Bulatan Times – Brigjen TK diperiksa Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi dalam pengembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keterangan perwira tinggi tersebut juga sedang didalami dalam penyidikan pidana yang telah menjerat empat tersangka.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan pada Jumat (13/11/2026) bahwa TK merupakan anggota Polri berpangkat brigadir jenderal atau jenderal bintang satu.
Penjelasan tersebut menyusul pemaparan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Kapolri menyebut inisial TK ketika menjelaskan dugaan perintah pengawasan yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara penyadapan ilegal.
Brigjen TK Diperiksa Biro Wabprof Propam
Pemeriksaan terhadap TK dilakukan oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran profesi. Sementara itu, penyidik pidana juga mendalami keterangan TK untuk memperjelas keterlibatan dan peran pihak-pihak yang disebut dalam perkara.
Isir menegaskan bahwa pemeriksaan internal dan penyidikan pidana masih berjalan. Kedua proses tersebut dilakukan untuk mengungkap fakta serta tanggung jawab masing-masing pihak.
Dalam keterangan yang disampaikan Jumat pagi, Polri belum mengumumkan hasil pemeriksaan profesi terhadap TK.
Nama lengkap dan jabatan yang sedang diemban perwira tersebut juga belum dijelaskan dalam keterangan resmi Divisi Humas Polri.
Polri pun belum mengumumkan penetapan TK sebagai tersangka. Pemeriksaan profesi dan pendalaman keterangannya dalam perkara pidana tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa dugaan keterlibatannya telah terbukti.
Baca Juga: Siapa yang Boleh Melakukan Penyadapan di Indonesia? Ini Aturan Hukumnya
TK Disebut dalam Dugaan Perintah Pengawasan
Nama TK sebelumnya muncul ketika Kapolri memaparkan peran para tersangka dalam rapat kerja Komisi III DPR pada 12 November.
Dalam penjelasannya, Suyudi menyebut tersangka berinisial AS diduga memiliki peran dalam penerusan perintah penyadapan dan pengawasan terhadap pihak tertentu.
AS diketahui pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
Menurut pemaparan Kapolri, AS diduga menerima perintah dari Jenderal LSP dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP serta memerintahkan TK melakukan kegiatan pengawasan atau surveillance.
Keterangan tersebut menjadi bagian dari materi penyidikan yang masih didalami kepolisian.
Dalam pemaparan itu, Kapolri belum memerinci kegiatan pengawasan yang dikaitkan dengan TK, termasuk pelaksanaannya dan hasil yang diduga diperoleh.
Baca Juga: Dugaan Penyadapan Prabowo: Empat Tersangka, Mantan Kapolri Ditahan di Mako Brimob
Empat Perwira Tinggi Sudah Berstatus Tersangka
Sebelum perkembangan pemeriksaan terhadap TK, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.
Keempat tersangka tersebut adalah Jenderal LSP, AS, EH, dan SU.
Penyidikan mencakup dugaan penyadapan tanpa prosedur yang sah, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta penghapusan data elektronik.
Dalam pemaparan pada 12 November, Kapolri menjelaskan bahwa Jenderal LSP diduga berperan memberikan perintah dan menentukan sasaran penyadapan.
Sementara itu, SU diduga berkaitan dengan pemberian persetujuan pelaksanaan penyadapan dan penerusan laporan hasil kegiatan tersebut.
Tersangka EH juga diduga berperan dalam penerusan serta persetujuan perintah penyadapan ketika menjabat sebagai pelaksana tugas di Bagian Monitoring.
Seluruh dugaan tersebut masih berada dalam proses hukum. Penetapan tersangka tidak berarti kesalahan pidana para pihak sudah diputuskan oleh pengadilan.
Baca Juga: DPR Minta Komisi III Awasi Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo
Kasus yang ditangani Bareskrim ini berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya, termasuk mahasiswa.
Selain dugaan penyadapan, Kapolri menyebut AS diduga memerintahkan penghapusan rekaman suara dan catatan sistem atau log hasil penyadapan, serta pembubaran sebuah grup WhatsApp yang berkaitan dengan perkara tersebut.
