BULATAN TIMES – Brigjen TK dipatsus atau menjalani penempatan khusus oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Meski menjalani tindakan internal tersebut, perwira tinggi Polri itu masih berstatus sebagai saksi dalam perkara yang sedang ditangani Bareskrim.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan penempatan khusus terhadap TK saat memberikan keterangan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Trunoyudo menjelaskan pemeriksaan terhadap Brigjen TK masih berlangsung. Divisi Propam terus mendalami dugaan pelanggaran profesi, sementara penyidik Bareskrim memeriksa keterangannya dalam perkara pidana.
Kepolisian belum mengumumkan perubahan status hukum TK menjadi tersangka ataupun hasil akhir pemeriksaan profesi terhadapnya.
Brigjen TK Dipatsus, Status Saksi Belum Berubah
Trunoyudo memastikan TK telah menjalani penempatan khusus selama proses pemeriksaan terkait dugaan penyadapan Presiden.
Dalam keterangannya, ia juga menyebut perwira tersebut telah diberhentikan dari jabatannya. Namun, rincian keputusan pemberhentian jabatan maupun waktu dimulainya penempatan khusus belum dijelaskan.
Penempatan khusus merupakan tindakan dalam mekanisme pengawasan dan penanganan internal kepolisian. Langkah tersebut tidak dengan sendirinya berarti seseorang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran profesi atau tindak pidana.
Dalam perkara ini, status TK tetap sebagai saksi. Penyidik masih harus mendalami keterangannya untuk menentukan apakah terdapat bukti yang mengarah pada keterlibatan pidana.
Bareskrim sebelumnya telah menetapkan empat tersangka dalam perkara pokok dugaan penyadapan ilegal. TK tidak termasuk dalam daftar tersangka yang telah diumumkan kepolisian.
Baca Juga: Brigjen TK Diperiksa Propam, Polri Dalami Perannya dalam Dugaan Penyadapan Presiden
Propam dan Bareskrim Masih Dalami Peran TK
Pemeriksaan terhadap TK dilakukan melalui dua jalur yang memiliki kewenangan berbeda.
Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri menangani dugaan pelanggaran profesi. Sementara itu, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim mendalami keterangannya untuk memperjelas rangkaian dugaan penyadapan ilegal.
Trunoyudo mengatakan pemeriksaan tersebut masih berjalan dan kepolisian akan menyampaikan perkembangannya setelah memperoleh hasil lanjutan.
“Proses itu tentu masih dalam proses pendalaman. Pemeriksaan masih secara sinambungan dilakukan,” kata Trunoyudo, dikutip dari laman MetroTVnews, Selasa (17/11/2026).
Keterangan tersebut melanjutkan penjelasan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir pada 13 November mengenai pemeriksaan terhadap TK.
Ketika itu, Isir memastikan TK merupakan perwira berpangkat brigadir jenderal yang sedang diperiksa Propam. Keterangannya juga didalami dalam penyidikan pidana untuk mengungkap peran masing-masing pihak.
Perkembangan pada 17 November memberikan kepastian tambahan mengenai penempatan khusus, tetapi belum disertai pengumuman hasil pemeriksaan terhadap TK.
Dugaan Perintah Pengawasan Diungkap Kapolri
Nama TK sebelumnya disebut dalam pemaparan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Dalam penjelasannya, Suyudi menguraikan dugaan peran tersangka berinisial AS dalam kegiatan penyadapan yang dilakukan tanpa permintaan resmi penyidik.
AS diduga menerima perintah penyadapan, meneruskannya kepada operator, dan melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada pihak yang memberikan perintah.
Kapolri juga menyebut AS diduga memerintahkan TK melakukan kegiatan pengawasan atau surveillance terhadap pihak tertentu.
Dugaan perintah pengawasan tersebut menjadi bagian dari materi yang masih didalami penyidik. Kepolisian belum mengumumkan kesimpulan akhir mengenai pelaksanaan tugas yang dikaitkan dengan TK maupun tanggung jawab hukumnya.
Baca Juga: Polri Jadwalkan Sidang Etik EHS 17 November Terkait Dugaan Akses Ilegal
Hingga keterangan pada Selasa malam, Polri belum merinci kapan pemeriksaan terhadap TK akan diselesaikan. Trunoyudo menyatakan perkembangan penanganan perkara akan disampaikan setelah proses pendalaman lebih lanjut.





