Bulatan Times – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta Google dan YouTube memberikan penjelasan tertulis mengenai metode penutupan kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi terkait Indonesia.
Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara pada Kamis (19/11/2026). Pertemuan itu membahas penutupan lebih dari 19 ribu kanal yang tercantum dalam laporan keamanan Google kuartal III 2026.
Komdigi ingin mengetahui parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi jaringan akun, proses peninjauan sebelum penindakan, serta tingkat akurasi sistem pendeteksi.
Pemerintah juga meminta kejelasan mengenai asal operator jaringan dan dasar pengelompokan konten. Permintaan itu disampaikan setelah laporan Google dinilai belum memberikan informasi yang cukup untuk memahami bagaimana penutupan dilakukan.
Google Tutup 19.372 Kanal yang Dikaitkan dengan Indonesia
Penutupan kanal tersebut tercantum dalam Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang diterbitkan Google pada 30 Oktober 2026.
Dalam buletin itu, Google mencatat tiga kelompok penindakan terhadap operasi pengaruh terkoordinasi yang secara eksplisit dikaitkan dengan Indonesia.
Pada Juli, Google menghentikan 6.888 kanal YouTube. Jumlah tersebut meningkat menjadi 10.134 kanal pada Agustus, kemudian 2.350 kanal pada September.
Dengan demikian, total dari ketiga kelompok tersebut mencapai 19.372 kanal.
Google menggambarkan jaringan tersebut sebagai bagian dari operasi pengaruh terkoordinasi yang membagikan konten berbahasa Indonesia untuk mendukung pemerintah dan pemerintahannya.
Dalam kelompok Agustus, Google juga menyebut adanya konten yang mengkritik pihak-pihak yang mengkritik pemerintah Indonesia.
Buletin yang sama mencatat 17 kanal tambahan dalam investigasi terpisah. Kontennya menggunakan bahasa Inggris, Indonesia, Portugis, Rusia, dan Telugu serta mendukung pemerintah Indonesia.
Jika kedua kelompok dihitung bersama, jumlahnya menjadi 19.389 kanal. Namun, Google tidak secara eksplisit menyebut operasi multibahasa berisi 17 kanal tersebut sebagai jaringan yang berasal dari Indonesia.
Pembedaan tersebut penting karena karakter konten yang mendukung pemerintah tidak otomatis membuktikan bahwa akun terkait dimiliki, dibiayai, atau dijalankan oleh pemerintah.
Komdigi Minta Penjelasan Metode dan Akurasi Penindakan
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menyatakan pemerintah meminta Google menyampaikan keterangan pendukung secara tertulis.
“Kami sudah meminta Google untuk dapat memberikan penjelasan pendukung secara tertulis beserta contoh,” kata Mediodecci, dikutip dari laman resmi Komdigi, Jumat (20/11/2026).
Penjelasan yang diminta mencakup beberapa bagian penting dalam proses moderasi.
Pertama, Google perlu menjelaskan parameter untuk mengidentifikasi akun yang dianggap terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi.
Kedua, Komdigi meminta uraian mengenai proses peninjauan yang dilakukan sebelum kanal dihentikan.
Pemerintah juga ingin mengetahui pembagian peran antara sistem otomatis dan pemeriksa manusia. Informasi tersebut mencakup bagaimana keputusan dihasilkan serta kapan suatu temuan memerlukan pemeriksaan tambahan.
Selain itu, Komdigi meminta penjelasan mengenai cara Google mengukur akurasi sistem dan tingkat kesalahan deteksi.
Aspek lain yang dipersoalkan adalah dasar pemberian label terhadap topik konten serta cara Google menentukan hubungan suatu jaringan dengan negara tertentu.
Komdigi mempertanyakan apakah Google dapat memastikan asal pembuat konten maupun operator jaringan yang ditindak, termasuk kemungkinan bahwa pengelolanya berada di luar Indonesia.
Baca Juga: Komdigi Bantah Minta Konten Karhutla Dihapus, Meutya Soroti Algoritma Medsos
Google Sebut Kebijakan Spam sebagai Dasar Penindakan
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Google menjelaskan bahwa kebijakan spam YouTube digunakan sebagai dasar penindakan terhadap akun yang dikategorikan sebagai bagian dari operasi pengaruh terkoordinasi.
YouTube memang memiliki aturan yang melarang manipulasi keterlibatan pengguna, aktivitas jaringan yang menyesatkan, serta produksi konten secara massal untuk mengeksploitasi sistem platform.
Kebijakan tersebut juga mencakup penggunaan alat otomatis untuk menghasilkan konten berulang dalam jumlah besar dengan perubahan minimal.
Namun, penjelasan mengenai aturan umum itu belum menunjukkan pelanggaran spesifik yang ditemukan pada masing-masing kanal dalam buletin kuartal III.
Menurut keterangan Komdigi, perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara mengakui bahwa buletin tersebut belum memuat informasi pendukung yang cukup.
Pihak Google kemudian menyampaikan bahwa mereka perlu berkoordinasi dengan tim global yang menyusun laporan sebelum dapat memberikan penjelasan lebih lanjut.
Dalam tanggapan terpisah kepada Reuters pada 20 November, juru bicara Google menyatakan perusahaan secara rutin menindak operasi pengaruh terkoordinasi di berbagai negara sebagai bagian dari upaya melindungi platform.
Google juga menegaskan bahwa kebijakannya diterapkan tanpa membedakan pandangan politik yang disampaikan pengguna.
Namun, Google belum memberikan rincian teknis mengenai setiap jaringan yang ditindak dalam buletin tersebut.
Komdigi Tekankan Transparansi dan Kebebasan Berekspresi
Komdigi menyatakan mendukung upaya memberantas manipulasi informasi serta aktivitas akun yang tidak autentik di ruang digital.
Meski demikian, kementerian menilai tindakan penutupan dalam jumlah besar perlu dilakukan secara transparan, akuntabel, proporsional, dan adil.
Pemerintah meminta penjelasan yang dapat diuji agar keputusan platform tidak menimbulkan kesalahan atribusi terhadap pihak tertentu.
Komdigi juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi harus berlaku bagi semua kelompok, baik yang mendukung maupun mengkritik pemerintah.
Penindakan terhadap jaringan akun terkoordinasi memiliki dasar yang berbeda dari pembatasan pendapat politik.
Suatu jaringan dapat melanggar aturan platform karena perilaku manipulatif atau penggunaan akun tidak autentik, terlepas dari pandangan politik yang disampaikan.
Karena itu, penjelasan mengenai perilaku akun dan metode pendeteksian dibutuhkan untuk membedakan pelanggaran kebijakan platform dari ekspresi pendapat yang sah.
Baca Juga: Kedubes Singapura Bantah Isu Dino-Saiful, Akan Koordinasi dengan Komdigi
Komdigi Dorong Penindakan Jaringan Judi Online
Selain meminta klarifikasi penutupan kanal, Komdigi turut mendorong Google dan YouTube menggunakan kemampuan pendeteksian mereka untuk menangani aktivitas ilegal lainnya.
Mediodecci meminta kedua perusahaan menerapkan kemampuan tersebut terhadap jaringan akun yang secara terkoordinasi mempromosikan judi online atau menyebarkan konten pornografi.
Permintaan itu berkaitan dengan kemampuan Google mengidentifikasi jaringan yang bekerja secara terorganisasi, bukan hanya menilai satu unggahan atau kanal secara terpisah.
Komdigi mengharapkan kemampuan tersebut juga digunakan untuk menindak aktivitas yang melanggar kebijakan platform dan ketentuan hukum yang berlaku.





