Bulatan Times – Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima 15.534 permohonan pelindungan sepanjang Januari hingga 31 Oktober 2026. Permohonan tersebut datang dari korban, saksi, pelapor, serta pihak lain yang membutuhkan pelindungan dalam proses hukum.
Ketua LPSK Achmadi menyampaikan data itu dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Selasa (17/11/2026).
Dari keseluruhan permohonan, sebanyak 10.867 berkaitan dengan kelompok perkara penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), termasuk yang berasal dari penipuan, penggelapan, serta kejahatan di sektor perbankan dan perasuransian.
LPSK juga mencatat 7.269 permohonan masuk melalui layanan digital SIMPUSAKA. Masyarakat dapat menggunakan layanan tersebut untuk mengajukan permohonan dan memantau perkembangannya tanpa harus datang ke kantor LPSK.
Namun, setiap permohonan tetap melalui pemeriksaan. Pengajuan tidak otomatis membuat seseorang ditetapkan sebagai penerima pelindungan.
Siapa yang Bisa Mengajukan Perlindungan ke LPSK?
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, pihak yang dapat mengajukan permohonan meliputi saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan ahli yang berkaitan dengan perkara pidana.
Permohonan dapat diajukan sendiri oleh pihak yang membutuhkan pelindungan. Keluarga, kuasa hukum, dan pejabat yang berwenang juga dapat mengajukannya sesuai ketentuan.
Perlindungan diberikan kepada pihak yang mengalami ancaman atau berada dalam situasi khusus berdasarkan penilaian LPSK maupun penetapan atau putusan pengadilan.
Ancaman tidak terbatas pada kekerasan fisik. Undang-undang tersebut juga mencakup ancaman melalui ruang digital atau teknologi informasi yang berkaitan dengan pemberian keterangan maupun kesaksian.
Seseorang yang mengalami tindak pidana tidak otomatis memenuhi seluruh persyaratan pelindungan. LPSK menilai hubungan pemohon dengan perkara, tingkat ancaman, serta kebutuhan pelindungan yang diajukan.
Baca Juga: Kasus Penyadapan Presiden, Polri Periksa 28 Saksi dan Sita 15 Ponsel
Layanan Perlindungan Apa Saja yang Disediakan?
LPSK menyediakan beberapa bentuk pelindungan dan bantuan berdasarkan kebutuhan serta keputusan atas permohonan.
Layanan tersebut dapat mencakup pengamanan diri dan keluarga, kerahasiaan identitas, tempat tinggal sementara, serta pendampingan ketika memberikan keterangan dalam proses hukum.
Pemohon yang memenuhi ketentuan juga dapat memperoleh bantuan berupa nasihat hukum, penerjemah atau juru bahasa isyarat, penggantian biaya transportasi, dan biaya hidup sementara selama masa pelindungan.
Bagi pihak yang membutuhkan pemulihan, tersedia layanan medis serta rehabilitasi psikologis atau psikososial sesuai hasil penilaian.
Korban tindak pidana juga dapat mengajukan pemenuhan hak berupa restitusi atau ganti kerugian melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang.
Restitusi dan kompensasi memiliki ketentuan serta proses tersendiri. Pengajuan pelindungan tidak berarti korban langsung menerima pembayaran ganti kerugian.
Baca Juga: Penipuan Telepon di Indonesia Naik 4 Kali Lipat, Ini Modus yang Harus Diwaspadai
Cara Mengajukan Perlindungan LPSK melalui SIMPUSAKA
Permohonan dapat disampaikan secara online melalui SIMPUSAKA, layanan digital resmi LPSK yang dapat diakses di simpusaka.lpsk.go.id.
Berikut langkah yang dapat dilakukan:
- Buka portal SIMPUSAKA. Pastikan alamat situs berakhiran
lpsk.go.idsebelum memasukkan data pribadi. - Daftar atau masuk ke akun. Pemohon baru dapat menggunakan fasilitas pendaftaran akun dengan email yang aktif.
- Ikuti petunjuk pengajuan permohonan. Lengkapi identitas, keterangan perkara, posisi pemohon dalam perkara, serta kebutuhan pelindungan.
- Siapkan dan lampirkan dokumen pendukung. Sertakan identitas, kronologi, dan dokumen lain sesuai permintaan sistem.
- Periksa kembali data sebelum dikirim. Informasi yang tidak lengkap dapat memerlukan perbaikan atau penambahan dokumen.
- Pantau perkembangan permohonan. Gunakan fasilitas Cek Status Permohonan pada portal SIMPUSAKA dan ikuti petunjuk yang tersedia.
Seluruh fitur SIMPUSAKA disediakan tanpa biaya tambahan. Pemohon juga perlu menjaga kerahasiaan email dan kata sandi akun.
Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan di luar layanan digital, LPSK menyediakan saluran pengajuan dan komunikasi lain.
- WhatsApp: 0857-7001-0048
- Email: [email protected]
- Pusat panggilan: 150148
- Kantor LPSK: Jalan Raya Bogor Km 24 No. 47-49, Ciracas, Jakarta Timur.
Pemohon dapat menggunakan saluran resmi tersebut untuk memperoleh informasi mengenai dokumen yang diperlukan dan cara menyampaikan permohonan sesuai kondisinya.
Dokumen yang Perlu Disiapkan
Untuk memperlancar pengajuan, pemohon sebaiknya menyiapkan identitas diri dan penjelasan tertulis mengenai perkara yang dihadapi.
Informasi yang perlu disiapkan mencakup nama lengkap, alamat domisili, nomor telepon atau email, kronologi peristiwa pidana, serta bentuk ancaman atau situasi khusus yang dialami.
Dokumen lain yang dapat diperlukan antara lain salinan identitas atau kartu keluarga, dokumen yang menunjukkan status sebagai saksi, korban, atau pelapor, serta bukti pendukung yang berkaitan dengan perkara.
Jika permohonan diajukan oleh kuasa hukum atau pendamping, dokumen kewenangan untuk mewakili pemohon juga perlu disiapkan.
Kebutuhan dokumen dapat berbeda menurut status pemohon dan jenis perkara. LPSK berwenang meminta informasi tambahan untuk memeriksa kelengkapan serta kebenaran permohonan.
Baca Juga: Terlanjur Transfer ke Penipu? Ini Cara Lapor ke IASC OJK dan Dokumen yang Dibutuhkan
Bagaimana LPSK Menilai dan Memutus Permohonan?
Setelah permohonan diajukan, LPSK melakukan pemeriksaan persyaratan formal dan materiil.
Dalam menilai permohonan saksi atau korban, LPSK mempertimbangkan pentingnya keterangan bagi perkara, tingkat ancaman atau situasi khusus, serta kondisi medis dan psikologis apabila memerlukan pemenuhan hak.
Rekam jejak tindak pidana pemohon juga termasuk aspek penilaian. Untuk saksi pelaku, terdapat persyaratan khusus, termasuk bahwa yang bersangkutan bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya.
Pasal 51 UU Nomor 3 Tahun 2026 mengatur bahwa keputusan tertulis disampaikan secara elektronik atau non-elektronik paling lama 21 hari kerja sejak permohonan diajukan.
Hasil penilaian dapat berupa penerimaan permohonan, penolakan, atau rekomendasi kepada lembaga yang berwenang sesuai kebutuhan penanganan.
Apabila permohonan diterima, penerima pelindungan menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti ketentuan pelindungan LPSK.
Undang-undang juga memberikan ruang bagi penanganan darurat. Dalam kondisi tertentu, LPSK dapat memberikan pelindungan lebih awal berdasarkan penilaiannya, termasuk ketika keselamatan atau jiwa seseorang menghadapi ancaman serius.





