Bulatan Times – Sidang etik Irjen Eko Hadi Santoso mulai berlangsung secara tertutup di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan akses ilegal tersebut dimulai sekitar pukul 09.00 WIB.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, membenarkan bahwa sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) telah dimulai di Ruang Sidang Biro Wabprof, lantai 2 Gedung Divpropam Polri.
Eko Hadi menjalani pemeriksaan etik terkait dugaan pelanggaran dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Hingga keterangan yang disampaikan Polri pada Selasa pagi, pemeriksaan masih berjalan dan belum ada putusan etik yang diumumkan terhadap Eko.
Sidang Tertutup, Kompolnas Ikut Mengawasi
Persidangan dipimpin Komjen Hendro Pandowo selaku ketua komisi merangkap anggota, didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua komisi merangkap anggota.
Tiga anggota komisi lainnya adalah Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Meski sidang berlangsung tertutup, Polri menyatakan proses pemeriksaan tetap melibatkan pengawasan dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Trunoyudo mengatakan Kompolnas dilibatkan untuk memantau jalannya persidangan dan memastikan prosedur pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan.
Dalam persidangan tersebut, dua personel Divisi Hukum Polri bertugas sebagai pendamping hukum bagi Eko Hadi. Sementara itu, dua personel Divpropam Polri bertindak sebagai penuntut.
Polri juga menegaskan bahwa pemeriksaan etik harus dilakukan secara objektif dan tidak membedakan pangkat maupun jabatan anggota yang diperiksa.
Baca Juga: Polri Jadwalkan Sidang Etik EHS 17 November Terkait Dugaan Akses Ilegal
Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Akses Ilegal
Sidang KKEP memeriksa sejumlah dugaan pelanggaran yang dipersangkakan kepada Eko Hadi.
Dugaan tersebut meliputi penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, serta permufakatan untuk melakukan akses ilegal.
Menurut penjelasan Polri, dugaan pelanggaran berkaitan dengan penggunaan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Pemeriksaan mencakup periode ketika Eko menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun saat menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas kepala bagian tersebut.
Dalam persidangan etik, Eko dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Persangkaan pelanggaran tersebut masih menjadi materi pemeriksaan. Belum ada keputusan KKEP yang menyatakan Eko terbukti melakukan pelanggaran dalam sidang pada 17 November ini.
Baca Juga: Kasus Penyadapan Presiden, Polri Periksa 28 Saksi dan Sita 15 Ponsel
Polri Belum Umumkan Hasil Sidang
Selain menjalani pemeriksaan etik, Eko Hadi telah berstatus tersangka dalam penyidikan pidana kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Penanganan etik oleh Divpropam dan penyidikan pidana oleh Bareskrim merupakan dua proses berbeda. Hasil sidang etik tidak dengan sendirinya menjadi putusan pengadilan pidana.
Trunoyudo belum memastikan berapa lama persidangan terhadap Eko akan berlangsung.
“Proses ini masih berlangsung,” kata Trunoyudo, dikutip dari IDN Times, Selasa (17/11/2026).
Polri menyatakan perkembangan pemeriksaan dan hasil putusan akan disampaikan setelah seluruh tahapan persidangan selesai.





