Bulatan Times – Presiden Prabowo Subianto membentuk tim khusus untuk mengkaji rencana penyediaan pendidikan negeri tanpa biaya, termasuk skema menggratiskan kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN).
Tim tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan melibatkan sejumlah kementerian.
Pembentukan tim merupakan tindak lanjut rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Pemerintah masih harus menghitung kebutuhan anggaran, skema pembiayaan, dan tahapan penerapan sebelum rencana tersebut dapat diwujudkan.
Artinya, pendidikan negeri gratis dari SD hingga perguruan tinggi yang disampaikan Presiden masih berada dalam tahap penyusunan kebijakan, bukan program yang sudah berlaku secara nasional.
Baca Juga: Prabowo dan Biden Menyepakati untuk Mengembangkan Pendidikan di Bidang Sains dan Kewirausahaan
Tim khusus dipimpin Pratikno
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden meminta pembahasan rencana tersebut dilakukan lebih mendalam.
Tim khusus kemudian dibentuk di bawah koordinasi Pratikno.
Menurut Brian, tim akan merinci perhitungan yang diperlukan untuk merealisasikan kebijakan, termasuk pembiayaan pendidikan tinggi negeri. Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan termasuk instansi yang dilibatkan.
Pembentukan tim menunjukkan pemerintah belum sampai pada tahap menetapkan mekanisme final.
Berbagai komponen masih perlu dihitung sebelum pemerintah menentukan bagaimana pendidikan tanpa biaya dapat diterapkan dan berapa anggaran yang harus disiapkan.
Pemerintah menghitung kebutuhan biaya PTN
Salah satu bagian penting yang dikaji adalah biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri.
Pemerintah perlu menghitung konsekuensi fiskal apabila biaya yang selama ini ditanggung mahasiswa dialihkan menjadi tanggungan negara.
Brian sebelumnya menjelaskan pemerintah sedang membahas berbagai opsi, skema, dan tahapan pelaksanaan. Pembahasan itu diperlukan agar keinginan Presiden dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat dijalankan.
Persoalannya bukan hanya menghapus biaya yang dibayarkan mahasiswa.
Perguruan tinggi tetap membutuhkan pembiayaan untuk kegiatan akademik, dosen dan tenaga kependidikan, laboratorium, fasilitas kampus, penelitian, hingga operasional lainnya.
Karena itu, pemerintah harus menentukan sumber dana pengganti agar kebijakan pendidikan gratis tidak mengurangi kemampuan perguruan tinggi menjalankan fungsi akademiknya.
Baca Juga: Prabowo Panggil Menkeu Suahasil Nazara ke Istana, Agenda Pertemuan Belum Diungkap
Prabowo ingin pendidikan negeri gratis dari SD sampai universitas
Gagasan tersebut sebelumnya disampaikan Prabowo pada 18 September 2026.
Saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-28 PAN di Jakarta Convention Center, Presiden menyatakan biaya pendidikan negeri dari tingkat sekolah dasar hingga universitas negeri harus dapat digratiskan.
Prabowo kemudian mengatakan persoalan tersebut akan dibahas melalui rapat terbatas pemerintah.
Komitmen itu kembali ditegaskan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Menurut keterangan Sekretariat Presiden, pemerintah ingin memperluas akses pendidikan yang layak dan setara bagi anak Indonesia tanpa membedakan latar belakang keluarga.
Ratas pada 23 September menjadi salah satu tindak lanjut dari pernyataan tersebut.
Sejumlah menteri dipanggil ke Istana
Pembahasan melibatkan kementerian yang berkaitan langsung dengan pendidikan, pemerintahan, dan pembiayaan negara.
Selain Pratikno dan Brian Yuliarto, sejumlah menteri hadir di Istana untuk mengikuti rapat.
Di antaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, serta Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga dilaporkan menghadiri pembahasan tersebut.
Komposisi kementerian yang terlibat mencerminkan luasnya cakupan rencana tersebut.
Jika diterapkan dari SD sampai perguruan tinggi negeri, kebijakan tidak hanya berkaitan dengan satu kementerian pendidikan. Pemerintah daerah, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan instansi lain juga mempunyai peran dalam sistem pendidikan nasional.
Skema dan tahapan belum ditetapkan
Sampai pembentukan tim khusus diumumkan, pemerintah belum mengumumkan kapan pendidikan negeri gratis akan mulai diterapkan.
Belum ada pula rincian final mengenai komponen biaya apa saja yang nantinya ditanggung negara.
Hal tersebut penting karena istilah pendidikan gratis dapat memiliki cakupan berbeda.
Pada jenjang perguruan tinggi, misalnya, pemerintah masih perlu menentukan apakah kebijakan akan berkaitan dengan penghapusan uang kuliah, subsidi berdasarkan kelompok mahasiswa, penambahan anggaran PTN, atau skema lainnya.
Brian mengatakan pemerintah masih melakukan perhitungan untuk menentukan skema dan tahapan pelaksanaan.
Dengan demikian, belum tepat menganggap seluruh mahasiswa PTN otomatis tidak perlu membayar biaya kuliah mulai saat ini.
Anggaran menjadi bagian penting pembahasan
Kebijakan pendidikan gratis membutuhkan dukungan fiskal dalam jumlah besar.
Pada pernyataan sebelumnya, Prabowo mengaitkan pembiayaan agenda pendidikan dengan uang negara yang berhasil diselamatkan dari korupsi dan penyimpangan.
Namun, sumber dan mekanisme pembiayaan resmi tetap harus diterjemahkan ke dalam perencanaan anggaran pemerintah.
Keterlibatan Kementerian Keuangan dalam tim menjadi penting untuk menghitung kemampuan fiskal serta kebutuhan dana jika kebijakan diterapkan secara bertahap.
Pemerintah juga perlu memperhitungkan perbedaan kebutuhan antara pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi.
Bukan satu-satunya agenda pendidikan pemerintah
Rencana pendidikan negeri gratis merupakan bagian dari agenda pendidikan yang lebih luas.
Sekretariat Presiden menyebut pemerintah juga mendorong perbaikan sekolah dan fasilitas pendidikan yang rusak serta peningkatan kesejahteraan guru.
Dengan demikian, pembiayaan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan biaya yang dibayarkan siswa atau mahasiswa.
Kualitas ruang belajar, ketersediaan guru, fasilitas pendidikan, serta kapasitas sekolah dan perguruan tinggi tetap membutuhkan anggaran.
Tantangan tim khusus adalah merumuskan skema yang memperluas akses tanpa mengurangi pembiayaan untuk kualitas layanan pendidikan.
Tim khusus akan menentukan bentuk kebijakan
Pembentukan tim belum menjadi keputusan bahwa seluruh biaya pendidikan negeri langsung dihapus.
Tahap yang berjalan sekarang adalah penyusunan perhitungan dan skema implementasi.
Tim yang dipimpin Pratikno akan menjadi bagian penting dalam menentukan kebutuhan anggaran serta tahapan yang dinilai memungkinkan untuk menjalankan arahan Presiden.
Hasil kajian tersebut nantinya akan menentukan seperti apa konsep pendidikan negeri gratis diterjemahkan menjadi kebijakan pemerintah.
Sampai rincian resmi diumumkan, masyarakat perlu membedakan antara komitmen Presiden untuk menggratiskan pendidikan negeri dan aturan pelaksanaan yang saat ini masih disusun.
