BULATAN TIMES – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mempercepat pemeriksaan kesehatan calon haji 2027 serta penetapan kelayakan mereka untuk berangkat ke Tanah Suci.
Percepatan tersebut diperlukan agar calon jemaah yang masuk dalam alokasi kuota memiliki waktu cukup untuk melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Pemerintah menetapkan batas pelunasan tahap pertama pada 10 Desember 2026.
Marwan menyampaikan permintaan itu dalam kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Asrama Haji Embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, keterlambatan penetapan kelayakan kesehatan berpotensi menyebabkan kuota keberangkatan tidak terserap secara optimal meskipun calon jemaah telah masuk dalam daftar yang berhak melunasi biaya haji.
Ia meminta Kemenhaj meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi hambatan pemeriksaan kesehatan, terutama bagi calon jemaah yang tinggal di daerah kepulauan dan wilayah terpencil.
Pemeriksaan Kesehatan Calon Haji Jadi Syarat Pelunasan
Penetapan istitaah kesehatan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum calon jemaah dapat melakukan pelunasan Bipih.
Istitaah kesehatan menunjukkan kemampuan seseorang secara fisik dan mental untuk menjalani perjalanan serta rangkaian ibadah haji.
Ketentuan pemeriksaan kesehatan jemaah haji 2027 mengacu pada Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 82 Tahun 2026 tentang Pedoman Penetapan Istitaah Kesehatan Jemaah Haji Indonesia.
Pemeriksaan tersebut tidak hanya mencakup kondisi fisik. Petugas kesehatan juga menilai kemampuan kognitif, kondisi kesehatan mental, serta kemampuan calon jemaah melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri.
Marwan meminta proses penilaian dilakukan lebih cepat tanpa mengabaikan standar kesehatan yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.
Dalam kunjungan tersebut, Marwan turut menyoroti sembilan kategori penyakit yang menurut keterangannya menjadi dasar larangan keberangkatan jemaah oleh otoritas Arab Saudi.
Ia meminta Kemenhaj memberikan kepastian terhadap calon jemaah yang memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan kesehatan agar proses penetapan keberangkatan tidak berlarut-larut.
“Tiba-tiba nanti waktunya habis, sementara kuota belum terserap dengan baik,” kata Marwan, dikutip dari laman DPR RI, Jumat (20/11/2026).
Marwan juga mempertanyakan kesiapan daftar calon jemaah pengganti apabila terdapat peserta yang dinyatakan tidak dapat berangkat karena kondisi kesehatan.
Persoalan penggantian porsi tersebut masih harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Calon jemaah yang tidak memenuhi syarat kesehatan tidak otomatis dapat mengalihkan porsinya kepada anggota keluarga.
Pelunasan Haji 2027 Dibuka dalam Dua Tahap
Kementerian Haji dan Umrah telah menetapkan dua tahap pelunasan Bipih reguler untuk musim haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi.
Pelunasan tahap pertama berlangsung mulai 10 November hingga 10 Desember 2026.
Tahap tersebut diperuntukkan bagi calon jemaah yang telah melunasi biaya tetapi keberangkatannya tertunda, jemaah yang masuk alokasi kuota tahun berjalan, serta jemaah lanjut usia yang memperoleh prioritas.
Apabila masih terdapat sisa kuota setelah tahap pertama, pemerintah menjadwalkan pelunasan tahap kedua pada 16 hingga 31 Desember 2026.
Tahap kedua mencakup kategori tertentu, antara lain jemaah yang gagal melunasi karena gangguan sistem, pendamping lansia, penyandang disabilitas beserta pendampingnya, jemaah yang terpisah dari mahram atau keluarga, serta peserta cadangan dan pembimbing KBIHU sesuai ketentuan.
Pelayanan pelunasan dilaksanakan pada hari kerja mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB.
Untuk musim haji 2027, pemerintah menetapkan kuota haji reguler Indonesia sebanyak 203.320 jemaah.
Marwan menekankan pentingnya kepastian hasil pemeriksaan kesehatan sebelum tenggat pelunasan berakhir. Dengan demikian, calon jemaah yang memenuhi syarat dapat menyelesaikan kewajiban pembayarannya, sedangkan kuota yang belum terisi dapat ditangani melalui mekanisme yang berlaku.
Baca Juga: Kemenhaj Blokir Akses Travel Assyifa, 95 Orang Gagal Dipulangkan
DPR Soroti Pemeriksaan Kesehatan di Daerah Terpencil
Selain jadwal pelunasan, DPR menyoroti keterbatasan akses pelayanan kesehatan bagi calon jemaah yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
Kondisi geografis serta keterbatasan fasilitas kesehatan dapat memperlambat pelaksanaan pemeriksaan dan penetapan istitaah.
Marwan meminta Kemenhaj melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengatasi persoalan tersebut.
Pusat Kesehatan Haji juga didorong meningkatkan kerja sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota agar pemeriksaan kesehatan dapat menjangkau seluruh calon jemaah sesuai alokasi keberangkatan.
Kemenhaj sebelumnya telah mendorong pembentukan satuan tugas istitaah kesehatan di Kepulauan Riau sebagai salah satu langkah penguatan koordinasi dan penanganan kendala pemeriksaan.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan dapat mengidentifikasi persoalan pemeriksaan serta menindaklanjuti kebutuhan calon jemaah sesuai kewenangan masing-masing.
Kemenhaj Minta Petugas Aktif Mendampingi Calon Jemaah
Kementerian Haji dan Umrah sebelumnya telah meminta seluruh jajaran penyelenggara haji di daerah lebih aktif mendampingi calon jemaah yang berhak melakukan pelunasan.
Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj Ian Heriyawan pada Kamis (19/11/2026) meminta petugas memetakan calon jemaah melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).
Selain mempercepat verifikasi kesehatan, petugas diminta memastikan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menyampaikan informasi mengenai jadwal serta persyaratan pelunasan.
Kendala administrasi, pemeriksaan kesehatan, akses perbankan, dan pemahaman calon jemaah terhadap prosedur harus ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi.
Baca Juga: Kemenag Siapkan Formasi CPNS Guru 2027, Guru PPPK Berpeluang Ikut Seleksi
Calon jemaah haji 2027 yang masuk alokasi keberangkatan dapat memeriksa status berhak lunas melalui layanan resmi Kemenhaj. Mereka juga perlu mengikuti pemeriksaan kesehatan di fasilitas yang berwenang sebelum melakukan pelunasan Bipih.
Bagi calon jemaah yang masih menghadapi kendala administrasi atau pemeriksaan kesehatan, Kemenhaj meminta jajaran kantor di daerah membantu mengidentifikasi persoalan dan memberikan penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.





