Bulatan Times – Komisi III DPR RI dan pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam pembicaraan tingkat I, Rabu (18/11/2026). Seluruh delapan fraksi menyatakan persetujuan agar rancangan tersebut dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Pemerintah diwakili antara lain oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.
RUU yang bernama lengkap Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya itu masuk dalam agenda pembicaraan tingkat II pada Rapat Paripurna DPR, Kamis (19/11/2026).
Persetujuan tingkat I belum berarti rancangan tersebut telah menjadi undang-undang. Keputusan pengesahan masih harus diambil dalam rapat paripurna.
Delapan Fraksi dan Pemerintah Setujui Hasil Pembahasan
Persetujuan tingkat I diambil setelah Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan pembahasan bersama pemerintah.
Panja telah menyelesaikan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang kemudian dirumuskan dan diselaraskan oleh Tim Perumus (Timus) serta Tim Sinkronisasi (Timsin).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 DIM dipertahankan, 135 DIM bersifat redaksional, 40 DIM berkaitan dengan substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan tambahan substansi baru.
Setelah laporan Panja diterima, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan akhir mini. Seluruh fraksi menyetujui rancangan untuk diteruskan ke pembicaraan tingkat II.
Pemerintah juga menyampaikan persetujuannya melalui Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej.
Naskah RUU beserta penjelasannya kemudian ditandatangani oleh perwakilan DPR dan pemerintah. Berdasarkan risalah resmi, rapat pengambilan keputusan tingkat I ditutup pukul 14.30 WIB.
RUU Atur Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana
Salah satu materi utama RUU adalah mekanisme perampasan aset terkait tindak pidana tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap seseorang.
Mekanisme tersebut tetap melibatkan proses di pengadilan. Perampasan tanpa putusan pidana tidak berarti aparat dapat langsung mengambil aset tanpa pemeriksaan dan keputusan hukum.
Dalam laporan Panja, tahapan yang diatur mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di persidangan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
Pembagian kewenangan antarlembaga penegak hukum juga menjadi bagian dari rancangan.
Selain tindak pidana korupsi, cakupan pengaturan meliputi tindak pidana lain yang memenuhi kriteria perampasan aset.
Habiburokhman menjelaskan bahwa pembahasan juga mencakup penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi serta berdampak luas kepada masyarakat.
Contoh yang disorot meliputi penipuan investasi dan perdagangan saham ilegal dengan jumlah korban besar.
Rancangan ini tidak menghapus ancaman pidana bagi pelaku korupsi maupun tindak pidana lain. Proses pemidanaan dan mekanisme penanganan aset memiliki ketentuan yang berbeda.
Baca Juga: KPK Sita Rp. 2 Miliar dari Dirut KAI Bobby Rasyidin di Kasus SPBU
Hak Korban dan Pihak Ketiga Masuk Pengaturan
RUU Perampasan Aset juga memuat perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.
Pihak ketiga dalam konteks ini dapat berupa orang atau badan hukum yang memiliki hak atau kepentingan sah atas aset yang menjadi objek penanganan perkara, tetapi tidak terlibat dalam tindak pidana.
Rancangan mengatur kesempatan pembuktian yang berimbang agar hak pihak tersebut tidak hilang hanya karena aset memiliki hubungan dengan perkara pidana.
Komisi III juga memasukkan upaya pengembalian aset kepada korban tindak pidana sebagai salah satu pokok pengaturan.
Pengelolaan aset direncanakan dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset sesuai proses hukum.
Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, rancangan turut memuat mekanisme pengawasan independen dan penggunaan sistem informasi yang mendukung transparansi pengelolaan aset.
Dengan demikian, pengaturan yang dibahas tidak hanya menyangkut kewenangan negara merampas hasil kejahatan, tetapi juga prosedur pengadilan, perlindungan hak pemilik yang sah, serta pemulihan kerugian korban.
Baca Juga: KPK Dukung Pemulihan Aset untuk Program Pendidikan
Rapat Paripurna Dijadwalkan 19 November
Tahap berikutnya adalah pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI.
RUU Perampasan Aset tercantum sebagai agenda pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dijadwalkan Kamis (19/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membenarkan rencana tersebut setelah rapat tingkat I selesai.
Jadwal itu lebih cepat dibandingkan target penyelesaian sebelumnya yang ditetapkan paling lambat 15 Desember 2026.
Apabila memperoleh persetujuan pada pembicaraan tingkat II, RUU Perampasan Aset akan memasuki tahapan berikutnya sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.
Hingga berakhirnya pembahasan tingkat I pada Rabu, ketentuan dalam RUU tersebut belum berlaku sebagai undang-undang baru.





