JAKARTA, BULATAN TIMES – Pelaku industri otomotif berharap mobil hybrid ikut mendapatkan pembebasan dari aturan ganjil genap di Jakarta, seperti yang sudah berlaku bagi kendaraan listrik berbasis baterai. Aspirasi tersebut disampaikan Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji pada Selasa (10/11/2026).
Menurut Sarmuji, pembebasan ganjil genap merupakan salah satu insentif nonfiskal yang paling diharapkan produsen kendaraan rendah emisi. Kebijakan tersebut dinilai dapat memberikan kemudahan tambahan bagi masyarakat yang menggunakan mobil hybrid.
Namun, permintaan industri itu belum menjadi kebijakan baru. Mobil hybrid masih harus mengikuti pembatasan ganjil genap pada ruas jalan dan waktu yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Mobil Listrik Sudah Bebas Ganjil Genap di Jakarta
Pengecualian ganjil genap bagi kendaraan listrik telah diatur melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 yang mengubah Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menegaskan pada 5 Mei 2026 bahwa kebijakan bebas ganjil genap tetap berlaku untuk kendaraan listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle (BEV).
Selain pengecualian pembatasan lalu lintas, kendaraan listrik berbasis baterai juga mendapatkan fasilitas pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sesuai ketentuan yang berlaku di Jakarta.
Fasilitas tersebut berbeda dari kebijakan untuk mobil hybrid.
Mobil listrik berbasis baterai menggunakan motor listrik sebagai penggerak tanpa mesin bensin. Sementara itu, mobil hybrid menggabungkan mesin pembakaran internal dengan motor listrik untuk menggerakkan kendaraan.
Beberapa jenis hybrid juga memiliki sistem pengisian baterai dari sumber listrik eksternal, seperti Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV). Ada pula Range Extended Electric Vehicle (REEV) yang menggunakan mesin pembakaran untuk membantu menyediakan energi bagi sistem penggerak listrik.
Meski memiliki teknologi elektrifikasi, kendaraan tersebut belum secara umum termasuk dalam pengecualian ganjil genap yang diberikan kepada mobil listrik berbasis baterai.
Baca Juga: Honda Perlihatkan Avancier Baru, Calon SUV Hybrid 7 Penumpang di Atas CR-V
Industri Harapkan Insentif di Luar Keringanan Pajak
Sarmuji menyampaikan bahwa pemerintah sebenarnya sudah menyediakan sejumlah insentif untuk kendaraan hybrid. Namun, fasilitas tersebut diberikan kepada produsen yang memenuhi persyaratan, termasuk ketentuan komponen dalam negeri dan investasi.
Pelaku industri masih menginginkan dukungan tambahan di luar fasilitas fiskal, terutama kemudahan penggunaan kendaraan di kawasan perkotaan.
Sebelumnya, pada 21 Oktober 2026, Sarmuji juga mengusulkan perluasan insentif nonfiskal bagi kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV. Selain pengecualian ganjil genap, bentuk dukungan yang dibahas mencakup fasilitas parkir khusus dan pengisian daya.
Usulan tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah mengembangkan industri kendaraan rendah emisi melalui berbagai pilihan teknologi, tidak terbatas pada mobil listrik berbasis baterai.
Meski demikian, kebijakan pembebasan ganjil genap di Jakarta juga berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur lalu lintas.
Sarmuji pada 6 November menyampaikan bahwa pembahasan insentif kendaraan hybrid masih memerlukan koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pemerintah belum menetapkan skema baru yang memberikan pengecualian ganjil genap secara menyeluruh kepada mobil hybrid.
Baca Juga: Toyota hingga BYD Siapkan Mobil Baru di GAIKINDO Auto Week 2026
Aturan Ganjil Genap Masih Berlaku untuk Mobil Hybrid
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memberlakukan sistem ganjil genap di sejumlah ruas jalan ibu kota berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Pembatasan kendaraan diterapkan pada hari Senin hingga Jumat, kecuali hari libur nasional, dalam dua periode:
- Pagi: pukul 06.00–10.00 WIB.
- Sore hingga malam: pukul 16.00–21.00 WIB.
Bagi pemilik mobil hybrid, penggunaan kendaraan pada ruas yang terkena pembatasan masih harus menyesuaikan angka terakhir pelat nomor dengan tanggal perjalanan.
Kendaraan dengan angka terakhir pelat genap dapat melintas pada tanggal genap, sedangkan kendaraan berpelat ganjil mengikuti tanggal ganjil selama jam pembatasan berlaku.
Mobil listrik berbasis baterai yang memenuhi ketentuan pengecualian tidak dikenai pembatasan berdasarkan angka terakhir pelat nomor tersebut.
