BULATAN TIMES – Masyarakat adat Baduy di Kabupaten Lebak, Banten, menolak wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Penolakan tersebut berkaitan dengan keselamatan satwa langka sekaligus hubungan sejarah dan adat masyarakat Baduy dengan kawasan Ujung Kulon.
Kepala Desa Kanekes sekaligus tokoh adat Baduy, Jaro Oom, meminta pemerintah mempertahankan badak Jawa di habitat aslinya. Ia menegaskan bahwa keberadaan satwa bercula satu itu memiliki nilai penting dalam sejarah dan ajaran leluhur masyarakat Baduy.
Sikap tersebut disampaikan Jaro Oom dalam sejumlah keterangan pada 16-17 November 2026, ketika wacana pengembangan habitat kedua badak Jawa menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat.
Menurut Jaro Oom, kawasan Ujung Kulon bukan hanya tempat hidup badak Jawa. Keberadaan satwa tersebut juga memiliki hubungan dengan wilayah yang secara turun-temurun dianggap penting dalam tradisi masyarakat Baduy.
Hubungan Masyarakat Baduy dengan Ujung Kulon
Jaro Oom menjelaskan bahwa masyarakat Baduy memiliki amanat leluhur untuk menjaga kelestarian kawasan Ujung Kulon, termasuk hutan, sumber air, dan satwa yang hidup di dalamnya.
Beberapa kawasan yang disebut memiliki hubungan dengan tradisi Baduy antara lain Sanghyang Sirah, Gunung Honje, Pulau Peucang, dan Pulau Panaitan.
“Kami diberikan amanat oleh leluhur untuk menjaga Ujung Kulon, ada Sanghyang Sirah, Pulau Peucang, Panaitan, kami harus menjaga, termasuk badak,” kata Jaro Oom, dikutip dari laman detikNews, Senin (16/11/2026).
Menurut Jaro Oom, hubungan masyarakat Baduy dengan kawasan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pesan adat, tetapi juga kegiatan yang diwariskan dari generasi sebelumnya.
Ia menyebut masyarakat Baduy menjalankan ritual adat di kawasan Gunung Honje setiap tiga tahun sekali. Kegiatan tersebut biasanya diikuti sekitar 40 hingga 45 orang.
Ritual itu berkaitan dengan penghormatan terhadap tempat yang memiliki nilai sejarah dan peninggalan leluhur dalam tradisi masyarakat Baduy.
Jaro Oom menegaskan bahwa sikap mempertahankan badak Jawa di Ujung Kulon bukan semata-mata pandangan pribadinya, melainkan bagian dari tanggung jawab yang dijalankan melalui lembaga adat.
Karena itu, ia meminta pemerintah mempertimbangkan hubungan adat tersebut sebelum mengambil keputusan mengenai pemindahan badak Jawa ke luar Banten.
Jaro Oom Khawatir Badak Jawa Tidak Selamat Jika Dipindahkan
Selain alasan sejarah dan adat, masyarakat Baduy menyampaikan kekhawatiran terhadap keselamatan badak Jawa apabila dipindahkan dari Ujung Kulon.
Dalam keterangannya pada Senin (16/11/2026), Jaro Oom menilai pemindahan satwa yang populasinya sangat terbatas memerlukan pertimbangan ilmiah yang cermat.
Ia mengkhawatirkan risiko kematian maupun kesulitan adaptasi ketika badak dipindahkan ke lingkungan yang berbeda dari habitat asalnya.
Menurut Jaro Oom, ekosistem Ujung Kulon selama ini telah menyediakan kebutuhan hidup badak Jawa, termasuk tumbuhan pakan, sumber air, kawasan rawa, dan kubangan alami.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat Baduy meminta pemerintah mengutamakan perlindungan populasi di Ujung Kulon.
Jaro Oom juga mengingatkan agar kebijakan konservasi tidak dipaksakan tanpa mempertimbangkan kemungkinan dampaknya terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat.
Penolakan pemindahan badak Jawa tidak berarti masyarakat Baduy menolak upaya penyelamatan satwa langka. Jaro Oom justru menyatakan dukungan terhadap penguatan perlindungan dan pelestarian badak Jawa di habitat aslinya.
Baca Juga: Riyono Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon, Kemenhut Masih Kaji Alas Purwo
Pemerintah Belum Menetapkan Habitat Kedua Badak Jawa
Di tengah penolakan masyarakat adat, Kementerian Kehutanan memastikan belum ada keputusan final mengenai pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Kamis (19/11/2026) menjelaskan bahwa pengembangan habitat kedua masih berada pada tahap kajian ilmiah.
Selain Alas Purwo, pemerintah juga mempertimbangkan Taman Nasional Baluran dan sejumlah kawasan konservasi lainnya sebagai kemungkinan habitat tambahan.
Menurut Raja Juli, tujuan pengembangan habitat kedua adalah mengurangi risiko kepunahan akibat seluruh populasi badak Jawa terkonsentrasi di satu kawasan.
Risiko yang menjadi pertimbangan meliputi bencana tsunami, aktivitas vulkanik, wabah penyakit, serta persoalan keragaman genetik populasi.
Meski demikian, Raja Juli memastikan bahwa Ujung Kulon akan tetap menjadi habitat utama badak Jawa.
Apabila penelitian pada akhirnya merekomendasikan pengembangan populasi kedua, pemindahan tidak akan dilakukan terhadap seluruh badak yang hidup di Ujung Kulon.
Pemerintah juga belum menetapkan jumlah individu, metode pemindahan, maupun waktu pelaksanaan karena seluruhnya masih membutuhkan rekomendasi ilmiah.
Baca Juga: Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, BRIN Sebut Alas Purwo Butuh Studi Khusus
Masyarakat Adat Minta Pemerintah Tidak Memaksakan Relokasi
Jaro Oom meminta pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak merealisasikan wacana pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo.
Menurutnya, nilai sejarah dan filosofi keberadaan badak Jawa di Ujung Kulon merupakan bagian penting yang harus dipertimbangkan dalam kebijakan konservasi.
Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi juga meminta pemerintah pusat mengkaji ulang wacana tersebut. Ia menilai badak Jawa merupakan salah satu identitas penting Kabupaten Pandeglang yang perlu dilestarikan.
Sementara itu, Kementerian Kehutanan menyatakan penilaian kelayakan habitat kedua tidak hanya mencakup pakan, air, kondisi ekosistem, kesehatan, dan keamanan satwa.
Aspek sosial serta keterlibatan masyarakat di sekitar kawasan juga menjadi bagian dari penilaian sebelum pemerintah mengambil keputusan mengenai pengembangan habitat kedua badak Jawa.





