Bulatan Times – Pertamina Patra Niaga tengah mengembangkan sistem biometrik untuk memperkuat penyaluran energi bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Teknologi tersebut disiapkan untuk transaksi LPG 3 kg, sementara sistem penyaluran BBM subsidi juga terus diperkuat melalui pembaruan basis data konsumen dan kendaraan.
Pengembangan biometrik dilakukan melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Namun, penerapannya untuk pembelian LPG 3 kg masih berada dalam tahap pengujian, sehingga belum menjadi kewajiban bagi seluruh konsumen.
Pembelian LPG 3 Kg Saat Ini Masih Gunakan NIK
Saat ini, pembelian LPG 3 kg di pangkalan resmi menggunakan sistem Merchant Apps Pertamina (MAP). Konsumen diminta memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk memverifikasi data penerima.
Pertamina kemudian mengembangkan sistem tersebut menuju verifikasi biometrik yang terhubung dengan Dukcapil.
“Sekarang kami sedang kembangkan ke arah biometrik dengan Dukcapil. Kami lagi bekerja sama untuk bisa nanti transaksi elpiji dengan menggunakan biometrik,” ujar Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto, seperti dikutip ANTARA.
Ditjen Migas Kementerian ESDM sebelumnya juga menjelaskan bahwa integrasi data Pertamina dan Dukcapil dilakukan untuk meningkatkan ketepatan penerima subsidi. Dalam pengembangannya, fitur pengenalan wajah atau face recognition disiapkan untuk digunakan di pangkalan resmi.
Bagaimana dengan Pertalite dan Biosolar?
Untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, mekanisme yang berjalan saat ini masih menggunakan kode QR melalui MyPertamina.
Pertamina juga sedang memperkuat basis data kendaraan dengan menggandeng kementerian dan lembaga terkait. Data tersebut nantinya dapat digunakan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk menentukan konsumen yang berhak memperoleh BBM bersubsidi.
Namun, skema pembatasannya belum diputuskan.
Pertamina menyebut masih menunggu arahan pemerintah mengenai apakah penentuan penerima subsidi akan menggunakan kelompok desil ekonomi, jenis kendaraan, atau mekanisme lainnya. Artinya, belum ada keputusan bahwa seluruh pembelian BBM subsidi dalam waktu dekat akan diwajibkan menggunakan biometrik.
Pemerintah Masih Validasi Data Penerima Subsidi
Pemerintah juga tengah memeriksa ketepatan data kelompok masyarakat yang akan menjadi sasaran subsidi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan rencana pengaturan Pertalite untuk masyarakat pada desil 9 dan 10 masih menunggu validasi data. Pemerintah ingin memastikan perubahan aturan tidak membuat subsidi justru salah sasaran.
Penguatan data menjadi penting karena anggaran subsidi energi dalam APBN 2026 mencapai Rp 210,1 triliun, atau sekitar 65,87 persen dari total anggaran subsidi sebesar Rp 318,9 triliun. Jika ditambah kompensasi, anggaran pemerintah untuk ketahanan energi mencapai Rp 381,3 triliun.
Biometrik Belum Diterapkan Secara Nasional
Meski sistemnya telah dikembangkan, konsumen tidak perlu menganggap pembelian LPG 3 kg maupun BBM subsidi langsung berubah menjadi wajib verifikasi wajah.
Untuk LPG 3 kg, teknologi biometrik masih diuji. Sementara pada BBM subsidi, Pertamina masih menggunakan sistem yang sudah berjalan sembari menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah.
Integrasi data dengan Dukcapil juga membawa perhatian pada aspek keamanan informasi pribadi. Ditjen Migas menegaskan perlindungan data perlu dijaga karena risiko kebocoran tidak hanya dapat terjadi pada penyedia data, tetapi juga pada lembaga yang menggunakannya.
