JAKARTA, BULATAN TIMES – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diprioritaskan di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026), ketika asap tebal masih menghambat operasi pemadaman menggunakan helikopter.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan kawasan Tanjung Puting mendapat perhatian khusus karena menjadi habitat dan pusat konservasi orangutan yang harus dilindungi dari ancaman kebakaran.
“Tanjung Puting atau sekitar taman nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ,” kata Dudung, dikutip dari ANTARA, Senin (12/10/2026).
Selain Tanjung Puting, pemerintah memusatkan perhatian pada wilayah lain di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Kedua provinsi tersebut menjadi prioritas dalam penanganan karhutla yang saat ini mencakup enam provinsi.
Asap Tebal Membatasi Operasi Helikopter
Pemadaman melalui udara masih menghadapi kendala karena kabut asap mengurangi jarak pandang hingga membahayakan penerbangan.
Dudung menjelaskan bahwa operasi helikopter telah dijalankan, tetapi kondisi di lapangan membuat petugas lebih banyak mengandalkan pemadaman darat.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto sebelumnya juga mengonfirmasi adanya kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting. Ia menyebut keterbatasan jarak pandang menghambat pelaksanaan water bombing, yakni penyiraman air dari helikopter ke titik kebakaran.
Pemadaman darat pun tidak lepas dari kesulitan. Sejumlah titik api berada di wilayah yang sulit dijangkau, sementara karakteristik lahan gambut memungkinkan bara tetap bertahan di bawah permukaan tanah.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menyatakan luasnya kawasan terdampak dan keterbatasan akses menjadi tantangan bagi petugas.
Kondisi tersebut membuat pemadaman membutuhkan pengerahan personel, peralatan, serta pemantauan berkelanjutan.
Baca Juga: BMKG Catat 1.463 Titik Panas di Papua Barat Daya, Sorong Selatan Terbanyak
Bantuan Pemadaman Udara Sudah Diminta sejak September
Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa Balai Taman Nasional Tanjung Puting telah mengajukan permohonan dukungan pemadaman udara kepada BPBD Kalimantan Tengah sejak 9 September 2026.
Permohonan tersebut ditindaklanjuti melalui operasi water bombing pada 20–22 September.
Namun, kebakaran belum sepenuhnya terkendali sehingga pihak taman nasional kembali meminta bantuan pada 2 Oktober untuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan.
Permintaan susulan disampaikan pada 9 Oktober untuk menambah sasaran pemadaman di wilayah Pos Tanjung Harapan, Resor Pesalat.
Ristianto menyatakan koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan agar dukungan pemadaman melalui udara dapat dilaksanakan ketika kondisi operasional memungkinkan.
Kementerian Kehutanan juga telah mengerahkan tambahan personel Bantuan Kendali Operasi dari unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
Dukungan lainnya berupa penambahan anggaran, pengadaan sarana pemadaman, serta pemantauan dan evaluasi pengendalian kebakaran.
Perlindungan Orangutan Jadi Perhatian Pemerintah
Taman Nasional Tanjung Puting merupakan kawasan konservasi penting bagi orangutan Kalimantan. Kebakaran di kawasan tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap kelestarian habitat satwa liar.
Pemerintah mengerahkan berbagai unsur dalam penanganan karhutla, termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, petugas kehutanan, masyarakat, dan relawan.
Di tengah upaya tersebut, sejumlah relawan dari Yayasan Orangutan Hijau Kalimantan dan Himpunan Pramuwisata Indonesia di Kotawaringin Barat menyatakan menarik diri dari kegiatan pemadaman.
Menurut pernyataan mereka yang dilaporkan ANTARA, keputusan itu diambil karena relawan merasa dukungan terhadap upaya pemadaman belum maksimal.
Kementerian Kehutanan menyampaikan bahwa penguatan personel dan dukungan operasional terus dilakukan, dengan keselamatan petugas, pengendalian kebakaran, serta perlindungan habitat orangutan sebagai prioritas.
Dalam rapat bersama Presiden, pemerintah juga membahas langkah mitigasi dan koordinasi penanganan karhutla agar kebakaran yang masih berlangsung dapat segera dikendalikan.
Baca Juga: Bareskrim Akan Buru Bandar Besar Narkoba usai Razia 9 Lokasi di Sumut
