BULATAN TIMES – Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul memastikan pimpinan MPR telah bersiap menerima kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikabarkan akan menyerahkan surat pengunduran dirinya pada Kamis (12/11/2026).
Bambang membenarkan bahwa informasi mengenai rencana kedatangan Gibran telah diterima. Namun, ia belum mengetahui secara pasti waktu penyerahan surat mundur Gibran kepada pimpinan MPR.
“Ya pimpinan MPR standby menerima kedatangan Mas Wapres,” kata Bambang Pacul, dikutip dari laman Liputan6, Kamis (12/11/2026).
Keterangan tersebut menjadi perkembangan baru setelah sehari sebelumnya muncul informasi bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Meski pimpinan MPR menyatakan kesiapannya, belum ada kepastian bahwa dokumen pengunduran diri tersebut telah diterima secara resmi oleh MPR.
Bambang Pacul Benarkan Rencana Kedatangan Gibran
Bambang Pacul mengatakan pihaknya telah memperoleh pemberitahuan mengenai rencana kedatangan Wakil Presiden ke Gedung MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Informasi tersebut berkaitan dengan rencana penyerahan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan lembaga.
Kendati demikian, Bambang belum menyebutkan jadwal pasti maupun rincian agenda penerimaan dokumen tersebut.
Pada Kamis pagi, sejumlah pimpinan MPR mulai berdatangan ke kompleks parlemen menjelang rencana kedatangan Gibran.
Persiapan pimpinan MPR untuk menerima Wakil Presiden belum dapat disamakan dengan terlaksananya penyerahan surat. Kepastian penerimaan dokumen masih memerlukan keterangan resmi dari lembaga tersebut.
Rencana kedatangan ini berlangsung setelah isu pengunduran diri Gibran berkembang dalam dua hari terakhir, mulai dari penyampaian niat kepada Presiden hingga kabar adanya surat tertulis.
Baca Juga: Istana: Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo, Masih Menjabat Wapres
Surat Mundur Gibran Sebelumnya Disebut Diserahkan kepada Prabowo
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sebelumnya membenarkan kabar bahwa Gibran telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden pada Rabu (11/11/2026).
Menurut Budi Arie, surat pengunduran diri diserahkan secara langsung kepada Presiden Prabowo ketika keduanya bertemu di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Keterangan Budi Arie tersebut muncul setelah Istana pada Selasa (10/11/2026) mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri kepada Presiden.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menjelaskan bahwa niat itu disampaikan dalam pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden. Namun, pada saat itu belum ada keputusan formal mengenai pemberhentian Gibran.
Informasi penyerahan surat kepada Presiden pada 11 November dan rencana penyerahan dokumen kepada MPR pada 12 November merupakan dua perkembangan yang berbeda.
Penyerahan kepada Presiden yang disampaikan Budi Arie belum menjadi bukti bahwa dokumen yang sama sudah diterima pimpinan MPR.
Ketua MPR Sebelumnya Belum Menerima Surat
Sebelum keterangan Bambang Pacul mengenai persiapan kedatangan Gibran, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan belum menerima maupun melihat surat pengunduran diri Wakil Presiden.
Muzani menyampaikan hal itu ketika dimintai tanggapan mengenai kabar pengunduran diri Gibran pada Rabu (11/11/2026).
Pada saat memberikan keterangan, Muzani belum memperoleh pemberitahuan resmi yang dapat dijadikan dasar untuk menjelaskan langkah lanjutan MPR.
Kondisi tersebut berbeda dengan informasi yang disampaikan Bambang pada Kamis pagi. Bambang telah membenarkan rencana kedatangan Gibran, tetapi belum memberikan konfirmasi mengenai penerimaan surat.
Dengan demikian, perkembangan terakhir yang dikonfirmasi pimpinan MPR masih berupa persiapan menerima kedatangan Wakil Presiden.
Status Pengunduran Diri Menunggu Proses Resmi
Pengunduran diri Wakil Presiden berkaitan dengan mekanisme ketatanegaraan yang harus diselesaikan melalui lembaga berwenang.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa niat pengunduran diri perlu ditindaklanjuti melalui pernyataan tertulis kepada MPR.
Selama proses pemberhentian belum diselesaikan secara sah, penyampaian keinginan atau kabar penyerahan surat tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih penggantinya dari dua calon yang diajukan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
Ketentuan mengenai pengisian kekosongan tersebut berlaku apabila jabatan Wakil Presiden telah benar-benar kosong, bukan sejak munculnya informasi rencana pengunduran diri.
Baca Juga: 120 Anggota DPR dari Delapan Fraksi Ajukan HMP Terkait Gibran
