Bulatan Times – Banyak karyawan mengira kewajiban pajak tahunan selesai ketika perusahaan memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dari gaji setiap bulan. Padahal, pemotongan pajak oleh perusahaan tidak otomatis menggugurkan kewajiban pegawai untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
Setiap wajib pajak orang pribadi yang memenuhi ketentuan perpajakan tetap perlu menyampaikan SPT Tahunan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Melalui pelaporan tersebut, wajib pajak melaporkan penghasilan, pajak yang telah dibayar atau dipotong, serta kondisi harta dan kewajiban pada akhir tahun pajak.
Mengapa Karyawan Tetap Harus Lapor SPT?
Perusahaan memang bertugas menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan. Namun, karyawan tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh informasi perpajakannya tercantum secara benar dalam SPT Tahunan.
Bukti potong pajak dari perusahaan menjadi salah satu dokumen penting dalam proses pelaporan. Dokumen tersebut membantu wajib pajak mencocokkan jumlah penghasilan dan pajak yang telah dipotong selama satu tahun.
Selain itu, karyawan yang memiliki penghasilan tambahan, seperti pekerjaan freelance, usaha sampingan, atau sumber penghasilan lainnya, perlu memperhitungkan seluruh penghasilan tersebut sesuai ketentuan pajak.
Kapan Batas Waktu Lapor SPT Tahunan?
Wajib pajak orang pribadi memiliki batas waktu pelaporan SPT Tahunan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Dengan demikian, untuk tahun pajak 2025, batas pelaporannya jatuh pada 31 Maret 2026.
Karyawan sebaiknya tidak menunggu mendekati tenggat waktu. Pelaporan lebih awal memberi kesempatan untuk memeriksa data dan memperbaiki kekeliruan sebelum mengirim SPT.
Dokumen yang Perlu Disiapkan Sebelum Lapor SPT
Sebelum mengakses layanan perpajakan, karyawan perlu menyiapkan sejumlah dokumen dan informasi. Persiapan ini membantu proses pengisian SPT berjalan lebih lancar.
Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:
- Akun Coretax DJP: Pastikan akun sudah aktif dan dapat digunakan untuk mengakses layanan perpajakan.
- Bukti potong PPh Pasal 21: Siapkan Formulir 1721-A1 bagi pegawai swasta atau 1721-A2 bagi pegawai negeri dan kategori terkait.
- Data harta: Catat kepemilikan rumah, kendaraan, tabungan, investasi, dan harta lainnya per akhir tahun pajak.
- Data utang: Siapkan informasi pinjaman atau kewajiban yang masih dimiliki pada akhir tahun.
- Data keluarga: Periksa informasi anggota keluarga dan tanggungan sesuai kondisi sebenarnya.
- Penghasilan tambahan: Siapkan catatan penghasilan dari pekerjaan freelance, usaha, atau sumber lainnya jika ada.
Cara Lapor SPT Tahunan Melalui Coretax DJP
Kini, wajib pajak dapat memanfaatkan sistem Coretax DJP untuk mengakses layanan administrasi perpajakan secara online.
Secara umum, berikut tahapan yang perlu dilakukan:
- Buka laman resmi Coretax DJP melalui https://coretaxdjp.pajak.go.id.
- Masuk menggunakan akun dan kredensial yang telah terdaftar.
- Pilih menu pelaporan SPT Tahunan sesuai jenis wajib pajak.
- Periksa data penghasilan dan bukti potong yang tersedia.
- Lengkapi informasi harta, utang, tanggungan, serta penghasilan lainnya.
- Periksa kembali seluruh isian agar tidak terjadi kesalahan.
- Kirim SPT sesuai petunjuk sistem dan simpan bukti penerimaan elektronik.
Wajib pajak perlu memastikan seluruh informasi sesuai dengan dokumen pendukung. Jangan terburu-buru mengirim laporan sebelum memeriksa kembali setiap bagian.
Jangan Abaikan Kewajiban Lapor SPT
Pemotongan PPh Pasal 21 oleh perusahaan memang membantu karyawan memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, proses tersebut tidak selalu menggantikan kewajiban pelaporan SPT Tahunan.
Karena itu, setiap karyawan perlu memahami status perpajakannya, menyiapkan dokumen sejak awal, dan memanfaatkan Coretax DJP untuk melaporkan SPT secara tepat waktu.
Dengan pelaporan yang tertib, wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya sekaligus membantu menjaga administrasi perpajakan tetap akurat.
