Cilegon, Bulatan Times – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemasyarakatan yang semakin baik, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cilegon menggelar Sosialisasi dan Penguatan Pelayanan Publik. Selain itu, jajaran Lapas Cilegon juga menggelar sesi diskusi dan tanya jawab bersama Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Syafrida R. Rasahan. Rasahan, Rabu (11/11/2026).
Jajaran pejabat struktural dan seluruh pegawai mengikuti kegiatan yang berlangsung di Aula Lapas Kelas IIA Cilegon tersebut. Melalui kegiatan tersebut, Lapas Cilegon berupaya memperluas pemahaman pegawai mengenai penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik harus transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ombudsman RI Berikan Penguatan Pelayanan Publik
Dalam kegiatan tersebut, Syafrida R. Rasahan memberikan penguatan mengenai pentingnya membangun tata kelola pelayanan publik yang profesional dan responsif. Ia juga mengajak seluruh jajaran untuk meningkatkan integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan.
Syafrida menegaskan bahwa setiap penyelenggara layanan harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan maladministrasi. Menurutnya, kualitas pelayanan publik tidak hanya bergantung pada sistem dan prosedur, tetapi juga pada integritas serta tanggung jawab setiap petugas.
“Pelayanan publik harus dilaksanakan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Setiap petugas harus memiliki integritas, profesionalisme, serta tanggung jawab dalam memberikan pelayanan. Jangan sampai masyarakat merasa dipersulit atau tidak mendapatkan hak pelayanan sebagaimana mestinya,” ungkap Syafrida R. Rasahan.
Diskusi Interaktif Bahas Peningkatan Kualitas Layanan
Selain menyampaikan materi, Anggota Ombudsman RI juga membuka ruang diskusi dan tanya jawab bersama para pegawai. Melalui sesi interaktif tersebut, jajaran Lapas Cilegon berkesempatan menyampaikan berbagai pertanyaan. Selain itu, mereka memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencegahan praktik maladministrasi.
Diskusi ini sekaligus menjadi sarana bagi pegawai untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan. Selanjutnya, pegawai dapat mencari langkah perbaikan yang sesuai dengan prinsip pelayanan publik.
Kalapas Cilegon Tekankan Komitmen Pembenahan Pelayanan
Kepala Lapas Kelas IIA Cilegon, Wahyu Trah Utomo, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran. Mereka harus mengevaluasi dan membenahi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan.
Ia menegaskan bahwa seluruh pegawai harus menjadikan peningkatan kualitas pelayanan sebagai komitmen bersama. Komitmen tersebut tidak cukup hanya melalui pemenuhan standar administrasi. Selain itu, komitmen juga harus tercermin dalam sikap profesional, integritas, kedisiplinan, dan kepedulian saat memberikan pelayanan.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh jajaran semakin memahami pentingnya memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Masukan serta penguatan dari Ombudsman RI menjadi bekal berharga bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Wahyu Trah Utomo.
Perkuat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemasyarakatan
Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Cilegon kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Selanjutnya, seluruh jajaran diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan masukan dari Ombudsman RI dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan demikian, Lapas Cilegon dapat terus mengoptimalkan kualitas pelayanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan.
