BULATAN TIMES – Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh memberhentikan tidak dengan hormat mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh berinisial FD dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Keputusan tersebut diambil setelah tim pemeriksa pemerintah kota menyatakan FD melakukan pelanggaran disiplin berat dan kode etik aparatur sipil negara (ASN).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh, Emila Sovayana, menjelaskan bahwa pemberhentian tersebut telah melalui pemeriksaan internal dan pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dalam konferensi pers di Banda Aceh, Jumat (13/11/2026), Emila menyampaikan bahwa tim pemeriksa menyimpulkan FD memenuhi unsur untuk dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Keputusan pemberhentian sebenarnya sudah diterbitkan pada 23 Oktober 2026. Namun, hasil penanganan disiplin ASN itu baru dijelaskan kepada publik melalui konferensi pers pada 13 November.
“Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tim terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik ASN,” kata Emila, dikutip dari laman Dialeksis, Jumat (13/11/2026).
BKN Rekomendasikan Pemberhentian Tidak Hormat
Sebelum menerbitkan keputusan pemberhentian, Pemko Banda Aceh membentuk tim pemeriksa untuk menangani dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang melibatkan FD.
Tim tersebut bekerja berdasarkan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Hasil pemeriksaan kemudian disampaikan kepada BKN untuk memperoleh pertimbangan teknis atas usulan pemberhentian.
Pada 4 Oktober 2026, BKN memberikan rekomendasi agar FD diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS di lingkungan Pemko Banda Aceh.
Rekomendasi itu ditindaklanjuti Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal dengan menerbitkan Keputusan Wali Kota Nomor 800.1.6.4/1558/2026 tertanggal 23 Oktober 2026.
Surat keputusan tersebut menjadi dasar pemberhentian FD dari status PNS, bukan sekadar pencopotan dari jabatan Kepala Inspektorat yang sebelumnya diemban.
Emila menegaskan bahwa ketentuan disiplin dan kode etik ASN berlaku bagi seluruh pegawai pemerintah, termasuk pejabat yang pernah menduduki posisi strategis.
Baca Juga: 8 Tempat Wisata di Kota Banda Aceh dan Alamatnya
Mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh Sempat Diberhentikan Sementara
Sebelum dijatuhi sanksi PTDH, FD telah diberhentikan sementara dari tugasnya sebagai Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh pada Agustus 2026.
Langkah tersebut diambil setelah FD menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Qanun Jinayat yang ditangani Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH).
Pada 18 Agustus 2026, BKPSDM Banda Aceh menjelaskan bahwa pemberhentian sementara itu dilakukan melalui surat Wali Kota Nomor 800.1.6.2/114/8/2026.
Pemko Banda Aceh juga menunjuk pelaksana harian untuk memastikan kegiatan di lingkungan Inspektorat tetap berjalan.
Pada tahap tersebut, sanksi kepegawaian yang dijatuhkan masih berupa pemberhentian sementara dari jabatan, sementara pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin berlanjut.
Hasil pemeriksaan berikutnya menjadi dasar pengajuan pertimbangan kepada BKN hingga diterbitkannya keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
Proses Disiplin ASN Terpisah dari Perkara Pidana
Selain penanganan disiplin kepegawaian, FD juga menjalani proses hukum terkait dugaan pelanggaran Qanun Jinayat Aceh.
Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, menjelaskan bahwa penyidikan perkara tersebut dilakukan bersama Satpol PP-WH Aceh sejak peristiwa pada 12 Agustus 2026.
Dalam perkembangan yang disampaikan pada 13 November, Rizal menyebut unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinilai belum terpenuhi berdasarkan petunjuk peneliti berkas perkara.
Baca Juga: Wisata Kuliner Banda Aceh: Sate Matang, Kuah Beulangong, dan Bebek Aceh
Perkembangan penanganan pidana tersebut berbeda dari hasil pemeriksaan disiplin ASN yang telah menjadi dasar keputusan pemberhentian FD.
Pemko Banda Aceh juga memandang perlu dilakukan kajian lebih lanjut terhadap ketentuan Qanun Jinayat. Pemerintah kota mengharapkan pembahasan bersama Pemerintah Aceh, DPRA, ahli hukum, dan pihak terkait dapat memperjelas pengaturan serta kepastian hukum dalam penanganan perkara serupa.
