BULATAN TIMES – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra belum dapat memastikan kabar mengenai dugaan pencegahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bepergian ke luar negeri.
Yusril menyampaikan hal tersebut pada Senin (9/11/2026), ketika dimintai tanggapan mengenai isu pencekalan Tito Karnavian yang beredar di tengah penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Yusril, dirinya belum menerima informasi resmi mengenai status pencegahan tersebut. Ia berencana meminta penjelasan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maupun Direktorat Jenderal Imigrasi.
Baca Juga: DPR Minta Komisi III Awasi Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo
Yusril Akan Periksa Kabar Pencekalan Tito Karnavian
Yusril menjelaskan bahwa dirinya belum mengetahui apakah otoritas Imigrasi telah menerbitkan keputusan pencegahan ke luar negeri terhadap Tito Karnavian.
Ia menyatakan akan melakukan pengecekan setelah kembali ke kantor untuk memperoleh kepastian dari pejabat yang berwenang.
Hingga keterangan Yusril disampaikan pada 9 November, belum terdapat konfirmasi resmi yang dapat memastikan bahwa Tito Karnavian masuk dalam daftar pencegahan ke luar negeri.
Isu tersebut muncul di tengah penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri.
Baca Juga: Siapa yang Boleh Melakukan Penyadapan di Indonesia? Ini Aturan Hukumnya
Namun, beredarnya nama Tito Karnavian dalam pembicaraan publik tidak membuktikan bahwa mantan Kapolri tersebut berstatus tersangka, menjalani pemeriksaan, atau telah dikenai pembatasan perjalanan.
Bareskrim Sebelumnya Bantah Tito Karnavian Ditangkap
Selain kabar pencekalan, media sosial sebelumnya diramaikan informasi yang menyebut Tito Karnavian ditangkap terkait perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden.
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Asep Safrudin, membantah kabar penangkapan tersebut dalam keterangan yang dipublikasikan pada Minggu (8/11/2026).
Kementerian Dalam Negeri juga mengonfirmasi bahwa Tito Karnavian menghadiri pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama sepuluh mantan Kapolri di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada hari yang sama.
Dalam pertemuan tersebut, Tito hadir bersama sembilan mantan Kapolri lainnya. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto turut mendampingi agenda yang berlangsung di kediaman Presiden.
Konfirmasi kehadiran di Hambalang sekaligus membantah narasi yang menyebut Tito ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Baca Juga: Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Bahas Internal Polri
Meski demikian, bantahan terhadap kabar penangkapan berbeda dari kepastian mengenai status pencegahan bepergian ke luar negeri. Kedua informasi tersebut memerlukan dasar dan konfirmasi yang berbeda.
Pencegahan ke Luar Negeri Harus Memiliki Dasar Hukum
Dalam ketentuan keimigrasian Indonesia, pencegahan merupakan tindakan untuk melarang sementara seseorang keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan yang ditentukan undang-undang.
Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 yang mengubah Undang-Undang Keimigrasian mengatur bahwa pejabat Imigrasi dapat menolak keberangkatan seseorang yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan atas permintaan pejabat berwenang.
Pencegahan berlaku paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang paling lama enam bulan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 13 Tahun 2025, sebagaimana telah diubah, mengatur pelaksanaan pencegahan dan penangkalan.
Keputusan pencegahan harus memiliki dasar hukum dan ditetapkan melalui mekanisme resmi, termasuk pencantuman identitas, alasan, serta jangka waktu pencegahan.
Dalam kasus Tito Karnavian, keberadaan keputusan tersebut belum dapat dipastikan dari keterangan Yusril pada 9 November 2026.
