BULATAN TIMES – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkirakan revitalisasi tambak Bekasi–Subang, Jawa Barat, membutuhkan pembiayaan sekitar Rp. 7 triliun. Proyek seluas 5.533 hektare tersebut sedang memasuki tahap penyelesaian administrasi lahan, sertifikasi, dan persiapan pengadaan sebelum pembangunan fisik dimulai.
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu menjelaskan perkembangan proyek saat meninjau kawasan tambak di Desa Pantai Harapan, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Rabu (18/11/2026).
Bekasi dan Subang menjadi lokasi pelaksanaan awal karena proses administrasi dan pelepasan kawasan lahannya lebih dahulu berjalan dibandingkan Karawang serta Indramayu.
Pemerintah menargetkan pekerjaan fisik dapat dimulai pada awal Januari 2027. Namun, pelaksanaan tersebut masih bergantung pada penyelesaian sejumlah persyaratan, termasuk penanganan dampak sosial, legalitas lahan, dan dokumen pelelangan.
Pembangunan Tambak Ditargetkan Mulai Januari 2027
Program revitalisasi tambak di pesisir utara Jawa Barat sebelumnya direncanakan mencakup empat kabupaten dengan luas keseluruhan sekitar 14.090 hektare.
Dari rencana tersebut, pemerintah memilih Bekasi dan Subang sebagai lokasi yang lebih dahulu disiapkan untuk pembangunan.
Bekasi memperoleh cakupan pengembangan sekitar 4.133 hektare, sedangkan Subang sekitar 1.400 hektare.
Haeru mengatakan persiapan di kedua wilayah lebih maju karena proses administrasi dan pelepasan kawasan lahan telah berlangsung lebih dahulu.
Meski demikian, kesiapan tersebut tidak berarti seluruh tahapan pembangunan sudah selesai. Pemerintah masih harus menuntaskan sejumlah pekerjaan sebelum memasuki pelaksanaan fisik.
Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar pembangunan dapat dimulai pada awal Januari 2027.
Target itu menempatkan penyelesaian persoalan lahan dan dokumen pengadaan sebagai pekerjaan utama pemerintah pada sisa tahun 2026.
Empat Tahapan Revitalisasi Tambak Bekasi-Subang
Sebelum proyek memasuki konstruksi, KKP bersama pemerintah daerah harus menyelesaikan empat tahapan utama.
Pertama, penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK).
Proses ini berkaitan dengan masyarakat yang selama ini menggunakan atau mengelola lahan dalam kawasan pengembangan.
Penyelesaiannya dikoordinasikan pemerintah daerah, termasuk sekretaris daerah dan jajaran instansi terkait.
Kedua, sertifikasi lahan.
KKP berkoordinasi dengan kantor pertanahan di Kabupaten Bekasi dan Subang untuk menyelesaikan persyaratan administrasi serta kepastian status lahan yang akan digunakan.
Tahapan ini berbeda dari proses pelepasan kawasan hutan yang telah berjalan sebelumnya.
Ketiga, penyiapan dokumen pelelangan.
Pemerintah menyiapkan pengadaan menggunakan skema design and build, yaitu pekerjaan yang menggabungkan penyusunan desain dan pelaksanaan konstruksi dalam satu mekanisme pengadaan.
Dokumen tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan.
Keempat, penyusunan landasan hukum di daerah.
KKP mendorong penerbitan instruksi bupati untuk mendukung pelaksanaan program, termasuk koordinasi antarinstansi serta penyelesaian administrasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
Penyelesaian keempat tahapan itu diperlukan untuk memenuhi target pembangunan pada awal tahun depan.
Penanganan Lahan Jadi Perhatian di Muaragembong
Persoalan pemanfaatan lahan menjadi salah satu aspek yang perlu diselesaikan sebelum revitalisasi dimulai.
Camat Muaragembong Sukamarwan menjelaskan bahwa kawasan yang masuk rencana pembangunan merupakan tanah negara yang selama ini dimanfaatkan masyarakat.
Karena itu, penataan lahan membutuhkan komunikasi dan pendataan agar persoalan yang menyangkut pengguna lahan dapat ditangani melalui mekanisme yang berlaku.
Sukamarwan menyebut proses tersebut melibatkan penilaian pihak berwenang, termasuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), untuk aspek yang memerlukan penilaian.
Pemerintah daerah juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana perubahan pengelolaan tambak yang selama ini banyak dijalankan secara konvensional.
Penyelesaian persoalan lahan menjadi salah satu persyaratan agar rencana konstruksi tidak terhambat ketika memasuki tahap pelaksanaan.
Kebutuhan Rp. 7 Triliun untuk Dua Kabupaten
Nilai Rp. 7 triliun yang disampaikan KKP merupakan perkiraan kebutuhan pembiayaan revitalisasi tahap awal di Bekasi dan Subang.
Angka tersebut berbeda cakupan dengan perkiraan awal sekitar Rp. 20 triliun untuk pengembangan kawasan di empat kabupaten.
Karena wilayah yang dihitung tidak sama, kedua angka tersebut tidak dapat langsung dibandingkan sebagai penghematan biaya proyek.
Pemerintah merencanakan pengembangan kawasan budi daya dengan komoditas berbeda pada masing-masing lokasi.
Kabupaten Bekasi diarahkan menjadi kawasan pengembangan nila salin, sedangkan Kabupaten Subang diproyeksikan berfokus pada budi daya ikan kakap.
Pembangunan kawasan tidak hanya mencakup petakan tambak. KKP juga menyiapkan sistem pemasukan air, tempat penampungan, saluran pengelolaan air, serta instalasi pengolahan air limbah.
Seluruh fasilitas tersebut masuk dalam desain pengembangan kawasan yang direncanakan dikelola secara terintegrasi.
Baca Juga: KKP Hubungkan Pengolah Ikan dengan Dapur MBG, Target Menu Dua Kali Sepekan
KKP Siapkan Area Konservasi dan Restorasi Mangrove
Revitalisasi kawasan tambak juga mencakup pengaturan ruang untuk kegiatan budi daya dan perlindungan lingkungan pesisir.
Menurut penjelasan KKP, tidak seluruh kawasan yang dialokasikan akan diubah menjadi petakan tambak produksi.
Sekitar 58 persen kawasan direncanakan masuk dalam konstruksi pengembangan, sedangkan sekitar 4 persen dialokasikan untuk restorasi.
Pemerintah juga menyiapkan area yang dipertahankan sebagai kawasan konservasi mangrove.
Keberadaan mangrove menjadi perhatian karena kawasan pesisir memiliki fungsi ekologis yang perlu dijaga bersamaan dengan kegiatan budi daya perikanan.
Desain pengembangan turut memasukkan instalasi pengolahan air limbah untuk mendukung pengelolaan air yang digunakan dalam kegiatan produksi.
Pemerintah daerah menyebut persiapan proyek telah mencakup kajian sosial dan lingkungan, pemetaan tanah, pemeriksaan kualitas air, serta kajian kondisi perairan.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan KUR Rp. 325 Triliun untuk 2027, Ini Fokus Penyalurannya
Target 20 Ribu Lapangan Kerja Masih Berupa Proyeksi
KKP memperkirakan pengembangan kawasan tambak Bekasi dan Subang berpotensi menghasilkan produksi perikanan mendekati 110 ribu ton.
Proyek tersebut juga ditargetkan membuka peluang kerja bagi sedikitnya 20 ribu orang.
Kedua angka itu merupakan proyeksi apabila pengembangan kawasan berjalan sesuai rencana, bukan hasil produksi atau tenaga kerja yang telah terserap pada November 2026.
Selain pekerjaan langsung di kawasan budi daya, pemerintah memperkirakan kegiatan tersebut dapat membuka peluang bagi usaha pendukung, termasuk pengolahan hasil perikanan, transportasi, dan distribusi.
Di Kabupaten Bekasi, Camat Muaragembong Sukamarwan berharap masyarakat setempat, terutama kalangan muda, mendapat kesempatan mengikuti kebutuhan tenaga kerja proyek.
Ia meminta agar warga sekitar tidak hanya menyaksikan perubahan kawasan, tetapi juga memperoleh peluang kerja dari kegiatan yang dikembangkan.





