JAKARTA, BULATAN TIMES – Kabar baik bagi para kreator dan pelaku industri kreatif Indonesia. Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyiapkan perluasan tarif Rp0 untuk pencatatan 19 jenis ciptaan. Kebijakan ini bertujuan mempermudah masyarakat melindungi karya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.
Rencana tersebut menjadi langkah lanjutan setelah pemerintah memberlakukan tarif Rp0 untuk pencatatan lagu dan musik sejak 1 Agustus 2026.
Kementerian Hukum juga telah memperoleh persetujuan prinsip dari Kementerian Keuangan pada 21 Oktober 2026. Selanjutnya, pemerintah menyiapkan regulasi dan penyesuaian sistem layanan sebelum menerapkan kebijakan tersebut.
19 Jenis Layanan Hak Cipta Masuk Rencana Perluasan
Perluasan tarif Rp0 mencakup 19 jenis layanan pencatatan ciptaan. Beberapa di antaranya meliputi karya buku, fotografi, seni rupa, film, video game, hingga program komputer.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya mengurangi hambatan biaya bagi para pencipta. Sebelumnya, beberapa layanan pencatatan ciptaan tersebut memiliki tarif Rp200.000 per permohonan.
Kini, pemerintah merencanakan penghapusan biaya pencatatan untuk layanan yang masuk dalam perluasan tersebut. Dengan demikian, semakin banyak kreator berpeluang mengakses layanan perlindungan kekayaan intelektual.
Kapan Tarif Rp0 Mulai Berlaku?
Pemerintah menargetkan perluasan tarif Rp0 untuk 19 jenis layanan lainnya mulai November 2026.
Namun, penerapannya masih menunggu penerbitan Peraturan Menteri Hukum serta penyelesaian penyesuaian sistem layanan.
Sementara itu, pencatatan lagu dan musik telah menikmati tarif Rp0 sejak 1 Agustus 2026. Artinya, pemerintah menjalankan kebijakan secara bertahap sebelum memperluasnya ke jenis ciptaan lainnya.
Hak Cipta Berbeda dengan Pencatatan Hak Cipta
Masyarakat juga perlu memahami perbedaan antara hak cipta dan pencatatan hak cipta.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta timbul secara otomatis setelah pencipta mewujudkan karyanya dalam bentuk nyata.
Artinya, pencipta tidak harus mencatatkan karyanya terlebih dahulu untuk memperoleh hak cipta. Namun, pencatatan dapat membantu mendokumentasikan karya dan menjadi bukti awal kepemilikan ketika muncul persoalan hukum.
Selain itu, kebijakan tarif Rp0 ini tidak otomatis berlaku untuk seluruh layanan kekayaan intelektual. Pendaftaran merek dan paten tetap mengikuti ketentuan biaya masing-masing.
Dorong Kreativitas dan Perlindungan Karya Anak Bangsa
Rencana perluasan layanan gratis ini menjadi peluang bagi penulis, musisi, fotografer, seniman, pengembang gim, hingga kreator digital untuk semakin memperhatikan perlindungan karya.
Dengan akses pencatatan yang lebih terjangkau, pemerintah berharap kesadaran masyarakat terhadap kekayaan intelektual semakin meningkat.
Langkah ini juga diharapkan mampu menciptakan ekosistem kreatif yang lebih kuat, memberikan kepastian hukum, serta mendorong lahirnya karya-karya inovatif dari Indonesia.
Masyarakat dapat mengikuti perkembangan kebijakan dan informasi layanan kekayaan intelektual melalui situs resmi Kementerian Hukum di kemenkum.go.id.
