Bulatan Times – Menikah dengan Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi salah satu jalan bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Namun, pernikahan tidak serta-merta mengubah status kewarganegaraan seseorang. Pemohon tetap harus memenuhi persyaratan hukum dan mengikuti prosedur pewarganegaraan.
Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Melalui aturan ini, pemerintah memberikan kesempatan bagi WNA yang menikah secara sah dengan WNI untuk mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia.
1. Syarat Menjadi WNI Melalui Perkawinan
Pasal 19 UU Nomor 12 Tahun 2006 mengatur mekanisme pewarganegaraan berdasarkan perkawinan. WNA yang menikah secara sah dengan WNI dapat menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia di hadapan pejabat berwenang.
Namun, pemohon harus memenuhi ketentuan masa tinggal di Indonesia. Undang-undang mensyaratkan pemohon telah tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun secara tidak berturut-turut.
Selain itu, proses tersebut tidak boleh menimbulkan kewarganegaraan ganda. Apabila ketentuan ini tidak terpenuhi karena persoalan kewarganegaraan ganda, pemohon dapat memperoleh izin tinggal tetap sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Dokumen yang Perlu Dipersiapkan
Sebelum mengajukan permohonan, pemohon perlu menyiapkan data diri dan dokumen pendukung. Beberapa informasi penting meliputi:
- Identitas dan biodata lengkap pemohon.
- Identitas suami atau istri yang berstatus WNI.
- Buku nikah atau akta perkawinan yang sah.
- Informasi izin tinggal keimigrasian.
- Alamat tempat tinggal di Indonesia.
- Dokumen pendukung lain sesuai ketentuan layanan AHU.
Pemohon juga perlu memperhatikan ketentuan legalisasi dokumen. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) meminta pemohon melampirkan fotokopi dokumen persyaratan yang telah dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi penerbit dokumen.
3. Begini Prosedur Pengajuan Kewarganegaraan
Kini, pemohon dapat mengakses layanan pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran secara elektronik melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Berikut tahapan yang perlu pemohon ikuti:
Pertama, lakukan registrasi akun. Pemohon mengakses portal layanan AHU dan memilih menu pewarganegaraan. Selanjutnya, pemohon membuat akun menggunakan alamat email aktif.
Kedua, lengkapi formulir permohonan. Setelah aktivasi akun, pemohon masuk ke sistem dan mengisi biodata pribadi serta informasi pasangan.
Ketiga, lengkapi surat pernyataan. Pemohon membaca dan menyetujui pernyataan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.
Keempat, unggah dokumen pendukung. Pemohon mengunggah seluruh dokumen sesuai persyaratan sistem. Pastikan setiap dokumen terbaca dengan jelas agar proses verifikasi berjalan lancar.
Kelima, selesaikan pembayaran. Pemohon mengikuti mekanisme pemesanan dan pembayaran voucher layanan sesuai tarif yang berlaku.
Keenam, pantau proses verifikasi. Petugas AHU memeriksa permohonan dan dokumen yang masuk. Pemohon dapat memantau perkembangan pengajuan melalui akun masing-masing.
Jika petugas meminta perbaikan, pemohon perlu segera melengkapi atau memperbaiki dokumen. Setelah verifikator menyetujui permohonan, pemohon dapat mengunduh dokumen keputusan melalui sistem.
4. Perhatikan Ketentuan Kewarganegaraan Ganda
Satu hal penting yang perlu calon pemohon pahami ialah Indonesia tidak menerapkan kewarganegaraan ganda tanpa batas bagi orang dewasa.
Karena itu, WNA yang ingin memperoleh status WNI melalui perkawinan harus memperhatikan ketentuan pelepasan kewarganegaraan sebelumnya agar tidak menimbulkan kewarganegaraan ganda.
Ketentuan ini menjadi bagian penting dalam menjaga kepastian hukum dan kejelasan status kewarganegaraan seseorang.
5. Akses Informasi Resmi Melalui Layanan AHU
Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat mengakses layanan kewarganegaraan melalui portal resmi Ditjen AHU di https://kewarganegaraan.ahu.go.id/ atau https://ahu.go.id/.
Dengan memahami persyaratan dan mengikuti prosedur secara tepat, pemohon dapat menjalani proses pewarganegaraan berdasarkan perkawinan dengan lebih mudah dan tertib.
Informasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa ikatan perkawinan dan status kewarganegaraan merupakan dua hal berbeda yang masing-masing memiliki ketentuan hukum.
Sumber:
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum.
