BULATAN TIMES – Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari delapan fraksi resmi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Usulan tersebut diterima pimpinan DPR dalam pertemuan di Ruang Rapat Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memastikan jumlah pengusul berasal dari dokumen yang telah ditandatangani para anggota. Usulan itu dijadwalkan masuk agenda Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026) untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Penyerahan tersebut menjadi perkembangan baru setelah sebelumnya pimpinan DPR menyampaikan rencana menampung aspirasi dan membahas usulan penggunaan hak konstitusional anggota dewan.
Baca Juga: Puan Akan Proses Usulan Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran
Sebanyak 120 Anggota dari Delapan Fraksi Menandatangani Usulan
Saan Mustopa memerinci jumlah anggota yang menandatangani pengajuan Hak Menyatakan Pendapat dari masing-masing fraksi.
Berikut komposisi pengusul yang tercatat dalam dokumen DPR:
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 28 anggota
- Partai NasDem: 19 anggota
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 18 anggota
- Partai Demokrat: 18 anggota
- PDI Perjuangan: 14 anggota
- Partai Golkar: 11 anggota
- Partai Gerindra: 11 anggota
- Partai Amanat Nasional (PAN): 1 anggota
Jumlah keseluruhan mencapai 120 anggota dari delapan fraksi yang ada di DPR.
Saan menjelaskan bahwa pengajuan tersebut telah memenuhi persyaratan awal karena ditandatangani lebih dari 25 anggota DPR dan berasal dari lintas fraksi.
Jumlah penandatangan tersebut tidak otomatis berarti seluruh anggota setiap fraksi telah menandatangani dokumen.
Dalam pertemuan itu, pimpinan DPR yang menerima usulan adalah Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Perwakilan delapan fraksi turut menghadiri penyampaian dokumen pengajuan.
Pengusul Persoalkan Persyaratan Pendidikan Gibran
Materi Hak Menyatakan Pendapat berkaitan dengan penilaian para pengusul terhadap pemenuhan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Salah satu perwakilan pengusul dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyampaikan bahwa usulan tersebut didasarkan pada dugaan perbuatan tercela atau kondisi tidak lagi terpenuhinya persyaratan jabatan Wakil Presiden.
Para pengusul merujuk Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Ketentuan tersebut mencakup hak DPR menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden, termasuk dugaan tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Persoalan ijazah Gibran sebelumnya telah menjadi objek sejumlah proses hukum. Namun, pengajuan HMP merupakan tindakan politik dan konstitusional anggota DPR yang memiliki tahapan tersendiri.
Tuduhan maupun penilaian para pengusul belum dapat dinyatakan sebagai kesimpulan resmi DPR bahwa Gibran telah melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan jabatan.
Baca Juga: MKMK Tolak Empat Aduan Etik dalam Perkara Ijazah Gibran
Usulan Dibawa ke Paripurna DPR pada 12 November
Saan Mustopa menyatakan usulan yang diterima pimpinan DPR akan diproses melalui rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus), atau rapat konsultasi pengganti Bamus.
Rapat Paripurna terdekat dijadwalkan pada Kamis (12/11/2026) pukul 10.00 WIB.
Dalam agenda paripurna yang disiapkan DPR, terdapat pembahasan mengenai pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR.
Pengumuman tersebut merupakan tahap prosedural. Pengajuan HMP belum menjadi sikap resmi DPR sebelum memenuhi persyaratan persetujuan dalam rapat paripurna.
Berdasarkan ketentuan UU MD3, usul HMP menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila disetujui dalam rapat paripurna yang dihadiri sedikitnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR, dengan persetujuan sedikitnya dua pertiga dari anggota yang hadir.
Karena itu, pemenuhan syarat minimal pengusul tidak sama dengan terpenuhinya persyaratan pengambilan keputusan di paripurna.
Pengajuan HMP Belum Berarti Gibran Diberhentikan
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR selain hak interpelasi dan hak angket.
Apabila proses HMP menghasilkan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan Presiden atau Wakil Presiden, proses pemberhentian tetap harus mengikuti Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Dalam mekanisme tersebut, DPR harus lebih dahulu meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus pendapat yang diajukan.
Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan pendapat tersebut terbukti, DPR dapat melanjutkan usul pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Keputusan pemberhentian berada pada MPR melalui persidangan dan ketentuan suara yang ditetapkan UUD 1945.
Dengan demikian, usulan yang telah ditandatangani 120 anggota DPR pada 11 November masih berada pada tahap pengajuan. Tindak lanjutnya bergantung pada mekanisme pimpinan DPR, agenda paripurna, dan keputusan kelembagaan berikutnya.
