Serang – Kepastian hukum menjadi fondasi penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini juga mendukung optimalisasi pendapatan daerah. Untuk itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten mengharmonisasikan dua rancangan regulasi strategis.
Kedua rancangan tersebut meliputi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, terdapat Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA).
Melalui rapat harmonisasi, Kanwil Kemenkum Banten mendorong lahirnya regulasi daerah yang berkualitas. Regulasi tersebut harus selaras dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, substansinya perlu menjawab kebutuhan pemerintahan daerah.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Banten, Ferry Ferdiansyah, hadir dalam rapat tersebut. Ia bersama Tim Pokja III dan para Perancang Peraturan Perundang-undangan membahas substansi kedua rancangan. Tim pembahas dan sejumlah pemangku kepentingan juga turut mengikuti kegiatan.
Hadir pula Ishak Sidik selaku pimpinan rapat pembahasan Raperda Minerba sekaligus Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Banten. Peserta lainnya meliputi Gembong Rudiansyah Sumedi dan Teguh Ista’al. Perwakilan Dinas ESDM Provinsi Banten juga mengikuti pembahasan.
Selain itu, hadir Plt. Kepala Biro Hukum Provinsi Banten H. Furkon. Ketua Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten, Arif Hasan, turut memberikan perhatian terhadap pembahasan tersebut.
Perkuat Kepastian Hukum Sektor Pertambangan
Dalam pembahasan Raperda Minerba, Ferry Ferdiansyah menekankan pentingnya landasan hukum yang jelas. Regulasi ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Banten dalam menjalankan kewenangan di bidang pertambangan.
Raperda tersebut bertujuan mewujudkan tata kelola pertambangan yang tertib. Pengelolaannya juga harus efektif, transparan, dan akuntabel. Seluruh ketentuan perlu mengacu pada peraturan perundang-undangan.
Kepastian hukum juga mendukung pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Karena itu, rancangan regulasi perlu memperhatikan aspek kewenangan dan pengawasan. Perlindungan lingkungan hidup juga menjadi perhatian penting.
Rapergub NPA Dorong Pengelolaan Pajak Air Tanah
Rapat harmonisasi juga membahas Rapergub tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA). Regulasi ini menjadi pedoman dalam menentukan nilai perolehan air tanah. Nilai tersebut menjadi dasar pengenaan Pajak Air Tanah (PAT) di Provinsi Banten.
Penetapan NPA membutuhkan pertimbangan yang menyeluruh. Pemerintah perlu memperhatikan karakteristik sumber daya air tanah. Kondisi wilayah dan tujuan pemanfaatan juga menjadi pertimbangan.
Selain itu, pemerintah perlu memperhitungkan volume pengambilan dan kualitas air tanah. Dampak terhadap lingkungan juga tidak boleh diabaikan.
Berbagai pertimbangan tersebut akan mendukung kebijakan perpajakan yang proporsional. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Tanah. Pada saat yang sama, kelestarian sumber daya air tetap terjaga.
Harmonisasi Wujudkan Produk Hukum Daerah Berkualitas
Melalui harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Banten mendorong penguatan substansi kedua rancangan regulasi. Setiap norma harus memiliki landasan hukum yang kuat. Ketentuan di dalamnya juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan perancang peraturan menjadi faktor penting. Kolaborasi tersebut membantu menghasilkan regulasi yang sesuai kebutuhan daerah. Regulasi juga harus dapat diterapkan secara efektif.
Kanwil Kemenkum Banten terus berkomitmen mengawal pembentukan produk hukum daerah. Upaya ini tidak hanya berorientasi pada aspek legalitas. Lebih dari itu, regulasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui regulasi pertambangan dan Pajak Air Tanah yang berkualitas, Banten dapat memperkuat tata kelola sumber daya alam. Langkah ini juga mendukung optimalisasi pendapatan daerah. Pada akhirnya, kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
