BULATAN TIMES – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menerbitkan laporan polisi dugaan makar sebagai pengembangan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana makar di balik kegiatan penyadapan tersebut.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan perkembangan itu dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Suyudi, penerbitan laporan polisi dilakukan di tengah penanganan perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghilangan data elektronik yang sebelumnya telah menjerat empat tersangka.
Polri masih menelusuri apakah terdapat tindakan yang dilakukan secara bersama-sama atau permufakatan jahat dengan tujuan melakukan makar.
Meski laporan polisi telah diterbitkan, penyidik belum menyimpulkan bahwa dugaan penyadapan ilegal tersebut terbukti sebagai tindak pidana makar. Pembuktian terhadap dugaan itu dilakukan secara terpisah dari perkara penyadapan yang sudah berjalan.
Laporan Polisi Dugaan Makar Jadi Pengembangan Perkara
Suyudi menjelaskan bahwa penyelidikan dugaan makar tidak serta-merta didasarkan pada temuan penyadapan ilegal terhadap Presiden.
Kepolisian perlu membuktikan tujuan kegiatan penyadapan, pihak yang memberikan perintah, serta kemungkinan adanya rencana tindakan lain yang mengarah pada tindak pidana makar.
“Untuk mendalami dugaan tersebut penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan,” kata Suyudi, dikutip dari laman ANTARA, Kamis (12/11/2026).
Selain menelusuri perintah, penyidik akan memeriksa personel yang diduga mengetahui kegiatan penyadapan dan mendalami peran masing-masing pihak.
Kapolri menegaskan bahwa dugaan penyadapan, akses ilegal, maupun penghapusan data elektronik tidak dapat langsung dijadikan kesimpulan telah terjadi makar.
Sebelumnya, pada 10 November 2026, Divisi Humas Polri telah mengumumkan pembentukan tim khusus yang dipimpin Kepala Bareskrim untuk mendalami kemungkinan tindak pidana tersebut.
Penerbitan laporan polisi pada 12 November menjadi tahapan lanjutan setelah penyelidikan awal dan pembentukan tim khusus.
Baca Juga: Kasus Listyo Sigit, Yusril Sebut Ada Indikasi Makar
Bareskrim Periksa Puluhan Saksi
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan penyelidikan dugaan makar telah melibatkan pemeriksaan puluhan saksi.
Dalam satu pekan pemeriksaan, tim penyelidik telah meneliti keterangan 28 saksi dari Direktorat Siber. Bareskrim kemudian menambah pemeriksaan terhadap sekitar 10 saksi lainnya.
Hasil pemeriksaan tersebut juga dikoordinasikan dengan ahli pidana dan ahli hukum untuk mendalami kemungkinan unsur tindak pidana.
Susatyo menjelaskan bahwa laporan polisi diterbitkan setelah ditemukan dugaan peristiwa pidana yang perlu ditelusuri lebih lanjut, termasuk kemungkinan permufakatan jahat.
Secara terpisah, Kepala Bareskrim Komjen Asep Safrudin menyampaikan bahwa timnya memperoleh bukti permulaan yang dinilai cukup untuk membuat laporan polisi terkait dugaan makar.
Namun, bukti permulaan untuk menerbitkan laporan tersebut belum berarti kesalahan pidana seseorang telah terbukti.
Bareskrim masih harus melanjutkan penyelidikan dan mengumpulkan alat bukti sebelum menentukan apakah perkara dugaan makar dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Sementara itu, perkara pokok dugaan penyadapan ilegal telah memiliki empat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU. Penetapan tersangka pada perkara penyadapan tidak otomatis menjadikan keempatnya terbukti melakukan makar.
Komisi III DPR Minta Pasal Makar Diterapkan
Dalam rapat kerja yang sama, Komisi III DPR meminta Polri mengembangkan penanganan perkara dengan menerapkan ketentuan pidana makar terhadap pihak yang diduga terlibat.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menilai rangkaian dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara menyeluruh.
Komisi III berpendapat bahwa dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik tersebut dapat berkaitan dengan tindak pidana makar.
Pandangan itu kemudian dimasukkan dalam kesimpulan rapat kerja Komisi III bersama Kapolri pada Kamis (12/11/2026).
DPR juga meminta kepolisian tidak menghentikan pengusutan pada tersangka yang telah diumumkan, tetapi terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Komisi III menekankan agar penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan hukum.
Meski DPR mendorong penerapan pasal makar, penentuan unsur pidana tetap menjadi bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan kepolisian. Penilaian Komisi III tidak menggantikan pembuktian dalam proses hukum.
Baca Juga: Brigjen TK Diperiksa Propam, Polri Dalami Perannya dalam Dugaan Penyadapan Presiden
Bareskrim menyatakan perkembangan penyelidikan dugaan makar berikutnya akan disampaikan setelah pemeriksaan lanjutan dan pendalaman terhadap bukti yang telah dikumpulkan.
