Bulatan Times – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menolak wacana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke kawasan lain. Ia meminta pemerintah mengutamakan perlindungan habitat asli agar satwa langka tersebut tetap dapat hidup dan berkembang biak di Ujung Kulon.
Sikap legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu disampaikan dalam keterangan pada Selasa (17/11/2026) dan dipublikasikan melalui laman resmi fraksinya pada Rabu (18/11/2026).
Riyono menilai pemindahan satwa yang terancam punah memerlukan pertimbangan mendalam karena dapat memengaruhi kemampuan adaptasi, keberlangsungan populasi, dan keseimbangan ekosistem.
Pernyataan tersebut muncul di tengah pembahasan kemungkinan pengembangan habitat kedua badak jawa di Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Kementerian Kehutanan menegaskan lokasi tersebut belum ditetapkan sebagai tujuan pemindahan.
Riyono Minta Perlindungan Habitat Asli Didahulukan
Riyono berpandangan bahwa badak jawa sebaiknya tetap berada di Ujung Kulon selama kawasan tersebut masih mampu mendukung kehidupan dan perkembangbiakannya.
Ia mempertanyakan urgensi pemindahan apabila belum ada alasan konservasi yang mendesak dan didukung kajian ilmiah.
Menurut Riyono, perubahan habitat membawa risiko bagi satwa, terutama dalam proses penyesuaian terhadap lingkungan baru. Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan badak jawa merupakan bagian dari keseimbangan ekosistem di Ujung Kulon.
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur VII itu turut menyoroti kemungkinan adanya pertimbangan ekonomi dalam pembahasan pemanfaatan kawasan. Ia meminta kepentingan tersebut tidak mengorbankan perlindungan satwa maupun kelestarian lingkungan.
Namun, Riyono tidak menyampaikan bukti bahwa wacana pemindahan badak jawa merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan pertambangan.
Baca Juga: Jangan Pindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon!
Kemenhut Belum Tetapkan Alas Purwo sebagai Habitat Kedua
Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa pengembangan habitat kedua merupakan salah satu pilihan konservasi jangka panjang untuk mengurangi risiko kepunahan badak jawa.
Seluruh populasi badak jawa yang masih hidup di alam liar terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon. Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran apabila kawasan tersebut mengalami bencana besar seperti gempa bumi, tsunami, atau dampak aktivitas vulkanik.
Gagasan pengembangan habitat alternatif kembali mendapat perhatian setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan kekhawatiran mengenai keselamatan populasi badak jawa di Ujung Kulon.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menyatakan bahwa Taman Nasional Alas Purwo masih menjadi salah satu calon lokasi yang akan ditelaah.
Dalam keterangan resmi pada Senin (16/11/2026), Kementerian Kehutanan menyebut belum ada keputusan mengenai lokasi, jumlah individu, metode pemindahan, maupun waktu pelaksanaan.
Kajian yang diperlukan mencakup kesesuaian ekosistem, ketersediaan pakan dan air, daya dukung kawasan, risiko penyakit, keamanan habitat, serta kesiapan pengelolaan jangka panjang.
Apabila suatu lokasi dinilai layak, pemilihan badak yang akan dipindahkan juga harus mempertimbangkan kondisi kesehatan, usia, jenis kelamin, keragaman genetik, dan kemampuan reproduksi.
Kementerian Kehutanan menegaskan perlindungan populasi di Ujung Kulon tetap menjadi prioritas, terlepas dari kemungkinan pengembangan habitat tambahan.
ESDM Tegaskan Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan
Di tengah pembahasan mengenai kepentingan ekonomi di sekitar kawasan konservasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan penjelasan mengenai status wilayah pertambangan di Banten.
Dalam siaran pers tertanggal 17 November 2026, Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak termasuk wilayah pertambangan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan bahwa penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mencakup sebagian perairan laut di sekitar taman nasional, bukan kawasan konservasi itu sendiri.
Menurut Anggia, hingga keterangan tersebut disampaikan, tidak ada izin tambang yang diterbitkan di Taman Nasional Ujung Kulon maupun wilayah perairan sekitarnya.
Kementerian ESDM juga membedakan penetapan WUP dari penerbitan izin untuk melakukan penambangan. Penetapan wilayah dalam perencanaan pertambangan tidak otomatis memberikan hak kepada perusahaan untuk menjalankan kegiatan tambang.
Baca Juga: Prabowo Prioritaskan Pemadaman Karhutla Tanjung Puting, Asap Hambat Helikopter
DPR Minta Kajian Melibatkan Ahli dan Pemerintah Daerah
Keberatan terhadap pemindahan badak jawa juga disampaikan sejumlah anggota DPR lainnya.
Anggota Komisi IV DPR RI Rina Saadah meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap perburuan, pemantauan kesehatan populasi, dan perlindungan habitat di Ujung Kulon.
Rina juga meminta Kementerian Kehutanan menyampaikan perkembangan konservasi badak jawa kepada Komisi IV, termasuk kebutuhan anggaran untuk pengawasan kawasan.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyatakan mendukung gagasan pembentukan populasi kedua, tetapi meminta pemerintah tidak tergesa-gesa melakukan pemindahan sebelum risiko keselamatan satwa dikaji secara menyeluruh.
Firman menyoroti risiko stres selama penangkapan dan pengangkutan, kemungkinan penyebaran penyakit, kesiapan pengamanan habitat tujuan, serta dampak pemindahan terhadap keberagaman genetik.
Ia meminta pembentukan tim kajian independen yang melibatkan pakar badak, dokter hewan, ahli genetika, ahli ekologi, dan perwakilan masyarakat setempat.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa juga menyatakan bahwa DPR akan mengoordinasikan pembahasan dengan Komisi IV, kementerian terkait, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dan Pemerintah Provinsi Banten untuk menilai manfaat serta risiko pengembangan habitat kedua.





