BULATAN TIMES – Pemerintah menetapkan batas akhir pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 pada 21 November 2026. Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dijadwalkan paling lambat 25 November 2026.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa penetapan upah minimum tahun depan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Penjelasan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan para kepala daerah di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dalam aturan terbaru, penghitungan upah minimum mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan di masing-masing daerah.
Pemerintah juga menetapkan rentang indeks tertentu sebesar 0,5 hingga 1,0 untuk digunakan dalam formula penghitungan upah minimum.
Namun, besaran UMP 2027 dalam rupiah belum ditetapkan secara nasional. Setiap daerah masih harus menyelesaikan pembahasan sebelum gubernur mengambil keputusan.
Jadwal Penetapan UMP 2027 dan UMK
Kementerian Ketenagakerjaan telah menyampaikan jadwal penetapan empat jenis upah minimum untuk tahun 2027.
Berdasarkan jadwal pemerintah, berikut batas akhir penetapannya:
- UMP: 21 November 2026.
- UMK: 25 November 2026.
- Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP): 26 November 2026.
- Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK): 30 November 2026.
Penetapan UMSP dilakukan paling lambat lima hari setelah batas penetapan UMP, sedangkan UMSK memiliki tenggat lima hari setelah batas penetapan UMK.
Yassierli menjelaskan bahwa jadwal tersebut mengikuti ketentuan pengupahan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.
Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi teknis bersama kepala dinas ketenagakerjaan dan Dewan Pengupahan Daerah pada Jumat (13/11/2026).
Pembahasan kemudian dilanjutkan bersama para gubernur pada 16 November untuk menyelaraskan ketentuan dan data yang digunakan dalam penetapan upah minimum.
Pemerintah pusat juga menyiapkan pedoman serta data statistik sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun keputusan pengupahan.
Apa Perbedaan UMP dan UMK?
UMP merupakan upah minimum yang ditetapkan untuk wilayah provinsi. Besarannya menjadi acuan pengupahan sesuai ketentuan yang berlaku di wilayah tersebut.
Sementara itu, UMK berlaku untuk kabupaten atau kota tertentu apabila gubernur menetapkannya berdasarkan persyaratan yang berlaku.
Pasal 137 UU Nomor 27 Tahun 2026 mewajibkan gubernur menetapkan UMP dan UMSP. Adapun UMK dan UMSK dapat ditetapkan berdasarkan kebijakan gubernur.
Penetapan UMK dilakukan setelah UMP ditetapkan. Undang-undang juga mengatur bahwa besaran UMK yang ditetapkan harus lebih tinggi daripada UMP di provinsi yang bersangkutan.
Selain upah minimum berdasarkan wilayah, pemerintah mengenal upah minimum sektoral yang berlaku untuk sektor usaha tertentu.
Upah minimum sektoral mempertimbangkan karakteristik pekerjaan, kebutuhan keahlian, risiko kerja, serta kondisi sektor usaha terkait.
Besaran UMSP harus lebih tinggi daripada UMP, sedangkan UMSK ditetapkan lebih tinggi daripada UMK.
Dengan demikian, pekerja perlu memperhatikan wilayah dan sektor tempatnya bekerja ketika memeriksa ketentuan upah minimum yang berlaku.
Baca Juga: UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Ini Prosedur PHK dan Hak Upah Pekerja
Cara Menghitung UMP 2027 Berdasarkan Aturan Baru
Penghitungan UMP 2027 mengacu pada Pasal 138 dan Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa penetapan upah minimum mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Dalam menentukan besarannya, pemerintah daerah dapat menggunakan formula penghitungan upah minimum atau kebutuhan hidup layak sesuai mekanisme yang ditetapkan.
Apabila menggunakan formula, terdapat tiga indikator utama yang diperhitungkan, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Indeks tertentu dalam aturan terbaru ditetapkan pada rentang 0,5 sampai 1,0. Rentang ini berbeda dari ketentuan sebelumnya dalam PP Nomor 49 Tahun 2025 yang menggunakan indeks 0,5 sampai 0,9.
Meski rentangnya sudah ditentukan, angka indeks yang digunakan dalam penghitungan tetap perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik daerah.
Pasal 139 juga mengatur bahwa penentuan upah minimum didasarkan pada nilai tertinggi antara hasil formula penghitungan dan kebutuhan hidup layak yang disepakati oleh Dewan Pengupahan Daerah.
Karena itu, penetapan upah minimum tidak hanya melihat satu indikator ekonomi.
Kebutuhan Hidup Layak Jadi Pertimbangan Penetapan Upah
Untuk mendukung penetapan upah minimum 2027, Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan estimasi kebutuhan hidup layak berdasarkan data konsumsi rumah tangga.
Data tersebut bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).
Perhitungan KHL mencakup empat kelompok kebutuhan utama, yaitu makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.
Selain estimasi tingkat provinsi, pemerintah juga menyiapkan perhitungan kebutuhan hidup layak di tingkat kabupaten dan kota.
Perhitungan daerah tersebut menggunakan pendekatan pengelompokan wilayah berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.
Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menggunakan estimasi KHL sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi upah minimum.
Pemerintah daerah juga diminta mengedepankan dialog sosial dengan melibatkan serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Hasil pembahasan itu menjadi bagian dari pertimbangan gubernur sebelum menetapkan besaran upah minimum di wilayah masing-masing.
Apa yang Perlu Diketahui Pekerja soal UMP 2027?
Penetapan jadwal UMP 2027 belum berarti besaran kenaikan upah setiap provinsi sudah diketahui.
Pekerja perlu menunggu keputusan resmi gubernur untuk memastikan nominal upah minimum di wilayah tempatnya bekerja.
Selain itu, upah minimum tidak secara otomatis menjadi besaran gaji seluruh pekerja tanpa memperhatikan masa kerja dan ketentuan perusahaan.
Pasal 140 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur bahwa upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
Bagi pekerja dengan masa kerja lebih panjang, pengaturan pengupahan juga berkaitan dengan struktur dan skala upah yang wajib disusun perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: BSU Rp900 Ribu Disiapkan untuk 13,3 Juta Pekerja, Dibayar Sekaligus untuk Tiga Bulan
Undang-undang turut memberikan pengaturan khusus bagi usaha mikro dan kecil yang dikecualikan dari ketentuan upah minimum umum. Pengupahannya mengikuti persyaratan tersendiri.
Karena itu, pekerja perlu membedakan antara kenaikan upah minimum yang ditetapkan pemerintah dan penyesuaian gaji berdasarkan ketentuan perusahaan.
Besaran UMP 2027 di masing-masing provinsi baru dapat dipastikan setelah keputusan resmi gubernur diterbitkan, paling lambat sesuai tenggat 21 November 2026.





