BULATAN TIMES – Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) memutuskan Myanmar melakukan genosida terhadap etnis Rohingya dalam operasi militer di Negara Bagian Rakhine utara pada 2017.
Putusan tersebut dibacakan di Den Haag, Belanda, Kamis (19/11/2026). Sebanyak sembilan hakim menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida, sedangkan enam hakim lainnya tidak sependapat.
Dalam putusannya, ICJ juga menyatakan Myanmar gagal menjalankan sejumlah kewajiban berdasarkan Konvensi Genosida 1948, termasuk mencegah dan menghukum tindakan genosida.
Pengadilan memerintahkan Myanmar mengambil langkah untuk menyelidiki pihak yang diduga bertanggung jawab, menjamin pelanggaran serupa tidak terulang, memulihkan hak pengungsi Rohingya, serta memberikan ganti rugi.
Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat. Namun, pemerintah Myanmar pada Jumat (20/11/2026) menyatakan tidak menerima putusan itu dan menyebutnya tidak adil.
ICJ Temukan Genosida dalam Operasi Militer 2017
Putusan ICJ merupakan hasil perkara yang diajukan Gambia terhadap Myanmar pada 11 November 2019.
Gambia menuduh Myanmar melanggar Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida melalui operasi militernya terhadap masyarakat Rohingya di Rakhine pada 2017.
Operasi tersebut menyebabkan ratusan ribu warga Rohingya meninggalkan Myanmar dan mencari perlindungan di Bangladesh.
Dalam pemeriksaan perkara, ICJ menilai sejumlah tindakan pasukan keamanan Myanmar memenuhi unsur perbuatan genosida.
Tindakan itu mencakup pembunuhan anggota kelompok Rohingya, kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik dan mental serius, serta tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut.
Pengadilan juga menilai terdapat maksud untuk menghancurkan sebagian besar komunitas Rohingya yang menjadi sasaran operasi militer di Rakhine utara.
Unsur tersebut menjadi dasar penting dalam membedakan genosida dari bentuk kejahatan internasional lainnya.
Myanmar sebelumnya membantah tuduhan genosida dengan menyatakan bahwa operasi militernya ditujukan untuk menghadapi kelompok pemberontak bersenjata.
Namun, berdasarkan bukti dan pola tindakan yang diperiksa, mayoritas hakim menyimpulkan bahwa unsur genosida telah terpenuhi.
Putusan 19 November menjadi yang pertama dalam sejarah ICJ ketika pengadilan tersebut menetapkan suatu negara bertanggung jawab melakukan genosida.
Myanmar Gagal Mencegah Genosida dan Melindungi Bukti
Selain menyatakan Myanmar melakukan genosida, ICJ menemukan sejumlah pelanggaran kewajiban negara berdasarkan Konvensi Genosida.
Pengadilan menyatakan Myanmar gagal mencegah genosida yang dilakukan individu bersama pasukan keamanannya.
Myanmar juga dinilai melanggar kewajiban untuk menghukum genosida dan tindakan terkait yang diatur dalam konvensi tersebut.
Pelanggaran lainnya berkaitan dengan tidak diterbitkannya peraturan nasional yang diperlukan untuk menjalankan kewajiban berdasarkan Konvensi Genosida.
ICJ turut menyatakan Myanmar melanggar perintah tindakan sementara yang diterbitkan pada 23 Januari 2020.
Perintah tersebut mewajibkan Myanmar mengambil langkah efektif untuk mencegah penghancuran dan memastikan pelestarian bukti yang berkaitan dengan dugaan tindakan genosida.
Namun, pengadilan tidak mengabulkan seluruh dalil yang diajukan Gambia.
Dengan suara 14 berbanding satu, ICJ tidak menemukan pelanggaran berupa hasutan langsung dan terbuka oleh Myanmar agar pihak swasta melakukan genosida terhadap Rohingya.
Kesimpulan mengenai hasutan tersebut merupakan bagian tersendiri dari putusan dan tidak mengubah keputusan mayoritas hakim bahwa Myanmar telah melakukan genosida pada 2017.
Baca Juga: Gangguan Penerbangan AS: FAA Cabut Penghentian Nasional, Ribuan Jadwal Terdampak
Pengadilan Perintahkan Pemulangan Aman dan Kompensasi
ICJ memerintahkan Myanmar menghentikan pelanggaran kewajiban yang masih berlangsung berdasarkan Konvensi Genosida.
Pemerintah Myanmar diwajibkan membentuk peraturan yang diperlukan serta mengambil langkah segera dan efektif untuk menyelidiki orang-orang yang secara wajar diduga melakukan tindakan terlarang dalam operasi militer 2017.
Apabila ditemukan dasar hukum yang cukup, pihak-pihak tersebut harus dituntut dan dihukum melalui proses yang berlaku.
Myanmar juga diperintahkan memberikan jaminan agar pelanggaran serupa tidak terulang.
Dalam upaya pemulihan hak korban, ICJ mewajibkan Myanmar mengambil langkah restitusi bagi masyarakat Rohingya.
Pemulihan tersebut mencakup pemberian kesempatan dan fasilitas bagi pengungsi untuk kembali ke tempat tinggal mereka secara aman, sukarela, dan bermartabat.
Myanmar juga harus memfasilitasi penyatuan kembali keluarga yang terpisah akibat pengungsian.
Selain restitusi, pengadilan menetapkan kewajiban Myanmar untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang tidak dapat dipulihkan melalui langkah pengembalian hak dan keadaan sebelumnya.
Namun, besaran kompensasi belum ditetapkan dalam putusan 19 November.
ICJ memutuskan bahwa nilai dan mekanisme pemberian kompensasi akan ditentukan melalui tahapan perkara berikutnya.
Myanmar diwajibkan menyampaikan laporan kepada ICJ dalam waktu dua tahun sejak putusan, yang memuat langkah restitusi serta rincian mengenai kompensasi.
Kewajiban menyampaikan laporan tersebut tidak berarti seluruh ganti rugi sudah harus selesai dibayarkan dalam dua tahun.
Putusan ICJ Mengikat Negara, Bukan Vonis Pidana Individu
Perkara Gambia melawan Myanmar diperiksa oleh ICJ sebagai sengketa tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional.
Karena itu, putusan tersebut menetapkan tanggung jawab Myanmar atas pelanggaran Konvensi Genosida, bukan secara langsung menjatuhkan hukuman pidana kepada seorang pejabat atau perwira militer.
ICJ berbeda dari Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC), yang memiliki kewenangan mengadili individu dalam perkara pidana internasional sesuai yurisdiksinya.
Meskipun putusan ICJ tidak dapat diajukan banding, pengadilan tidak memiliki aparat penegak hukum sendiri untuk memaksakan pelaksanaan kewajiban Myanmar.
Pelaksanaan putusan bergantung pada tindakan negara yang bersangkutan serta mekanisme hukum dan diplomasi internasional yang tersedia.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyambut putusan tersebut sebagai langkah penting bagi keadilan masyarakat Rohingya.
Guterres meminta Myanmar melaksanakan kewajibannya, termasuk menyelidiki pelaku, mencegah pengulangan kekerasan, dan memberikan pemulihan bagi para korban.
Baca Juga: Iran Sebut Kapal Pengangkut Gas Cair Terkena Ranjau di Selat Hormuz
Myanmar Menolak Putusan, Kepulangan Rohingya Masih Sulit
Pemerintah Myanmar menyatakan keberatan terhadap keputusan ICJ sehari setelah putusan dibacakan.
Juru bicara kepresidenan Myanmar, Khine Khine Soe, mengatakan putusan tersebut tidak adil karena enam dari 15 hakim tidak mendukung kesimpulan bahwa Myanmar melakukan genosida.
Myanmar menyatakan masih perlu mempelajari keseluruhan dokumen putusan sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai kewajiban yang diperintahkan pengadilan.
Penolakan tersebut tidak mengubah status hukum putusan ICJ yang bersifat final dan mengikat.
Di Bangladesh, masyarakat Rohingya menyambut keputusan pengadilan sebagai pengakuan atas kekerasan yang mereka alami.
Namun, kepulangan pengungsi ke Myanmar masih menghadapi hambatan besar.
Sekitar 1,2 juta pengungsi Rohingya kini berada di Bangladesh, sebagian besar di kawasan Cox’s Bazar.
Pertempuran antara militer Myanmar dan kelompok bersenjata Arakan Army di Negara Bagian Rakhine turut memperumit rencana pemulangan. Arakan Army telah menguasai sebagian besar wilayah yang menjadi tujuan kepulangan pengungsi.
Pemerintah Bangladesh menyatakan pemulangan secara aman tetap menjadi tujuan utama penyelesaian krisis Rohingya.
Namun, pelaksanaan pemulangan masih memerlukan jaminan keamanan, perlindungan hak, dan kondisi yang memungkinkan masyarakat Rohingya kembali ke tempat tinggal mereka tanpa menghadapi ancaman kekerasan.





