Bulatan Times, Serang – Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengunjungi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Kamis (19/11/2026). Kunjungan ini membahas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pembahasan juga mencakup perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Kegiatan berlangsung di Bale Soepomo Kanwil Kemenkum Banten.
Forum tersebut menjadi ruang diskusi untuk mengevaluasi pembentukan regulasi di daerah. DPD RI menyerap masukan dari Kanwil Kemenkum Banten, pemerintah daerah, akademisi, dan perancang peraturan perundang-undangan.
Kegiatan ini dihadiri Ketua PPUU DPD RI Andhika Mayrizal Amir, anggota PPUU DPD RI Habib Ali Alwi dan Jufri Mahmud. Hadir pula Kepala Kanwil Kemenkum Banten Hadiyanto, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Ferry Ferdiansyah, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum John Batara Manikallo.
Selain itu, forum melibatkan pejabat struktural, perancang peraturan perundang-undangan, akademisi, dan perwakilan pemerintah daerah.
Kanwil Kemenkum Banten Perkuat Kualitas Regulasi
Kepala Kanwil Kemenkum Banten Hadiyanto menyambut baik kunjungan PPUU DPD RI. Ia menilai pertemuan ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan perkembangan pembentukan regulasi di daerah.
Menurut Hadiyanto, Kanwil Kemenkum Banten memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas produk hukum daerah. Peran tersebut mencakup pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda serta Raperkada.
“Kanwil Kemenkum Banten memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas produk hukum daerah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda maupun Raperkada,” ujar Hadiyanto.
Harmonisasi 153 Rancangan Peraturan
Hadiyanto juga memaparkan capaian harmonisasi regulasi daerah sepanjang 2026. Dari Januari hingga November, Kanwil Kemenkum Banten telah mengharmonisasi 153 rancangan peraturan.
Jumlah tersebut terdiri atas 51 Raperda dan 102 Raperkada. Selain itu, Kanwil Kemenkum Banten mengembalikan empat Raperda dan satu Raperkada.
Pengembalian tersebut terjadi karena rancangan belum memenuhi persyaratan administratif. Capaian ini menunjukkan tingginya kebutuhan pemerintah daerah terhadap pendampingan pembentukan regulasi.
Karena itu, sinergi pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Banten menjadi sangat penting. Kolaborasi tersebut membantu memastikan rancangan peraturan memiliki landasan hukum yang kuat.
DPD RI Serap Masukan untuk Evaluasi UU P3
Ketua PPUU DPD RI Andhika Mayrizal Amir menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari tugas DPD RI. Pihaknya ingin memantau implementasi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Andhika menilai masukan Kanwil Kemenkum Banten penting untuk mengidentifikasi persoalan di daerah. Berbagai catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi PPUU DPD RI.
Ia juga mengapresiasi masukan yang disampaikan jajaran Kanwil Kemenkum Banten. Menurutnya, catatan tersebut memberikan gambaran konkret mengenai tantangan implementasi UU P3.
Selain itu, Andhika menyoroti keterbatasan tenaga perancang peraturan perundang-undangan. Persoalan ini masih menjadi tantangan di sejumlah daerah.
Ketersediaan tenaga perancang sangat penting dalam mendukung penyusunan regulasi berkualitas. Mereka juga berperan memastikan rancangan peraturan sesuai dengan ketentuan hukum.
Bahas Partisipasi Masyarakat hingga Evaluasi Perda
Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Banten, Habib Ali Alwi, berharap pertemuan ini menghasilkan masukan yang komprehensif. Masukan tersebut mencakup aspek kelembagaan, koordinasi, dan substansi penerapan UU P3.
Hasil diskusi akan menjadi bahan bagi PPUU DPD RI. Bahan tersebut digunakan untuk menilai implementasi, relevansi, dan efektivitas undang-undang.
Para peserta juga membahas sejumlah aspek penting dalam pembentukan regulasi. Pembahasan mencakup partisipasi masyarakat, penyusunan naskah akademik, harmonisasi, serta pemantauan dan evaluasi peraturan daerah.
Melalui forum ini, para peserta menyampaikan pandangan dan pengalaman masing-masing. Diskusi tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pembentukan regulasi di daerah.
Perkuat Sinergi Pembentukan Regulasi Daerah
Hadiyanto berharap pertemuan ini memperkuat komunikasi antara DPD RI dan Kanwil Kemenkum Banten. Sinergi juga perlu melibatkan pemerintah daerah serta akademisi.
Ia optimistis dialog konstruktif dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat. Rekomendasi tersebut diharapkan mendukung penyempurnaan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan.
Dengan kolaborasi yang semakin kuat, seluruh pihak dapat mendorong regulasi daerah yang harmonis dan berkualitas. Regulasi tersebut juga harus memberikan kepastian hukum serta menjawab kebutuhan masyarakat.





