Bulatan Times – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB untuk membahas pengisian jabatan Wakil Presiden RI setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden telah kosong sejak Kamis (12/11/2026), setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Perkembangan tersebut terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan menerima keputusan Gibran untuk berhenti dari jabatannya. Di DPR, rapat paripurna yang sebelumnya dijadwalkan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran juga dibatalkan.
MPR Siapkan Empat Agenda Pengisian Jabatan Wapres
Pimpinan MPR telah menggelar rapat pada Kamis siang untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan mengadakan rapat gabungan dengan seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Muzani menjelaskan bahwa rapat pada Jumat akan membahas empat agenda utama dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Agenda pertama adalah menentukan waktu penyelenggaraan sidang paripurna MPR untuk memilih Wakil Presiden baru.
Agenda kedua berkaitan dengan pengiriman surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.
Selain itu, MPR akan membahas pembentukan tim yang bertugas memverifikasi kelengkapan berkas serta persyaratan para calon.
Agenda keempat adalah pembentukan tim ad hoc untuk menyiapkan rancangan ketetapan MPR yang diperlukan dalam proses pemilihan tersebut.
Muzani menyatakan MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden sesuai Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menjelaskan bahwa pernyataan berhenti yang diajukan Gibran tidak memerlukan persetujuan MPR.
Menurut Yusril, surat tersebut merupakan pernyataan pengunduran diri atas kehendak sendiri. MPR selanjutnya bertugas menjalankan mekanisme konstitusional untuk mengisi jabatan yang kosong, bukan menyetujui atau menolak keputusan pribadi Gibran.
Baca Juga: Gibran Resmi Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres, Surat Diserahkan ke MPR
Prabowo Punya Waktu 14 Hari Ajukan Dua Calon
Proses pengisian jabatan Wakil Presiden akan melibatkan Presiden Prabowo sebagai pihak yang berwenang mengusulkan dua calon kepada MPR.
Yusril menjelaskan bahwa Presiden memiliki batas waktu 14 hari untuk menyampaikan nama calon setelah menerima surat permintaan resmi dari MPR.
Dengan demikian, penghitungan waktu tersebut tidak otomatis dimulai pada tanggal Gibran menyerahkan surat pengunduran diri. MPR harus terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan serta permintaan resmi kepada Presiden.
Setelah dua nama diajukan, MPR akan memeriksa kelengkapan persyaratan pencalonan sebelum menyelenggarakan sidang pemilihan.
MPR kemudian memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden untuk menduduki jabatan Wakil Presiden hingga akhir masa pemerintahan.
Yusril juga mengungkapkan bahwa Prabowo mempertimbangkan pembicaraan dengan partai-partai koalisi mengenai sosok yang akan diajukan.
Namun, jadwal pertemuan dengan partai koalisi belum ditetapkan. Keputusan mengenai dua nama calon yang disampaikan kepada MPR tetap berada dalam kewenangan Presiden.
Hingga Kamis (12/11/2026), belum ada pengumuman resmi mengenai identitas calon Wakil Presiden pengganti Gibran.
Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran
Sebelum mendatangi MPR, Gibran terlebih dahulu bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis pagi.
Prabowo menjelaskan bahwa pertemuan berlangsung sekitar pukul 10.15 WIB. Dalam kesempatan tersebut, Gibran menyampaikan surat berisi pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Prabowo menyatakan menerima surat tersebut serta menghormati keputusan yang diambil Gibran.
Presiden juga menyampaikan penghargaan atas kontribusi Gibran selama mendampinginya dalam pemerintahan sejak Oktober 2024.
Setelah bertemu Presiden, Gibran menuju Kompleks Parlemen untuk menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan MPR.
Pertemuan bersama Ketua MPR Ahmad Muzani dan sejumlah wakil ketua MPR berlangsung sekitar 20 menit.
Dalam surat yang dibacakan Muzani kepada wartawan, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden masa jabatan 2024-2029 atas permintaan sendiri.
Gibran juga meminta agar MPR menindaklanjuti pernyataan tersebut sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan ketentuan perundang-undangan.
Muzani mengatakan Gibran tidak memberikan penjelasan khusus mengenai alasan pengunduran dirinya ketika bertemu pimpinan MPR.
Sementara itu, dalam keterangannya, Prabowo mengaitkan keputusan Gibran dengan perkembangan putusan hukum yang membahas pemenuhan persyaratan pendidikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Baca Juga: 120 Anggota DPR dari Delapan Fraksi Ajukan HMP Terkait Gibran
DPR Batalkan Rapat Paripurna HMP Gibran
Pengunduran diri Gibran turut mengubah agenda politik di Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR membatalkan rapat paripurna yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Salah satu agenda rapat tersebut adalah membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat yang berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Usulan HMP telah diterima pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026) setelah ditandatangani 120 anggota dari delapan fraksi.
Para anggota pengusul mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran berdasarkan perkembangan sejumlah proses hukum.
Namun, pengajuan HMP tersebut belum menjadi keputusan resmi DPR mengenai terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran maupun persoalan persyaratan jabatan.
Pembatalan rapat paripurna dikonfirmasi oleh anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin, yang juga menjadi salah satu pengusul HMP.
Khozin menyatakan menghormati keputusan Gibran untuk mengundurkan diri. Menurutnya, usulan HMP tidak lagi relevan untuk dilanjutkan karena Gibran telah meninggalkan jabatan yang sebelumnya menjadi objek pengajuan tersebut.
