Bulatan Times – Pemerintah memasuki tahap lanjutan pembahasan rencana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas mengenai pendidikan gratis di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pemerintah akan menggunakan waktu sekitar dua hingga empat pekan untuk mematangkan perhitungan dan skema pelaksanaan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri.
Periode tersebut merupakan waktu yang disiapkan untuk merumuskan kebijakan, bukan tanggal dimulainya kuliah gratis bagi seluruh mahasiswa PTN.
Pemerintah masih harus menghitung kebutuhan anggaran, tahapan pelaksanaan, serta kemampuan keuangan negara sebelum kebijakan dapat dijalankan. Presiden juga meminta proses persiapannya dipercepat.
Baca Juga: Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Pendidikan Negeri Gratis, Dipimpin Menko PMK Pratikno
Tim khusus mulai menghitung skema kuliah gratis
Pembahasan teknis akan dilakukan melalui tim khusus yang dibentuk pemerintah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan tim tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan termasuk instansi yang dilibatkan dalam pembahasan.
Tim akan memperinci sejumlah hitungan yang diperlukan sebelum rencana kuliah gratis diterjemahkan menjadi kebijakan.
Salah satu persoalan utamanya adalah menentukan bagaimana biaya yang selama ini menjadi bagian dari pembiayaan pendidikan mahasiswa dapat ditanggung melalui skema pemerintah tanpa mengganggu operasional perguruan tinggi.
Karena itu, keputusan akhirnya tidak hanya menyangkut penghapusan biaya yang dibayarkan mahasiswa, tetapi juga sumber pembiayaan penggantinya.
Prabowo minta program disiapkan secepatnya
Sekretariat Presiden mengonfirmasi Prabowo meminta program pendidikan gratis di PTN disiapkan secepat mungkin.
Namun, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan tahapan dan kemampuan fiskal negara.
Pemerintah sedang mengkaji sejumlah opsi agar kebijakan dapat dijalankan secara realistis.
Dengan demikian, belum ada keputusan bahwa seluruh mahasiswa PTN akan langsung dibebaskan dari biaya kuliah dalam waktu dekat.
Belum diumumkan pula semester atau tahun akademik tertentu sebagai awal penerapan program secara nasional.
Baca Juga: Prabowo Panggil Menkeu Suahasil Nazara ke Istana, Agenda Pertemuan Belum Diungkap
Target 2–4 pekan untuk pematangan kebijakan
Keterangan terbaru Teddy memberi gambaran mengenai jadwal kerja pemerintah setelah rapat terbatas.
Dalam dua hingga empat pekan, tim diharapkan dapat memperjelas rancangan program yang sekarang masih dihitung.
Tahap tersebut penting karena pemerintah perlu mengetahui besarnya kebutuhan dana sekaligus menentukan bentuk dukungan yang akan diberikan kepada perguruan tinggi.
Hasil pembahasan juga akan menjadi dasar untuk menentukan apakah penerapan dilakukan sekaligus atau bertahap.
Presiden sebelumnya memang mengarahkan pelaksanaan kuliah gratis dilakukan dengan memperhatikan kemampuan fiskal.
Artinya, target dua sampai empat pekan tidak sebaiknya dipahami sebagai janji bahwa mahasiswa berhenti membayar uang kuliah setelah periode tersebut berakhir.
Pendidikan gratis dibahas dari TK hingga perguruan tinggi
Rencana pemerintah mempunyai cakupan lebih luas daripada pendidikan tinggi.
Prabowo menginginkan akses pendidikan negeri gratis diperluas mulai dari jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, hingga perguruan tinggi negeri.
Sekretariat Presiden menyebut agenda tersebut sebagai bagian dari komitmen memperluas akses pendidikan gratis sekaligus bermutu.
Pada jenjang sekolah, pemerintah mencatat terdapat sekitar 164.000 sekolah negeri mulai PAUD/TK, SD, SMP hingga SMA/SMK yang masuk dalam pembahasan kebijakan.
Masing-masing jenjang mempunyai karakter pembiayaan berbeda sehingga implementasinya tidak dapat disamakan begitu saja.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan sejak TK
Pembahasan rapat terbatas menghasilkan arah kebijakan lain pada pendidikan dasar.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan Program Indonesia Pintar (PIP) akan mulai diperluas kepada peserta didik tingkat TK pada 2027.
Besaran yang disebut pemerintah adalah Rp450.000 per tahun.
Pemerintah juga menyatakan dana Bantuan Operasional Sekolah telah diperluas hingga jenjang taman kanak-kanak.
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa agenda pendidikan gratis tidak hanya bertumpu pada satu instrumen.
Skema bantuan siswa, pembiayaan operasional sekolah, peningkatan fasilitas, hingga rencana pembiayaan PTN dibahas sebagai bagian dari agenda yang lebih besar.
Anggaran menjadi persoalan utama kuliah gratis
Perguruan tinggi membutuhkan biaya untuk menjalankan kegiatan akademik dan operasional.
Selain proses belajar mengajar, PTN membiayai tenaga pendidik, laboratorium, fasilitas kampus, penelitian, pemeliharaan infrastruktur, dan berbagai layanan mahasiswa.
Jika beban biaya mahasiswa dikurangi atau dihilangkan, pemerintah perlu menentukan bagaimana kebutuhan tersebut tetap dipenuhi.
Itulah sebabnya Kementerian Keuangan dilibatkan dalam tim khusus.
Brian sebelumnya mengatakan pemerintah harus memperinci hitungan agar arahan Presiden dapat diwujudkan menjadi program yang dapat dilaksanakan.
Kemampuan APBN kemudian menjadi salah satu faktor yang akan menentukan kecepatan dan cakupan implementasi.
Belum ada rincian komponen biaya yang digratiskan
Sampai saat ini, pemerintah juga belum mengumumkan secara rinci komponen biaya perguruan tinggi apa saja yang nantinya akan ditanggung.
Istilah kuliah gratis dapat mencakup mekanisme yang berbeda.
Pemerintah masih dapat memilih antara penghapusan uang kuliah tertentu, peningkatan subsidi PTN, penerapan bertahap berdasarkan kelompok mahasiswa, atau model pembiayaan lainnya.
Opsi final belum diumumkan.
Karena itu, mahasiswa maupun calon mahasiswa sebaiknya belum menganggap kewajiban pembayaran yang saat ini berlaku telah berubah.
Aturan perguruan tinggi yang berjalan tetap menjadi acuan sampai pemerintah menerbitkan kebijakan baru.
Rencana kuliah gratis berawal dari arahan Prabowo
Prabowo sebelumnya menyampaikan keinginannya agar pendidikan negeri dari SD hingga universitas dapat diberikan tanpa biaya.
Pernyataan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan rapat terbatas pada 23 September.
Sebelum rapat dimulai, Teddy mengatakan pembahasan secara khusus diarahkan untuk mencari cara agar pendidikan negeri gratis dapat diwujudkan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.
Rapat kemudian melibatkan sejumlah kementerian yang berkaitan dengan pendidikan, fiskal, pemerintahan, dan perencanaan pembangunan.
Selain Pratikno dan Brian Yuliarto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta sejumlah pejabat lain turut hadir.
Pemerintah juga menyoroti kualitas pendidikan
Agenda pemerintah tidak berhenti pada persoalan biaya.
Sekretariat Presiden menyatakan Prabowo juga mengarahkan peningkatan kualitas guru melalui program pelatihan yang pembiayaannya diupayakan dapat ditanggung APBN.
Perbaikan fasilitas sekolah juga menjadi bagian dari agenda tersebut.
Pendekatan ini penting karena menggratiskan akses tidak otomatis menyelesaikan persoalan mutu pendidikan.
Jika jumlah peserta didik meningkat tetapi kapasitas sekolah, kampus, guru, dan tenaga pendidikan tidak mengikuti, kualitas layanan berpotensi menghadapi tekanan baru.
Karena itu, rancangan akhir kebijakan perlu mempertemukan dua tujuan: mengurangi hambatan biaya sekaligus mempertahankan kualitas pendidikan.
Keputusan berikutnya menunggu hasil tim
Untuk saat ini, perkembangan terpenting adalah pemerintah sudah membentuk tim khusus dan menetapkan periode kerja awal untuk memperinci rencana tersebut.
Dalam dua hingga empat pekan ke depan, pemerintah diharapkan mempunyai gambaran lebih jelas mengenai kebutuhan anggaran dan skema penerapan kuliah gratis.
Setelah itu, masih diperlukan keputusan mengenai tahapan implementasi.
Dengan demikian, kabar terbaru bukan bahwa kuliah gratis akan berlaku dalam 2–4 pekan, melainkan pemerintah menargetkan pematangan skema kebijakan dalam periode tersebut.
Perbedaan itu penting agar masyarakat, khususnya mahasiswa dan calon mahasiswa, tidak salah memahami perkembangan kebijakan yang masih berada dalam tahap penyusunan.
