BULATAN TIMES – Pemerintah menyiapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) untuk membantu pendataan hingga penyaluran bantuan sosial (bansos), termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan tunai kepada masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan koperasi desa akan dilibatkan lebih luas dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah. Perannya tidak hanya sebagai tempat penyaluran barang bersubsidi, tetapi juga membantu memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak.
Rencana tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri Puncak Hari Ritel Nasional 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) di Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/11/2026).
Melalui jaringan koperasi desa dan kelurahan, pemerintah ingin memperkuat pendataan penerima manfaat sekaligus menjangkau masyarakat dalam pembagian bantuan.
Namun, pelaksanaan penyaluran PKH dan bansos melalui koperasi masih dilakukan secara bertahap. Pemerintah perlu menyesuaikan mekanisme operasional koperasi dengan sistem penyaluran bantuan yang sudah berjalan.
Kopdes Merah Putih Dilibatkan dalam Pendataan Penerima Bansos
Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih akan membantu pemerintah mulai dari pendataan hingga penyerahan bantuan kepada penerima manfaat.
Bantuan yang direncanakan disalurkan melalui koperasi mencakup PKH, bantuan tunai, bantuan pangan, serta layanan sosial lainnya.
Pemerintah memberikan perhatian khusus pada ketepatan sasaran penyaluran. Menurut Zulkifli Hasan, masih ditemukan bantuan yang diterima masyarakat dengan kondisi ekonomi relatif mampu, sementara warga yang lebih membutuhkan belum memperoleh bantuan.
Karena itu, keterlibatan koperasi di tingkat desa diharapkan mendukung pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan sesuai ketentuan masing-masing program.
Penyaluran bansos tetap harus mengikuti data penerima manfaat dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Keberadaan koperasi sebagai saluran distribusi tidak berarti setiap warga yang menjadi anggota koperasi otomatis memperoleh PKH atau bantuan lainnya.
Sebelumnya, Kementerian Sosial telah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan sasaran sejumlah program bantuan.
Untuk PKH dan Program Sembako, keluarga pada kelompok kesejahteraan desil 1 hingga 4 dapat diusulkan menjadi penerima. Namun, penetapan bantuan tetap bergantung pada proses verifikasi serta ketentuan masing-masing program.
Baca Juga: Cara Cek Desil Bansos lewat Kemensos dan BPS Pakai NIK
Penyaluran PKH Lewat Koperasi Dilakukan Bertahap
Kementerian Sosial sebelumnya telah menyiapkan penyaluran PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Kopdes Merah Putih yang sudah beroperasi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan rencana tersebut saat meninjau kegiatan koperasi di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada 15 Oktober 2026.
Dalam rancangan pemerintah, koperasi akan menjadi salah satu tempat pelayanan dan transaksi bantuan bagi penerima manfaat.
Meski demikian, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono pada 18 Oktober menyatakan bahwa mekanisme penyaluran masih memerlukan penyempurnaan.
Kementerian Sosial perlu menyelaraskan sistem koperasi dengan bank-bank penyalur bantuan, termasuk bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta PT Pos Indonesia.
Pemerintah juga mulai memeriksa kesiapan mekanisme transaksi bersama BNI dan menyiapkan pengujian di lapangan sebelum penerapannya diperluas.
Dengan skema bertahap tersebut, keberadaan koperasi yang telah beroperasi menjadi salah satu faktor dalam penerapan layanan penyaluran bansos di masing-masing wilayah.
Belum ada kepastian bahwa seluruh penerima PKH di Indonesia akan menggunakan Kopdes Merah Putih secara serentak pada tanggal tertentu.
Bantuan Pangan Oktober-Desember Juga Melibatkan Koperasi
Selain PKH dan bantuan tunai, Kopdes Merah Putih disiapkan untuk membantu distribusi bantuan pangan pemerintah periode Oktober hingga Desember 2026.
Program tersebut mencakup bantuan beras untuk sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat dari kelompok kesejahteraan desil 1 sampai 4.
Setiap keluarga mendapat alokasi 10 kilogram beras per bulan. Pemerintah menyiapkan pembagian sekaligus sebanyak 30 kilogram untuk memenuhi alokasi tiga bulan tersebut.
Penyaluran program bantuan pangan telah dimulai pada November 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengawali pembagian bantuan periode tersebut di Kelurahan Lubuk Buaya, Kota Padang, Sumatera Barat, pada 3 November.
Perum Bulog sebelumnya juga telah mempersiapkan penggunaan jaringan Kopdes Merah Putih sebagai salah satu jalur distribusi setelah penyelesaian administrasi dan penugasan.
Dalam pelaksanaannya, lokasi pembagian bantuan dapat berbeda menurut wilayah dan kesiapan fasilitas. Koperasi menjadi salah satu titik yang dapat digunakan bersama lokasi penyaluran lain yang ditetapkan pemerintah.
Baca Juga: Cara Cek Bansos KTP Oktober 2026 Lewat Situs Resmi Kemensos, Cukup Masukkan NIK
Biaya Pengantaran Bantuan Masuk Operasional Koperasi
Zulkifli Hasan juga menyinggung kebutuhan biaya untuk menyalurkan bantuan langsung kepada masyarakat.
Menurut dia, pengantaran bantuan memerlukan dukungan operasional, termasuk biaya transportasi dan distribusi yang menjadi bagian dari mekanisme pengelolaan koperasi.
Kebutuhan tersebut akan ditangani melalui mekanisme operasional pengelola Kopdes Merah Putih.
Pemerintah sebelumnya telah mempercepat kesiapan koperasi di berbagai daerah, termasuk penempatan manajer, ketersediaan barang, serta kerja sama layanan dengan badan usaha milik negara.
Pada Oktober 2026, Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan pemantauan operasional di 10.070 titik koperasi desa dan kelurahan.
Pemantauan itu mencakup kesiapan sarana, ketersediaan barang bantuan pemerintah, serta berbagai kendala yang dihadapi pengelola.
Dalam evaluasi berikutnya, sejumlah manajer koperasi menyampaikan persoalan pasokan barang yang belum konsisten dan kebutuhan biaya operasional. Pemerintah merencanakan evaluasi rutin untuk menindaklanjuti kendala tersebut.
