Bulatan Times – Koalisi Advokasi Perampasan Aset melalui Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kamis (19/11/2026).
Pengaduan disampaikan setelah DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Koalisi menduga terdapat pelanggaran etik dalam proses pembahasan karena draf RUU dinilai tidak dibuka secara memadai kepada masyarakat sebelum pengesahan.
Ibrahim, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW yang mewakili koalisi, menyatakan pengaduan telah diterima Sekretariat MKD dan memperoleh nomor registrasi.
Pengaduan tersebut belum berarti Puan maupun Habiburokhman terbukti melakukan pelanggaran etik.
Pengaduan ICW Menyusul Somasi kepada DPR
Langkah koalisi mengadukan kedua pimpinan DPR merupakan tindak lanjut dari upaya meminta keterbukaan dokumen RUU Perampasan Aset.
Koalisi sebelumnya telah menyampaikan somasi dan memberikan tenggat respons hingga Senin (16/11/2026) pukul 16.00 WIB.
Menurut Ibrahim, hingga RUU disahkan pada 19 November, pihaknya belum memperoleh akses terhadap naskah pembahasan yang seharusnya dapat dipelajari masyarakat melalui kanal resmi DPR.
Koalisi kemudian membawa persoalan tersebut ke MKD sebagai dugaan pelanggaran etik anggota dewan.
Ibrahim berharap MKD memeriksa pengaduan secara objektif dan mempertimbangkan sanksi apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan pemeriksaan.
Hingga keterangan pengaduan disampaikan, belum ada keputusan MKD mengenai benar atau tidaknya dugaan tersebut.
Baca Juga: DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU pada 19 November, Belum Langsung Berlaku
Koalisi Persoalkan Keterbukaan Draf RUU
Keberatan utama ICW berkaitan dengan akses masyarakat terhadap naskah yang dibahas oleh DPR bersama pemerintah.
Ibrahim menilai penyelenggaraan rapat dengar pendapat belum cukup untuk membuktikan adanya partisipasi publik yang bermakna apabila peserta tidak dapat membaca rumusan aturan yang sedang disusun.
Ia juga menyatakan ICW dan koalisi antikorupsi tidak memperoleh kesempatan yang dinilainya memadai untuk membahas rumusan rancangan tersebut secara langsung.
Hak partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur melalui Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Ketentuan tersebut memberikan hak kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan secara lisan maupun tertulis pada setiap tahapan pembentukan peraturan.
Pasal 96 ayat (4) juga mengatur kemudahan akses masyarakat terhadap naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan agar publik dapat memberikan masukan.
Persoalan yang dibawa koalisi ke MKD adalah dugaan bahwa proses pembahasan RUU Perampasan Aset tidak memenuhi kewajiban keterbukaan tersebut. Penilaian apakah tindakan kedua anggota DPR memenuhi unsur pelanggaran etik menjadi bagian dari kewenangan pemeriksaan MKD.
DPR Sebut Sudah Menggelar 87 Forum Pembahasan
Sebelum pengaduan disampaikan, pimpinan DPR telah menjelaskan proses partisipasi publik dalam penyusunan RUU Perampasan Aset.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pembahasan dilakukan melalui sedikitnya 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum yang melibatkan berbagai pihak.
Puan juga menyebut adanya kunjungan kerja ke 15 provinsi serta kegiatan penyerapan aspirasi di 46 daerah pemilihan.
Menurut Puan, proses tersebut menjadi bagian dari upaya menyerap pandangan masyarakat dan menyesuaikan rancangan dengan ketentuan hukum lain, termasuk KUHP dan KUHAP.
Pernyataan itu disampaikan dalam rangkaian pengesahan RUU pada Kamis pagi, sebelum laporan koalisi diserahkan kepada MKD. Keterangan tersebut bukan respons langsung Puan atas pengaduan etik ICW.
Baca Juga: RUU Perampasan Aset Lolos Tingkat I, DPR Jadwalkan Paripurna 19 November
Pada hari yang sama, DPR menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang dipimpin Puan Maharani, setelah Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan Komisi III.
Pengaduan koalisi kepada MKD berkaitan dengan pertanggungjawaban etik atas proses legislasi tersebut. Pemeriksaan pengaduan dan proses pengundangan undang-undang merupakan mekanisme hukum yang berbeda.





