BULATAN TIMES – Setelah menunggu selama 18 tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya memasuki agenda pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026). Rancangan yang pertama kali digagas pada 2008 itu telah melewati sejumlah periode pemerintahan sebelum mencapai tahap akhir pembahasan di parlemen.
DPR menjadwalkan Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 pada pukul 09.30 WIB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Agenda tunggal rapat tersebut adalah pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya memastikan rancangan tersebut akan dibawa ke paripurna setelah seluruh fraksi bersama pemerintah menyepakati hasil pembahasan tingkat I pada Rabu (18/11/2026).
Apabila disetujui dalam rapat paripurna, RUU Perampasan Aset akan menjadi salah satu regulasi yang menyelesaikan perjalanan legislasi panjang sejak pertama kali diusulkan hampir dua dekade lalu.
RUU Perampasan Aset Sudah Digagas Sejak 2008
Perjalanan RUU Perampasan Aset bermula dari inisiatif Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008, ketika pemerintah mulai mengkaji kebutuhan aturan khusus untuk menangani aset yang berasal dari tindak pidana.
Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, gagasan tersebut mulai dibahas di tingkat pemerintah. Naskah akademik dan rancangan awal kemudian disusun hingga 2012.
Namun, pembahasan tidak berlanjut sampai pengesahan undang-undang.
Memasuki pemerintahan Presiden Joko Widodo, RUU Perampasan Aset kembali masuk dalam perencanaan legislasi nasional. Meski demikian, rancangan tersebut belum memperoleh penyelesaian melalui pembahasan bersama DPR.
Upaya mempercepat pembahasan kembali dilakukan pada Mei 2023 ketika Presiden Joko Widodo mengirimkan surat presiden kepada DPR.
Surat tersebut menjadi bagian dari dorongan pemerintah agar rancangan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana segera dibahas.
Namun, sampai berakhirnya periode DPR 2019-2024, pembahasan RUU Perampasan Aset belum menghasilkan undang-undang.
Perjalanan tersebut membuat RUU Perampasan Aset menjadi salah satu rancangan regulasi yang berulang kali masuk agenda legislasi, tetapi belum berhasil diselesaikan.
Pembahasan Kembali Bergerak pada 2025 dan 2026
Perkembangan baru terjadi pada 2025 ketika DPR memasukkan kembali RUU Perampasan Aset ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.
Status pengusulan rancangan kemudian beralih menjadi inisiatif DPR, sehingga lembaga legislatif menyiapkan naskah akademik dan draf untuk dibahas bersama pemerintah.
Mengutip laman resmi DPR, Komisi III mulai melakukan pembahasan penyusunan naskah akademik dan rancangan pada Januari 2026.
Dalam beberapa bulan berikutnya, DPR menyelenggarakan rapat dengar pendapat umum bersama akademisi, ahli hukum, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Pembahasan tidak hanya diarahkan pada penguatan kewenangan negara untuk merampas aset hasil tindak pidana.
Sejumlah pihak juga menyoroti pentingnya pengawasan pengadilan, perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik, serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.
Pada Oktober 2026, RUU Perampasan Aset ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR untuk melanjutkan pembahasan bersama pemerintah.
Proses berikutnya mencakup pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), perumusan norma, dan sinkronisasi pasal-pasal dalam rancangan undang-undang.
Seluruh Fraksi Setuju RUU Dibawa ke Paripurna
Pembahasan tingkat I akhirnya mencapai kesepakatan pada Rabu (18/11/2026).
Komisi III DPR bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan 397 DIM yang mencakup ketentuan tetap, perubahan redaksional, perubahan substansi, penghapusan, dan penambahan materi baru.
Setelah proses tersebut, delapan fraksi DPR menyampaikan persetujuan agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pengambilan keputusan tingkat II.
Pemerintah juga memberikan persetujuan melalui perwakilan Kementerian Hukum dan Kementerian Sekretariat Negara.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Nasir Djamil menyebut penyelesaian rancangan tersebut telah menjadi penantian panjang masyarakat sejak 2008.
Menurut Nasir, komitmen pembentukan aturan perampasan aset perlu diwujudkan melalui penyelesaian seluruh tahapan legislasi.
Persetujuan tingkat I membuka jalan bagi DPR untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna pada 19 November.
Baca Juga: RUU Perampasan Aset Lolos Tingkat I, DPR Jadwalkan Paripurna 19 November
Apa yang Akan Diputuskan DPR Hari Ini?
Rapat paripurna pada Kamis dijadwalkan menjadi tahap pengambilan keputusan akhir DPR bersama pemerintah terhadap RUU Perampasan Aset.
Rancangan tersebut mengatur mekanisme penanganan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk kemungkinan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku dalam keadaan yang diatur undang-undang.
Mekanisme itu tetap berkaitan dengan proses hukum dan pemeriksaan pengadilan, bukan kewenangan aparat untuk mengambil aset secara sepihak.
Selain penanganan hasil tindak pidana korupsi, cakupan rancangan juga meliputi tindak pidana lain yang memenuhi persyaratan sebagaimana dirumuskan dalam pembahasan DPR.
Perlindungan terhadap pemilik aset yang sah, hak korban, pengelolaan aset, dan pengawasan penggunaan kewenangan menjadi bagian dari materi yang dibahas.
Baca Juga: Prabowo Subianto Akan Manfaatkan Uang Sitaan Korupsi untuk Pendidikan Nasional
Ketua Komisi III Habiburokhman mengatakan penyelesaian RUU tersebut telah melalui proses panjang pembahasan di DPR, termasuk penyerapan aspirasi masyarakat dan para ahli.
Dengan masuknya rancangan tersebut ke agenda paripurna, DPR berpeluang menyelesaikan pembentukannya lebih cepat daripada target sebelumnya, yakni 15 Desember 2026.
Keputusan final tetap bergantung pada hasil pembicaraan tingkat II. Setelah memperoleh persetujuan bersama, rancangan akan mengikuti tahapan konstitusional selanjutnya sebelum menjadi undang-undang yang diundangkan.





