuan kepada Presiden untuk mengajukan dua calon, serta pembentukan tim verifikasi berkas calon Wakil Presiden.
