BULATAN TIMES – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadwalkan sidang etik EHS, seorang perwira tinggi yang diperiksa terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) tersebut akan digelar pada Selasa (17/11/2026).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan persidangan akan berlangsung di lingkungan Mabes Polri, Jakarta.
Agenda tersebut merupakan bagian dari penegakan kode etik profesi terhadap EHS atas dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, pelanggaran prosedur, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal.
“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026,” kata Trunoyudo, dikutip dari laman resmi Tribratanews Polri, Senin (16/11/2026).
Persidangan akan dipimpin Komjen Hendro Pandowo bersama empat perwira tinggi lainnya yang ditunjuk sebagai anggota Komisi Kode Etik Profesi Polri.
Dugaan Pelanggaran EHS Berkaitan dengan Akses Sistem Bareskrim
Sidang etik EHS akan memeriksa dugaan penggunaan kewenangan dan akses sistem elektronik yang tidak sesuai prosedur di lingkungan Bareskrim Polri.
Menurut Trunoyudo, dugaan tersebut berkaitan dengan akses pada Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim.
EHS diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan tindakan yang tidak profesional ketika menjalankan tugas di lingkungan bagian tersebut.
Dugaan pelanggaran itu mencakup masa ketika EHS menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim.
Selain persoalan prosedur, Polri turut mempersangkakan adanya dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal menggunakan fasilitas yang berada dalam lingkungan kerja tersebut.
Persangkaan tersebut masih harus diperiksa dalam persidangan kode etik. Penetapan jadwal sidang belum berarti seluruh dugaan pelanggaran terhadap EHS telah terbukti.
Dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan penyadapan Presiden, kepolisian sebelumnya juga mendalami penggunaan sistem elektronik tanpa permintaan resmi penyidik serta dugaan penghapusan data hasil penyadapan.
Baca Juga: Kasus Penyadapan Presiden, Polri Periksa 28 Saksi dan Sita 15 Ponsel
Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik EHS
Polri telah menetapkan lima perwira tinggi sebagai anggota komisi yang akan memeriksa dugaan pelanggaran etik EHS.
Komjen Hendro Pandowo dipercaya menjadi Ketua Komisi merangkap anggota. Ia akan didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota.
Tiga anggota lainnya adalah Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Toni Ariadi Efendi.
Hendro sebelumnya pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum. Sementara itu, Agus Dwi Hermawan menjabat sebagai Asisten Logistik Kapolri.
Untung Widiatmoko merupakan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, sedangkan Arie Ardian Rishadi menjabat sebagai Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri.
Adapun Toni Ariadi Efendi bertugas sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I di lingkungan Sespim Lemdiklat Polri.
Komisi tersebut bertugas menjalankan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dipersangkakan kepada EHS.
Trunoyudo menegaskan bahwa seluruh tahapan persidangan akan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional.
Polri juga menyatakan komitmen untuk menjaga objektivitas dan akuntabilitas dalam pemeriksaan internal tersebut.
Sidang Etik Berbeda dari Penyidikan Pidana
Proses etik terhadap EHS merupakan mekanisme pertanggungjawaban profesi di lingkungan kepolisian.
Pemeriksaan tersebut berpedoman pada Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam perkara ini, EHS juga dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang dikaitkan dengan ketentuan kode etik profesi.
Melalui mekanisme KKEP, komisi menilai tindakan dan pertanggungjawaban anggota Polri berdasarkan kewajiban profesi serta ketentuan yang berlaku dalam institusi kepolisian.
Proses tersebut berbeda dari penyidikan pidana yang dilakukan Bareskrim Polri terhadap dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Penyidikan pidana bertujuan mengumpulkan alat bukti untuk menentukan pertanggungjawaban menurut hukum pidana, sedangkan sidang etik memeriksa pelanggaran terhadap aturan profesi kepolisian.
Karena itu, keputusan dalam sidang etik tidak dengan sendirinya menjadi putusan pengadilan pidana. Kedua proses mempunyai dasar pemeriksaan dan mekanisme penyelesaian masing-masing.
Baca Juga: Brigjen TK Diperiksa Propam, Polri Dalami Perannya dalam Dugaan Penyadapan Presiden
Sebelumnya, Divpropam Polri telah menggelar sidang etik terhadap perwira berinisial AS pada 10 November 2026. Sidang tersebut menghasilkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, yang kemudian diajukan banding oleh terduga pelanggar.
Sementara itu, hingga pengumuman jadwal pada Senin (16/11/2026), Polri belum menyampaikan putusan etik terhadap EHS. Pemeriksaan terhadapnya dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026.





