JAKARTA, BULATAN TIMES – Komisi I DPR RI mendesak pemerintah memperkuat perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi setelah rangkaian serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah diminta memastikan kesiapan bantuan darurat, terutama bagi pekerja migran dan jemaah umrah.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengatakan gangguan keamanan dan penerbangan di Arab Saudi harus direspons dengan pelayanan konsuler yang cepat serta koordinasi antarlembaga.
Menurut Sukamta, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme yang jelas bagi WNI yang membutuhkan informasi, pendampingan, maupun bantuan akibat terganggunya perjalanan.
“Perwakilan Indonesia perlu memiliki mekanisme respons yang jelas bagi WNI yang membutuhkan informasi, pendampingan, atau bantuan darurat,” kata Sukamta, dikutip dari BeritaNasional, Selasa (13/10/2026).
Ia juga meminta pemerintah memberikan perhatian kepada calon jemaah umrah yang mengalami kendala keberangkatan akibat gangguan penerbangan menuju Arab Saudi.
KBRI Riyadh Sudah Bantu Tiga WNI Terdampak Penerbangan
Di tengah meningkatnya situasi keamanan, KBRI Riyadh telah melakukan sejumlah pemeriksaan untuk memastikan kondisi WNI setelah serangan terhadap Bandara King Khalid.
Berdasarkan keterangan KBRI yang dilaporkan MUI Digital pada Selasa (13/10/2026), hingga Minggu (11/10/2026) pukul 19.00 waktu Arab Saudi belum ada WNI yang teridentifikasi menjadi korban luka maupun meninggal.
KBRI juga telah memberikan bantuan kepada tiga pekerja migran Indonesia yang mengalami kendala akibat terganggunya jadwal penerbangan.
Untuk memastikan kondisi warga Indonesia, petugas KBRI berkoordinasi dengan jaringan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di sejumlah rumah sakit Riyadh serta komunitas pekerja Indonesia di maskapai Flynas.
Tim KBRI juga mendatangi King Abdullah bin Abdulaziz University Hospital untuk memeriksa kemungkinan adanya WNI di antara pasien akibat serangan.
Pemantauan tersebut dilakukan melalui komunikasi dengan otoritas Arab Saudi dan jaringan diplomatik di Riyadh.
DPR Minta Pendataan dan Layanan Darurat Diperkuat
Sukamta meminta pemerintah memiliki ukuran pelayanan yang dapat dievaluasi, mulai dari kecepatan penyampaian informasi, ketepatan pendataan WNI, hingga penyelesaian pengaduan.
Menurutnya, pelayanan terhadap jemaah umrah yang mengalami pembatalan atau perubahan penerbangan juga membutuhkan koordinasi antara kementerian, perwakilan Indonesia, maskapai, dan penyelenggara perjalanan.
Desakan serupa sebelumnya disampaikan anggota Komisi I DPR RI, Iman Sukri, pada Senin (12/10/2026).
Melalui keterangan resmi DPR RI, Iman meminta KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah meningkatkan pembaruan informasi keamanan serta memperkuat pendataan lokasi tempat tinggal dan aktivitas WNI.
Pendataan dinilai diperlukan untuk mempermudah penyaluran bantuan atau evakuasi apabila situasi keamanan memburuk.
Komisi I DPR juga menyatakan akan terus mengawasi penanganan perlindungan WNI melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
Baca Juga: Houthi Klaim Serang Bandara Riyadh, Saudi Sebut Dua Rudal Dicegat
Jemaah Umrah Diminta Pastikan Jadwal Penerbangan
Rangkaian serangan yang dikaitkan dengan kelompok Houthi Yaman telah menimbulkan korban jiwa dan mengganggu kegiatan penerbangan di Arab Saudi.
Otoritas penerbangan Arab Saudi melaporkan serangan terbaru terhadap Bandara King Khalid pada Minggu (11/10/2026), yang menewaskan seorang warga Pakistan dan melukai 11 orang lainnya.
Serangan terpisah juga menyasar Bandara Internasional King Fahd di Dammam, sehingga pemeriksaan keamanan fasilitas penerbangan dilakukan oleh otoritas setempat.
Kementerian Haji dan Umrah RI meminta jemaah Indonesia yang berada di Arab Saudi tetap tenang, menghindari lokasi berisiko, serta mengikuti petunjuk keamanan resmi.
Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Ichsan Marsha, juga mengingatkan calon jemaah yang belum berangkat agar berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk memastikan perubahan jadwal penerbangan dan keberangkatan.
Baca Juga: Arab Saudi Konfirmasi 3 Warganya Tewas dalam Serangan Bandara Riyadh
Sementara itu, KBRI Riyadh mengimbau WNI di Arab Saudi meningkatkan kewaspadaan, membatasi perjalanan yang tidak mendesak, dan menghindari kawasan yang berpotensi terdampak gangguan keamanan.
WNI yang memiliki rencana penerbangan diminta memeriksa kembali status perjalanan langsung kepada maskapai sebelum menuju bandara.
Pelayanan perlindungan dan kekonsuleran KBRI Riyadh tetap beroperasi. WNI yang membutuhkan bantuan darurat dapat menghubungi hotline KBRI Riyadh melalui nomor +966 569173990.
