Bulatan Times – Bareskrim Polri memastikan perkara dugaan makar terkait penyadapan Presiden Prabowo Subianto telah masuk tahap penyidikan. Meski demikian, kepolisian belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut.
Perkembangan itu disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Johnny menjelaskan bahwa pengusutan dilakukan oleh tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang dipimpin Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin.
Tim tersebut masih mendalami kemungkinan tindak pidana lain yang berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden serta sejumlah tokoh.
Kapolri Pastikan Belum Ada Tersangka Makar
Kapolri Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa peningkatan status perkara ke tahap penyidikan belum disertai penetapan tersangka dalam kasus dugaan makar.
Saat memberikan keterangan di Gedung Rupatama Mabes Polri pada Selasa, Suyudi menyebut penyidik masih memeriksa saksi dan mengumpulkan alat bukti.
Pemeriksaan juga mencakup perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan rangkaian kegiatan penyadapan.
Dalam perkara pokok dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik, Bareskrim sebelumnya telah menetapkan empat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU.
Keempat nama tersebut merupakan tersangka dalam perkara penyadapan dan pelanggaran terkait. Status itu tidak berarti mereka telah dinyatakan sebagai tersangka ataupun terbukti melakukan tindak pidana makar.
Polri masih harus mendalami unsur pidana dalam perkara makar yang kini ditangani melalui penyidikan tersendiri.
Baca Juga: Polri Terbitkan Laporan Polisi Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo
Penyidik Telusuri Penerima Hasil Penyadapan
Salah satu hal yang masih didalami penyidik adalah kemungkinan adanya pihak lain yang menerima atau menggunakan hasil penyadapan.
Johnny sebelumnya menyebut mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai salah satu pengguna akhir atau end user dalam perkara dugaan penyadapan tersebut.
Namun, kepolisian belum menutup kemungkinan adanya penerima lain.
Pendalaman dilakukan untuk mengungkap aliran informasi hasil penyadapan, pihak yang menerima data, serta tujuan penggunaannya.
Penyidikan juga berkaitan dengan dugaan akses ilegal dan penghapusan data elektronik yang menjadi bagian dari perkara pokok.
Hasil pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga menerima informasi tersebut masih diperlukan untuk memperjelas keterkaitannya dengan dugaan makar.
SPDP Dugaan Makar Sudah Dikirim ke Kejaksaan
Polri telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan RI.
Dalam data yang dipublikasikan Kejaksaan dan diakses pada Selasa (17/11/2026), SPDP tersebut tercatat dengan nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum, bertanggal 12 November 2026.
Dokumen itu mencantumkan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar.
SPDP juga memuat ketentuan pidana lainnya yang berkaitan dengan penanganan perkara.
Pencantuman pasal dalam dokumen penyidikan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tindak pidana yang disangkakan telah dilakukan oleh seseorang.
Penyidik masih perlu menguji keterangan saksi, barang bukti, dan keterkaitan perbuatan masing-masing pihak.
Baca Juga: Kasus Penyadapan Presiden, Polri Periksa 28 Saksi dan Sita 15 Ponsel
Yusril Sebut Keterkaitan Dugaan Makar Mulai Terungkap
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga memberikan tanggapan mengenai perkembangan perkara tersebut.
Pada Selasa (17/11/2026), Yusril menyatakan kepolisian mulai menemukan titik terang mengenai kemungkinan keterkaitan antara dugaan penyadapan ilegal dan tindak pidana makar.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa penerapan pasal makar terhadap pihak tertentu masih harus menunggu hasil penyidikan.
Yusril menilai penanganan perkara tersebut membutuhkan kehati-hatian karena dugaan makar merupakan persoalan hukum yang serius.
Menurutnya, penyidikan perlu mengungkap secara menyeluruh siapa saja yang menerima hasil penyadapan, bagaimana informasi itu digunakan, dan tujuan penggunaan data tersebut sebelum tanggung jawab pidana masing-masing pihak dapat ditentukan.





