Bulatan Times – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah masih mengkaji kemungkinan pembatasan hingga pelarangan impor kakao. Langkah tersebut dipertimbangkan untuk melindungi harga hasil panen petani dalam negeri, termasuk petani kakao di Lampung.
Pernyataan itu disampaikan Zulkifli saat menghadiri Peringatan Hari Kakao Indonesia ke-14 di Kebun Benih Way Berulu, PTPN I Regional 7, Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Kamis (19/11/2026).
Menurut Zulkifli, pemerintah perlu menilai lebih dahulu kebutuhan kakao nasional dan kemampuan produksi dalam negeri sebelum menetapkan kebijakan impor. Ia menekankan bahwa harga jual yang diterima petani menjadi salah satu pertimbangan.
Kunjungan tersebut juga menjadi momentum penyiapan pengembangan bibit unggul, perbaikan kebun kakao, dan penguatan industri pengolahan hasil perkebunan di Lampung.
Harga Petani Jadi Pertimbangan Kajian Impor Kakao
Zulkifli mengakui bahwa sejumlah kebijakan di sektor perkebunan selama ini belum memberikan manfaat optimal bagi petani. Karena itu, pemerintah tengah mengevaluasi pengaturan perdagangan beberapa komoditas, termasuk kakao.
Menurutnya, impor dapat dipertimbangkan untuk dibatasi apabila terbukti menekan harga dan merugikan petani dalam negeri. Namun, pemerintah juga harus memperhitungkan kebutuhan bahan baku yang belum dapat dipenuhi melalui produksi nasional.
Zulkifli mencontohkan kebijakan pengendalian impor tapioka sebagai langkah yang telah ditempuh untuk komoditas lain. Ia menilai pembenahan tata niaga perlu berjalan bersama peningkatan kemampuan produksi petani.
Untuk kakao, pemerintah belum menentukan bentuk pembatasan impor yang akan diterapkan. Belum ada pula jadwal pemberlakuan larangan atau ketentuan baru mengenai jumlah impor yang diperbolehkan.
Zulkifli menyampaikan bahwa pembenahan sektor kakao akan dimulai dari penyediaan bibit, pupuk, dan air. Perbaikan harga jual menjadi bagian dari upaya yang ingin ditempuh secara bertahap.
Baca Juga: Lampung Targetkan 500 Desa Miliki Pabrik Pakan Mandiri pada 2028
PTPN I Siapkan Pengembangan Bibit Kakao hingga 2027
Selain mengkaji impor, pemerintah mendorong penyediaan bibit kakao berkualitas untuk meningkatkan produktivitas perkebunan.
Direktur Operasional PTPN I Fauzi Omar mengatakan pengembangan bibit akan dilakukan di Lampung dan Sulawesi. Lampung disiapkan sebagai salah satu sumber benih untuk mendukung perluasan serta peremajaan kebun kakao.
Pada tahap awal, PTPN I menargetkan pengembangan sekitar 200.000 bibit dalam satu bulan. Jumlah tersebut direncanakan meningkat menjadi 400.000 bibit.
Untuk 2027, perusahaan membidik ketersediaan sekitar dua hingga tiga juta bibit kakao. Khusus Lampung, Fauzi menyebut rencana pengembangan sekitar dua juta bibit.
Angka-angka tersebut merupakan target produksi dan pengembangan bibit, bukan jumlah yang sudah disalurkan kepada petani.
Zulkifli juga menyampaikan rencana bantuan bibit berkualitas secara gratis melalui dukungan PTPN dan Kementerian Pertanian. Rincian penerima, jadwal penyaluran, dan realisasi bantuan masih memerlukan penjelasan pelaksanaan lebih lanjut.
PTPN I turut menyiapkan pengaktifan kembali kebun kakao yang tidak produktif. Pengembangan tersebut antara lain diarahkan ke Kebun Way Berulu di Kabupaten Pesawaran.
Fauzi memperkirakan perluasan lahan kakao di Lampung dan Sulawesi dapat mencapai sekitar 5.000 hektare. Pelaksanaannya direncanakan menggunakan varietas yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah penanaman.
Penanaman Bibit dan Irigasi Tetes Dimulai di Pesawaran
Peringatan Hari Kakao Indonesia di Pesawaran diawali dengan penanaman bibit kakao dan peluncuran sistem irigasi tetes gravitasi di Kebun Benih Way Berulu.
Kegiatan tersebut diikuti Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta Bupati Pesawaran Nanda Indira.
Pengembangan irigasi menjadi bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan air pada kegiatan budidaya. Pemerintah juga mendorong penggunaan bibit yang lebih produktif serta dukungan pupuk bagi petani.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menilai Lampung memiliki potensi besar untuk kembali memperkuat produksi kakao. Menurutnya, pengembangan komoditas tersebut harus memberi manfaat kepada petani dan tidak berhenti pada peningkatan jumlah hasil panen.
Ia juga mendorong pengembangan industri pengolahan kakao agar nilai tambah hasil perkebunan dapat dinikmati lebih dekat dengan daerah penghasil.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan KUR Rp. 325 Triliun untuk 2027, Ini Fokus Penyalurannya
Pemprov Lampung Dorong Mesin Pengering dan Hilirisasi Kakao
Salah satu kebutuhan petani yang disoroti Gubernur Lampung adalah fasilitas pengering biji kakao.
Rahmat Mirzani mengatakan sebagian petani masih mengandalkan penjemuran di tempat terbuka. Saat musim hujan, proses pengeringan dapat berlangsung hingga sekitar satu minggu dan berisiko memengaruhi mutu biji.
Pemprov Lampung mendorong pemanfaatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk mendukung penyediaan mesin pengering atau dryer.
Dengan fasilitas tersebut, gubernur memperkirakan proses pengeringan dapat dipersingkat menjadi dua sampai tiga hari. Perkiraan itu merupakan sasaran penggunaan teknologi, bukan hasil yang sudah dicapai seluruh petani kakao di Lampung.
Penguatan pengolahan di tingkat desa juga diarahkan untuk membuka peluang produksi pasta dan bubuk kakao, selain penjualan biji sebagai bahan baku.
Peringatan Hari Kakao Indonesia ke-14 di Pesawaran diikuti sekitar 400 peserta, termasuk 200 petani kakao dari Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus. Pemerintah Provinsi Lampung mencatat delapan kabupaten aktif mengembangkan komoditas kakao.





