23 °c
Banjar Triwangsakeliki
26 ° Jum
25 ° Sab
Kamis, November 19, 2026
Bulatan Times
No Result
View All Result
  • Beranda
  • NEWS
    • NASIONAL
    • DUNIA
    • EKONOMI
    • BISNIS
    • Hukum
  • OLAHRAGA
    • BOLA
      • Liga Indonesia
      • Liga Inggris
      • Liga Italia
      • Liga Spanyol
      • Klasemen Liga Indonesia
      • Klasemen Liga Inggris
      • Klasemen Liga Italia
      • Klasemen Liga Spanyol
    • MOTOGP
    • F1
    • SPORT
  • TRAVEL
  • TEKNO & SAINS
    • GADGET
    • INTERNET
  • HEALTH
  • KULINER
  • GAME
  • Beranda
  • NEWS
    • NASIONAL
    • DUNIA
    • EKONOMI
    • BISNIS
    • Hukum
  • OLAHRAGA
    • BOLA
      • Liga Indonesia
      • Liga Inggris
      • Liga Italia
      • Liga Spanyol
      • Klasemen Liga Indonesia
      • Klasemen Liga Inggris
      • Klasemen Liga Italia
      • Klasemen Liga Spanyol
    • MOTOGP
    • F1
    • SPORT
  • TRAVEL
  • TEKNO & SAINS
    • GADGET
    • INTERNET
  • HEALTH
  • KULINER
  • GAME
No Result
View All Result
Bulatan Times
No Result
View All Result
  • Beranda
  • NEWS
  • OLAHRAGA
  • TRAVEL
  • TEKNO & SAINS
  • HEALTH
  • KULINER
  • GAME
Home NASIONAL

ICW Laporkan Puan dan Habiburokhman ke MKD soal Draf UU Perampasan Aset

ICW bersama koalisi mengadukan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD. Mereka mempersoalkan keterbukaan draf UU Perampasan Aset.

Redaksi Bulatan Times by Redaksi Bulatan Times
19 November 2026, 18.41 WIB
in NASIONAL
Ketua DPR RI Puan Maharani duduk di kursi pimpinan sidang dengan mikrofon di depannya

Ketua DPR RI Puan Maharani saat berada di kursi pimpinan dalam sidang DPR RI. (Foto: Tangkapan layar TVR Parlemen).

Bulatan Times – Koalisi Advokasi Perampasan Aset melalui Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kamis (19/11/2026).

Pengaduan disampaikan setelah DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Koalisi menduga terdapat pelanggaran etik dalam proses pembahasan karena draf RUU dinilai tidak dibuka secara memadai kepada masyarakat sebelum pengesahan.

Ibrahim, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW yang mewakili koalisi, menyatakan pengaduan telah diterima Sekretariat MKD dan memperoleh nomor registrasi.

Pengaduan tersebut belum berarti Puan maupun Habiburokhman terbukti melakukan pelanggaran etik.

Pengaduan ICW Menyusul Somasi kepada DPR

Langkah koalisi mengadukan kedua pimpinan DPR merupakan tindak lanjut dari upaya meminta keterbukaan dokumen RUU Perampasan Aset.

Koalisi sebelumnya telah menyampaikan somasi dan memberikan tenggat respons hingga Senin (16/11/2026) pukul 16.00 WIB.

Menurut Ibrahim, hingga RUU disahkan pada 19 November, pihaknya belum memperoleh akses terhadap naskah pembahasan yang seharusnya dapat dipelajari masyarakat melalui kanal resmi DPR.

Koalisi kemudian membawa persoalan tersebut ke MKD sebagai dugaan pelanggaran etik anggota dewan.

Ibrahim berharap MKD memeriksa pengaduan secara objektif dan mempertimbangkan sanksi apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan pemeriksaan.

Hingga keterangan pengaduan disampaikan, belum ada keputusan MKD mengenai benar atau tidaknya dugaan tersebut.

Baca Juga: DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU pada 19 November, Belum Langsung Berlaku

Koalisi Persoalkan Keterbukaan Draf RUU

Keberatan utama ICW berkaitan dengan akses masyarakat terhadap naskah yang dibahas oleh DPR bersama pemerintah.

Ibrahim menilai penyelenggaraan rapat dengar pendapat belum cukup untuk membuktikan adanya partisipasi publik yang bermakna apabila peserta tidak dapat membaca rumusan aturan yang sedang disusun.

Ia juga menyatakan ICW dan koalisi antikorupsi tidak memperoleh kesempatan yang dinilainya memadai untuk membahas rumusan rancangan tersebut secara langsung.

Hak partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur melalui Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Ketentuan tersebut memberikan hak kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan secara lisan maupun tertulis pada setiap tahapan pembentukan peraturan.

Pasal 96 ayat (4) juga mengatur kemudahan akses masyarakat terhadap naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan agar publik dapat memberikan masukan.

Persoalan yang dibawa koalisi ke MKD adalah dugaan bahwa proses pembahasan RUU Perampasan Aset tidak memenuhi kewajiban keterbukaan tersebut. Penilaian apakah tindakan kedua anggota DPR memenuhi unsur pelanggaran etik menjadi bagian dari kewenangan pemeriksaan MKD.

DPR Sebut Sudah Menggelar 87 Forum Pembahasan

Sebelum pengaduan disampaikan, pimpinan DPR telah menjelaskan proses partisipasi publik dalam penyusunan RUU Perampasan Aset.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pembahasan dilakukan melalui sedikitnya 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum yang melibatkan berbagai pihak.

Puan juga menyebut adanya kunjungan kerja ke 15 provinsi serta kegiatan penyerapan aspirasi di 46 daerah pemilihan.

Menurut Puan, proses tersebut menjadi bagian dari upaya menyerap pandangan masyarakat dan menyesuaikan rancangan dengan ketentuan hukum lain, termasuk KUHP dan KUHAP.

Pernyataan itu disampaikan dalam rangkaian pengesahan RUU pada Kamis pagi, sebelum laporan koalisi diserahkan kepada MKD. Keterangan tersebut bukan respons langsung Puan atas pengaduan etik ICW.

Baca Juga: RUU Perampasan Aset Lolos Tingkat I, DPR Jadwalkan Paripurna 19 November

Pada hari yang sama, DPR menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang dipimpin Puan Maharani, setelah Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan Komisi III.

Pengaduan koalisi kepada MKD berkaitan dengan pertanggungjawaban etik atas proses legislasi tersebut. Pemeriksaan pengaduan dan proses pengundangan undang-undang merupakan mekanisme hukum yang berbeda.

Source: dari berbagai sumber
Tags: DPR RIICWMahkamah Kehormatan DewanPerampasan AsetRUU Perampasan Aset

Related Posts

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cilegon mengikuti Upacara Peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Ke-2 Tahun 2026 di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Tangerang, Banten.
NASIONAL

Refleksi Hari Bakti ke-2, Lapas Cilegon Perkuat Komitmen Pengabdian dan Integritas

November 19, 2026
Lagoon Band Lapas Cilegon dalam kegiatan Tasyakuran Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Ke-2 Tahun 2026 (Foto: Humas Lapas Cilegon)
NASIONAL

Semarak Hari Bakti Ke-2, Band Warga Binaan Lapas Cilegon Tampilkan Kreativitas di Panggung Kemenimipas

November 19, 2026
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman berbicara di podium rapat paripurna DPR sambil mengangkat kedua tangan
HEADLINE

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU pada 19 November, Belum Langsung Berlaku

November 19, 2026

Highlights

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU pada 19 November, Belum Langsung Berlaku

Setelah 18 Tahun, RUU Perampasan Aset Masuk Paripurna DPR Hari Ini

BI-Rate Naik Jadi 6 Persen, Ini Alasan Bank Indonesia

Jangan Pindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon!

Harga Pangan Naik Serentak 16 November 2026, Cabai Merah Keriting Tembus Rp121 Ribu per Kg

Operasi Zebra 2026 Dimulai Hari Ini, Polisi Incar Pengendara yang Pakai HP hingga Lawan Arus

Terpopuler

Prediksi Como vs Cagliari 21 November 2026: Formasi dan Susunan Pemain

Jangan Pindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon!

Harga Nusantara Explorer, Rute, Fasilitas dan Cara Naik Kereta Wisata Premium KAI

Cara Daftar dan Mendapatkan Uang dari Bilibili

5 Platform Latihan Soal CPNS Gratis 2026, Ada Simulasi CAT BKN

Bulatan Times

Situs berita digital yang meliput peristiwa dan menuliskannya secara berimbang. Ikuti kabar nasional, ekonomi, teknologi, olahraga, kesehatan, dan perjalanan dalam satu tempat.

Informasi & Kebijakan

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Penghapusan Data Pengguna
  • Ketentuan Layanan
  • Kebijakan Privasi
  • Indeks
  • Pedoman Media Siber
  • Pasang Iklan
  • Sitemap

Terhubung dengan Kami

Kirim pertanyaan, saran, koreksi, dan kerja sama ke [email protected]. Akses Bulatan Times juga melalui aplikasi Android.

Bulatan Times Play Store

© 2026 BulatanTimes.com

Kelola Persetujuan

Kami Menggunakan Cookie
Bulatan Times menggunakan cookie dan teknologi serupa untuk membantu menjalankan situs, memahami penggunaan website, meningkatkan pengalaman pembaca, serta mendukung penayangan iklan yang relevan. Anda dapat menerima, menolak, atau mengatur preferensi cookie.

Fungsional Selalu aktif
Penyimpanan atau akses teknis yang diperlukan untuk menjalankan layanan dan fungsi dasar website.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistik
Penyimpanan atau akses yang digunakan untuk memahami penggunaan website dan meningkatkan layanan. The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Pemasaran
Penyimpanan atau akses yang digunakan untuk mendukung penayangan iklan dan mengukur efektivitasnya.
  • Kelola pilihan
  • Kelola layanan
  • Kelola {vendor_count} vendor
  • Baca selengkapnya tentang tujuan ini
Lihat Preferensi
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • Beranda
  • NEWS
    • NASIONAL
    • DUNIA
    • EKONOMI
    • BISNIS
    • Hukum
  • OLAHRAGA
    • BOLA
      • Liga Indonesia
      • Liga Inggris
      • Liga Italia
      • Liga Spanyol
      • Klasemen Liga Indonesia
      • Klasemen Liga Inggris
      • Klasemen Liga Italia
      • Klasemen Liga Spanyol
    • MOTOGP
    • F1
    • SPORT
  • TRAVEL
  • TEKNO & SAINS
    • GADGET
    • INTERNET
  • HEALTH
  • KULINER
  • GAME

© 2026 Bulatan Times