BULATAN TIMES – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli dalam penyidikan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Penyidik juga menyita 15 telepon genggam serta sejumlah perangkat dan dokumen elektronik untuk mendalami kegiatan penyadapan ilegal.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan perkembangan penyidikan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pemeriksaan saksi tidak hanya melibatkan personel internal kepolisian, tetapi juga pihak perusahaan telekomunikasi dan penyedia sistem penyadapan.
Selain telepon genggam, barang bukti yang disita mencakup flashdisk, tablet, perangkat komputer, modem, serta catatan aktivitas penyadapan.
Temuan tersebut menjadi bagian dari penyidikan terhadap empat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU yang diduga terlibat dalam penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
28 Saksi Penyadapan Presiden Diperiksa Polri
Suyudi menjelaskan bahwa dari 28 saksi yang telah diperiksa, sebanyak 24 orang merupakan personel internal Polri.
Tiga saksi lainnya berasal dari penyedia layanan telekomunikasi, yaitu Indosat, XLSmart, dan Telkomsel. Sementara itu, satu saksi berasal dari perusahaan penyedia sistem penyadapan.
Keterangan dari para pihak tersebut diperlukan untuk mendalami pelaksanaan kegiatan penyadapan dan penggunaan sistem yang menjadi bagian dari perkara.
Selain pemeriksaan saksi, penyidik telah meminta keterangan enam ahli. Jumlah itu terdiri atas dua ahli teknologi informasi dan elektronik serta empat ahli hukum pidana.
Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami rangkaian tindakan yang diduga melanggar prosedur penyadapan, termasuk penggunaan sistem elektronik tanpa dasar permintaan penyidikan yang sah.
Status sebagai saksi tidak berarti seseorang atau perusahaan telah terbukti terlibat dalam tindak pidana. Penilaian terhadap keterlibatan masing-masing pihak tetap bergantung pada hasil penyidikan.
Baca Juga: Mantan Kapolri Listyo Sigit Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
Polri Sita 15 Ponsel hingga Log Data Penyadapan
Barang bukti elektronik menjadi bagian penting dalam pemeriksaan dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan Bareskrim Polri.
Dalam rapat dengan DPR, Suyudi menyampaikan bahwa penyidik telah menyita 15 telepon genggam, tujuh flashdisk, dan dua iPad.
Penyitaan juga mencakup perangkat komputer, satu modem, dokumen, serta log data penyadapan yang berkaitan dengan penggunaan sistem pemantauan.
Jumlah barang bukti tersebut bertambah dibandingkan rincian awal yang diumumkan Bareskrim pada 3 November 2026.
Saat itu, Kepala Bareskrim Komjen Asep Safrudin menyebut penyidik telah menyita 11 telepon genggam, empat flashdisk, dan satu iPad.
Dalam pemaparan terbaru, jumlah telepon genggam yang diumumkan menjadi 15 unit, flashdisk tujuh buah, dan iPad dua unit.
Polri belum merinci waktu penyitaan setiap perangkat tambahan maupun menjelaskan seluruh hasil pemeriksaan terhadap dokumen elektronik yang diperoleh.
Kapolri Ungkap Alur Perintah Penyadapan Ilegal
Selain menyampaikan jumlah saksi dan barang bukti, Kapolri menjelaskan dugaan alur pelaksanaan penyadapan yang melibatkan para tersangka.
Menurut Suyudi, proses tersebut berlangsung melalui lima tahapan, mulai dari pemberian perintah, memasukkan nomor target ke sistem, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil, hingga penghapusan data.
Dalam tahap awal, perintah penyadapan diduga disampaikan secara lisan atau melalui komunikasi WhatsApp tanpa dilengkapi dokumen permintaan resmi dari penyidik.
Nomor telepon yang menjadi sasaran kemudian diduga dimasukkan ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses pemeriksaan keterkaitannya dengan penegakan hukum.
Penyadapan selanjutnya dilakukan menggunakan sistem yang memungkinkan petugas mendengarkan, mengekspor, dan membuat transkripsi hasil rekaman.
Hasil penyadapan diduga dilaporkan melalui jalur internal kepada pihak yang memberikan perintah.
Pada Oktober 2026, sebagian data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus.
Kapolri juga menjelaskan adanya dua jalur pelaksanaan penyadapan, yaitu jalur resmi yang mengikuti prosedur serta jalur internal yang disebut sebagai jalur atensi.
Jalur internal tersebut diduga digunakan tanpa dokumen permohonan penyidik dan persyaratan hukum yang seharusnya dipenuhi.
Baca Juga: Siapa yang Boleh Melakukan Penyadapan di Indonesia? Ini Aturan Hukumnya
Kepolisian masih mendalami peran masing-masing tersangka dalam rangkaian perintah, pelaksanaan, pelaporan, dan penghapusan data tersebut.
Baca Juga: Polri Terbitkan Laporan Polisi Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo
Sasaran Penyadapan Diduga Meluas hingga KPK
Dalam rapat kerja yang sama, Suyudi mengungkapkan bahwa sasaran dugaan penyadapan tidak terbatas pada Presiden Prabowo.
Berdasarkan materi penyidikan yang dipaparkan, sasaran diduga mencakup lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai politik, hingga sejumlah kepala daerah.
Kepolisian juga menemukan indikasi sasaran penyadapan yang berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, personel internal Polri, organisasi masyarakat, aktivis, serta mahasiswa.
Kapolri menegaskan bahwa daftar pihak yang menjadi sasaran penyadapan merupakan bagian dari materi penyidikan. Nama atau kelompok yang tercantum sebagai sasaran tidak berarti terlibat dalam tindak pidana.
Penyidikan terhadap empat tersangka masih berjalan untuk mengungkap perintah, pelaksanaan, penggunaan hasil penyadapan, serta penghapusan data elektronik yang diduga terjadi selama 2025 hingga 2026.
