Bulatan Times – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik tidak adanya aturan mengenai harta tak wajar dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang disahkan DPR RI pada Kamis (19/11/2026).
Organisasi antikorupsi tersebut menilai sejumlah ketentuan dalam UU Perampasan Aset masih membatasi upaya pemulihan kekayaan hasil kejahatan. Kritik juga diarahkan pada ambang batas nilai aset, penerapan undang-undang terhadap tindak pidana masa lalu, serta independensi badan pengelola dan pengawas aset.
DPR sebelumnya menyetujui RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani.
Naskah yang disetujui memuat 74 pasal. Salah satu pengaturan utamanya memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku dalam keadaan tertentu, tetapi prosesnya tetap melibatkan pengadilan.
Aturan Harta Tak Wajar Tidak Masuk dalam UU
Salah satu keberatan utama ICW berkaitan dengan tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tidak wajar.
Konsep tersebut berkaitan dengan pertambahan kekayaan pejabat atau penyelenggara negara yang tidak sebanding dengan penghasilannya dan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara sah.
Menurut Koalisi Advokasi Perampasan Aset, ketentuan mengenai kekayaan tidak wajar pernah dimuat dalam rancangan yang disiapkan pemerintah pada 2023. Namun, pengaturan tersebut tidak lagi tercantum dalam naskah hasil pembahasan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi pada November 2026.
ICW menilai pengaturan itu diperlukan untuk memperkuat penanganan kekayaan pejabat yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk harta yang tidak dilaporkan secara benar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, mempertanyakan alasan penghapusan ketentuan tersebut. Ia menilai pengaturan kekayaan tidak wajar seharusnya tetap menjadi bagian dari upaya memperkuat pemberantasan korupsi.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memiliki pandangan berbeda.
Menurut Habiburokhman, pembahasan konsep illicit enrichment menimbulkan perbedaan pendapat, termasuk kekhawatiran mengenai perlindungan hak asasi manusia. DPR akhirnya memutuskan tidak memasukkan ketentuan tersebut dalam rumusan undang-undang yang disahkan.
Batas Perampasan Aset Rp. 1 Miliar Dipersoalkan
Kritik berikutnya menyangkut nilai minimum aset yang dapat dijangkau melalui mekanisme perampasan tanpa putusan pidana terhadap pelaku.
Pasal 6 dan Pasal 7 dalam ketentuan yang disetujui mengatur mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dalam keadaan tertentu, antara lain ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami kondisi yang menghalangi proses pidana.
Untuk mekanisme tersebut, nilai aset ditetapkan paling sedikit Rp. 1 miliar pada saat diperoleh.
Koalisi antikorupsi mempersoalkan batas tersebut karena rancangan pemerintah pada 2023 sebelumnya memuat ambang Rp. 100 juta.
Perubahan itu berarti batas nilai dalam rancangan terbaru meningkat sepuluh kali lipat dibandingkan usulan sebelumnya.
ICW menilai kenaikan tersebut berpotensi membatasi penggunaan mekanisme perampasan tanpa pemidanaan terhadap aset yang nilainya berada di bawah ambang baru.
Namun, batas Rp. 1 miliar tersebut berkaitan dengan mekanisme perampasan tanpa putusan pidana yang diatur secara khusus. Ketentuan itu tidak berarti seluruh aset di bawah nilai tersebut otomatis terbebas dari proses penyitaan atau perampasan melalui mekanisme hukum lainnya.
Permohonan perampasan tanpa putusan pidana juga tetap harus diajukan melalui pengadilan. Jaksa Pengacara Negara berkewajiban membuktikan hubungan aset dengan tindak pidana dalam proses persidangan.
Baca Juga: DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU pada 19 November, Belum Langsung Berlaku
Perkara Korupsi Lama Belum Dijangkau Mekanisme Baru
Koalisi masyarakat sipil juga menyoroti ketentuan mengenai waktu penerapan UU Perampasan Aset.
Pasal 72 mengatur bahwa mekanisme perampasan berdasarkan undang-undang tersebut hanya berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah aturan mulai berlaku.
Ketentuan itu menjadi keberatan ICW karena dinilai tidak menjangkau hasil kejahatan dari tindak pidana yang terjadi sebelumnya.
Koalisi menginginkan adanya pengaturan yang memungkinkan pemulihan aset terkait perkara masa lalu dengan tetap memperhatikan mekanisme hukum yang berlaku.
Namun, tidak berlakunya mekanisme baru secara surut bukan berarti seluruh perkara korupsi lama otomatis tidak dapat diproses. Penanganan perkara tersebut tetap bergantung pada ketentuan hukum lain yang berlaku.
Selain pembatasan terhadap perkara masa lalu, UU Perampasan Aset juga belum dapat langsung dilaksanakan setelah persetujuan DPR pada 19 November 2026.
Pasal 74 mengatur pemberlakuan setelah 12 bulan sejak undang-undang diundangkan serta setelah badan pengelola dan badan pengawas yang dipersyaratkan terbentuk.
Dengan demikian, tanggal pengesahan dalam rapat paripurna tidak sama dengan tanggal mulai berlakunya mekanisme perampasan aset yang baru.
Badan Pengelola Aset Dibentuk Presiden
Persoalan lain yang menjadi perhatian ICW adalah kelembagaan yang akan mengelola dan mengawasi aset hasil tindak pidana.
Pasal 53 mengatur bahwa pengelolaan aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk Presiden.
Badan tersebut mempunyai tugas mengelola aset sebelum dan setelah putusan pengadilan, termasuk melakukan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemanfaatan, dan pengembalian sesuai ketentuan.
Sementara itu, pengawasan perampasan dan pengelolaan aset diatur melalui badan pengawas yang juga dibentuk Presiden.
Badan pengawas terdiri atas lima anggota dan pembentukannya melibatkan persetujuan DPR.
ICW menilai pengaturan kelembagaan tersebut perlu memberikan jaminan independensi yang kuat. Koalisi mengkhawatirkan kemungkinan pengaruh kekuasaan eksekutif terhadap lembaga yang bertugas mengelola dan mengawasi aset.
Di sisi lain, DPR menyatakan bahwa undang-undang telah dirancang dengan mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Habiburokhman menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, pengujian melalui pengadilan, serta pengembalian aset kepada negara, korban, dan pihak ketiga yang beritikad baik.
Menurut DPR, pengaturan tersebut diperlukan agar kewenangan perampasan tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.
Baca Juga: ICW Laporkan Puan dan Habiburokhman ke MKD soal Draf UU Perampasan Aset
Koalisi Antikorupsi Pertanyakan Keterbukaan Pembahasan
Selain mengkritik substansi, ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset mempersoalkan akses publik terhadap naskah rancangan undang-undang.
Koalisi menyatakan bahwa dokumen rancangan, naskah akademik, dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tidak tersedia secara memadai untuk dipelajari masyarakat selama proses pembahasan.
Menurut mereka, keterbatasan akses tersebut menyulitkan masyarakat memberikan masukan terhadap perubahan ketentuan yang sedang dirumuskan.
DPR menyampaikan penjelasan berbeda mengenai proses partisipasi publik.
Ketua Komisi III Habiburokhman menyebut pembahasan telah melibatkan sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum, disertai kunjungan ke 15 provinsi.
Pembahasan bersama pemerintah juga mencakup 397 DIM sebelum naskah akhir berkembang menjadi 74 pasal dan memperoleh persetujuan seluruh fraksi dalam rapat paripurna.
Koalisi antikorupsi tetap mempersoalkan apakah proses tersebut telah memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna.
ICW bersama koalisi sebelumnya telah menyampaikan somasi kepada pimpinan DPR dan mengadukan dugaan persoalan etik dalam proses pembahasan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan.
Koalisi juga menyatakan akan menempuh pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi apabila ketentuan yang dipersoalkan tidak diperbaiki. Rencana pengujian tersebut belum berarti Mahkamah Konstitusi telah menyatakan proses pembentukan atau isi undang-undang melanggar konstitusi.





