BULATAN TIMES – Penentuan habitat kedua badak Jawa belum diputuskan pemerintah. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, perlu menjalani kajian tersendiri sebelum dapat dipertimbangkan sebagai lokasi pengembangan populasi tambahan satwa langka tersebut.
Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi BRIN Hendra Gunawan menjelaskan bahwa Alas Purwo tidak termasuk dalam lokasi yang diteliti pada kajian habitat kedua badak Jawa tahun 2009 dan 2015 yang pernah melibatkan dirinya.
Keterangan itu disampaikan Hendra dalam wawancara dengan Humas BRIN pada Selasa (17/11/2026) dan dipublikasikan dalam perkembangan pembahasan konservasi pada 19 November.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memastikan rencana pengembangan habitat kedua masih berada pada tahap penelitian. Alas Purwo, Baluran, dan sejumlah taman nasional lainnya masih menjadi pilihan yang perlu dinilai.
Pemerintah belum menetapkan lokasi, jumlah individu badak yang akan dipindahkan, maupun metode translokasi. DPR juga meminta penelitian dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan lembaga riset dan perguruan tinggi.
BRIN Sebut Alas Purwo Perlu Kajian Tersendiri
Hendra menjelaskan bahwa pengembangan habitat kedua merupakan salah satu strategi konservasi jangka panjang untuk mengurangi risiko kepunahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus).
Seluruh populasi alami badak Jawa saat ini terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Kondisi tersebut membuat spesies ini rentan apabila kawasan mengalami bencana besar, wabah penyakit, atau gangguan ekologis yang memengaruhi seluruh populasi.
Menurut Hendra, pembentukan habitat kedua tidak dimaksudkan untuk memindahkan seluruh populasi dari Ujung Kulon. Tujuannya adalah mengembangkan populasi tambahan yang dapat dikelola sebagai bagian dari strategi konservasi.
Namun, penentuan lokasi tidak cukup dilakukan hanya dengan melihat luas hutan atau keragaman vegetasi.
Kajian yang melibatkan Hendra pada 2009 dilakukan di kawasan Gunung Honje, Taman Nasional Ujung Kulon, serta wilayah sekitar Citorek di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak.
Penelitian berikutnya pada 2015 dilakukan di Suaka Margasatwa Cikepuh, Sukabumi, dan kawasan hutan Cikeusik di Pandeglang.
Alas Purwo tidak termasuk dalam lokasi yang dinilai melalui kedua penelitian tersebut.
Karena itu, hasil kajian sebelumnya tidak dapat langsung digunakan untuk menyatakan Alas Purwo layak atau tidak layak menjadi habitat kedua.
Penilaian baru harus mencakup ketersediaan pakan alami, sumber air sepanjang tahun, tempat berkubang, ruang jelajah, daya dukung lingkungan, risiko penyakit, keamanan kawasan, serta kemungkinan interaksi dengan manusia dan satwa lainnya.
Kemenhut Pertimbangkan Baluran dan Alas Purwo
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa pencarian habitat kedua merupakan gagasan konservasi yang sudah berkembang selama beberapa dekade.
Dalam keterangannya di DPR, Kamis (19/11/2026), Raja Juli menyebut kemungkinan pengembangan populasi tambahan di Taman Nasional Baluran, Alas Purwo, maupun kawasan konservasi lainnya.
Namun, pemerintah belum menentukan lokasi yang akan dipilih.
“Kita tidak akan pernah mengambil keputusan tanpa ada rekomendasi dari para ilmuwan,” kata Raja Juli Antoni, dikutip dari laman Kementerian Kehutanan, Kamis (19/11/2026).
Menurut Raja Juli, pengembangan populasi kedua diperlukan untuk mengurangi ketergantungan kelangsungan hidup badak Jawa terhadap satu kawasan.
Pertimbangan tersebut mencakup ancaman aktivitas vulkanik, tsunami, wabah penyakit, keterbatasan habitat, dan risiko perkawinan sedarah.
Meski demikian, keputusan translokasi hanya dapat diambil setelah kajian ilmiah memberikan dasar yang memadai.
Raja Juli juga menegaskan bahwa apabila translokasi akhirnya direkomendasikan, pemindahan tidak akan dilakukan terhadap seluruh populasi badak Jawa di Ujung Kulon.
Jumlah individu yang dapat dipindahkan serta cara pemindahannya masih harus ditentukan berdasarkan penelitian.
Baca Juga: Riyono Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon, Kemenhut Masih Kaji Alas Purwo
DPR Minta BRIN dan Perguruan Tinggi Dilibatkan
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah memberikan ruang kepada BRIN dan perguruan tinggi untuk melakukan kajian independen mengenai habitat kedua badak Jawa.
Dalam keterangannya pada Kamis (19/11/2026), Hadrian menilai penelitian perlu melibatkan berbagai disiplin ilmu, termasuk biologi, ekologi, kedokteran hewan, genetika, dan kehutanan.
Menurut dia, kajian diperlukan untuk memastikan keselamatan serta keberlangsungan hidup dan perkembangbiakan badak apabila dipindahkan ke lingkungan baru.
Hadrian juga meminta pemerintah menyusun peta jalan riset dengan melibatkan lembaga konservasi dan para ahli.
Ia menekankan bahwa rencana pengembangan habitat tambahan tidak boleh mengurangi perhatian, pengawasan, maupun dukungan anggaran terhadap Taman Nasional Ujung Kulon.
Pandangan mengenai pentingnya kehati-hatian turut disampaikan peneliti BRIN Wanda Kuswanda dalam taklimat media di Kementerian Kehutanan pada Kamis (19/11/2026).
Wanda mengingatkan bahwa translokasi badak Jawa membutuhkan penelitian panjang. Selain kondisi habitat, aspek kesehatan, adaptasi, potensi penyakit, dan keselamatan selama proses pemindahan harus diperhitungkan.
Ia berpandangan bahwa translokasi dapat menjadi bagian dari strategi konservasi jangka panjang, tetapi pelaksanaannya tidak boleh tergesa-gesa.
Dukungan Masyarakat Ikut Menentukan Kelayakan Habitat
Selain kondisi ekologis, Hendra Gunawan menekankan pentingnya penerimaan masyarakat di sekitar calon habitat kedua badak Jawa.
Pengalaman penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa kawasan yang dinilai mempunyai potensi ekologis belum tentu mendapatkan dukungan sosial yang sama.
Dalam kajian tahun 2015, penelitian melibatkan 540 responden dari 18 desa serta 54 narasumber kunci dari unsur pemerintah daerah.
Hasilnya menunjukkan tingkat penerimaan masyarakat di sekitar Suaka Margasatwa Cikepuh mencapai 85,8 persen. Sementara itu, tingkat penerimaan di kawasan hutan Cikeusik sekitar 24 persen, dengan 55 persen responden menyatakan sikap netral.
Menurut Hendra, perbedaan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk kondisi ekonomi masyarakat, ketergantungan terhadap sumber daya hutan, status penguasaan lahan, dan persepsi terhadap pengelolaan kawasan konservasi.
Sebagian responden di sekitar Cikeusik juga memandang badak Jawa sebagai bagian dari identitas Banten sehingga keberatan apabila satwa tersebut dipindahkan ke luar provinsi.
Temuan penelitian itu menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun rencana habitat tambahan. Dukungan masyarakat setempat perlu dibangun melalui komunikasi dan konsultasi sejak tahap awal.
Hasil survei tersebut merupakan gambaran kondisi pada lokasi dan waktu penelitian, bukan ukuran dukungan masyarakat terhadap wacana Alas Purwo saat ini.
Baca Juga: Jangan Pindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon!
Ujung Kulon Tetap Menjadi Habitat Utama Badak Jawa
Di tengah pembahasan habitat kedua, Raja Juli Antoni memastikan Taman Nasional Ujung Kulon tetap dipertahankan sebagai habitat utama badak Jawa.
Kementerian Kehutanan akan memprioritaskan rehabilitasi hutan, pemulihan ekosistem, dan penguatan pengamanan kawasan.
Rencana tersebut mencakup penambahan kamera jebak untuk pemantauan satwa serta peningkatan jumlah polisi hutan.
Kementerian Kehutanan juga mengembangkan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di Ujung Kulon untuk mendukung penelitian mengenai perilaku, kondisi kesehatan, dan karakteristik genetik badak Jawa.
Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk Institut Pertanian Bogor (IPB), dalam pengembangan biobank yang direncanakan untuk menyimpan materi genetik sebagai bagian dari upaya konservasi jangka panjang.





