BULATAN TIMES – Pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mempertimbangkan pinjaman online untuk modal usaha perlu memeriksa legalitas penyedia pembiayaan sebelum menyerahkan dokumen pribadi atau mengajukan pinjaman.
Pemeriksaan dapat dilakukan melalui Financial Institutions Directory (FIND), layanan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyediakan informasi perusahaan sektor jasa keuangan, termasuk status perizinan serta kanal komunikasi resminya.
Panduan ini relevan dengan dimulainya Bulan Fintech Nasional 2026 pada Rabu (11/11/2026). Kegiatan yang berlangsung hingga 12 Desember tersebut mencakup edukasi keuangan dan penguatan pemanfaatan teknologi finansial bagi pelaku usaha, termasuk UMKM.
Apa Itu FIND OJK?
FIND merupakan direktori resmi yang dikelola OJK untuk membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai pelaku usaha sektor jasa keuangan dan profesi sektor keuangan yang berizin, terdaftar, atau diawasi OJK.
Melalui direktori tersebut, masyarakat dapat mencari identitas perusahaan keuangan dan memeriksa informasi legalitasnya.
FIND juga menyediakan informasi mengenai kanal komunikasi perusahaan yang dapat digunakan untuk membedakan layanan resmi dari pihak yang mengatasnamakan penyedia keuangan tertentu.
Informasi tersebut penting karena nama aplikasi atau merek yang tercantum dalam iklan belum tentu sama dengan nama badan hukum penyelenggaranya.
Demikian pula, pencantuman logo OJK dalam materi promosi tidak dapat dijadikan bukti tunggal bahwa sebuah layanan memiliki izin.
Cara Cek Legalitas Pinjol melalui FIND OJK
Pemilik usaha dapat mengakses FIND melalui alamat resmi find.ojk.go.id.
Berikut langkah pemeriksaan yang dapat dilakukan:
- Buka situs FIND OJK melalui browser dan pastikan alamatnya menggunakan domain resmi ojk.go.id.
- Pilih pencarian lembaga jasa keuangan.
- Masukkan nama perusahaan yang menawarkan pembiayaan atau nomor izin apabila sudah diketahui.
- Periksa hasil pencarian dan cocokkan identitas badan hukum dengan informasi yang diberikan penyedia pinjaman.
- Buka informasi perusahaan yang tersedia untuk memeriksa status perizinan dan kanal komunikasi resminya.
- Bandingkan alamat situs, nomor telepon, dan informasi kontak dalam direktori dengan penawaran yang diterima.
Pencarian juga dapat dilakukan menggunakan nama produk atau nomor izin produk apabila informasi tersebut tersedia pada layanan FIND.
Jika nama aplikasi tidak ditemukan, pengguna perlu mencari nama badan hukum penyelenggaranya sebelum mengambil kesimpulan mengenai legalitas layanan.
Untuk memastikan status penyelenggara pinjaman daring, masyarakat juga dapat membandingkan hasil FIND dengan direktori Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang diterbitkan OJK.
Apabila identitas atau status izin masih meragukan, pengguna dapat meminta konfirmasi melalui Kontak OJK 157 sebelum melanjutkan proses pengajuan.
Baca Juga: BI Checking Ganti SLIK OJK, Begini Cara Cek Utang Online
Cocokkan Kontak Resmi, Bukan Hanya Nama Perusahaan
Menemukan nama perusahaan dalam direktori OJK belum cukup untuk membuktikan bahwa setiap akun media sosial atau nomor WhatsApp yang menggunakan nama tersebut merupakan saluran resmi.
Pelaku usaha perlu memastikan bahwa pihak yang menawarkan pinjaman benar-benar terhubung dengan perusahaan yang tercantum dalam direktori.
Misalnya, seseorang menerima tawaran pembiayaan melalui pesan WhatsApp dengan logo perusahaan berizin OJK. Jika nomor pengirim tidak tercantum sebagai kontak resmi, pengguna sebaiknya menghubungi perusahaan melalui kanal yang terverifikasi untuk memastikan keaslian penawaran.
Perhatian juga diperlukan apabila pihak yang menawarkan pinjaman meminta pembayaran awal ke rekening pribadi, mendesak pengiriman dokumen lewat nomor tidak dikenal, atau menjanjikan pencairan tanpa pemeriksaan.
KTP, dokumen usaha, data rekening, serta informasi keuangan lainnya sebaiknya hanya diserahkan melalui mekanisme resmi penyedia yang sudah diverifikasi.
PIN, kata sandi, dan kode OTP tidak boleh diberikan kepada pihak yang meminta akses akun, termasuk yang mengaku sebagai petugas perusahaan pembiayaan.
Periksa Biaya dan Kemampuan Membayar Sebelum Mengajukan
Legalitas perusahaan tidak otomatis menjamin suatu pinjaman sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan keuangan usaha.
Pemilik UMKM tetap perlu mengetahui jumlah dana yang diterima, biaya pendanaan, jangka waktu, jadwal angsuran, denda keterlambatan, dan total kewajiban pembayaran.
Dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, OJK mewajibkan penyelenggara menyampaikan informasi mengenai jumlah pendanaan, jangka waktu, termin pembayaran, serta biaya keseluruhan kepada pengguna.
Biaya yang perlu diperiksa tidak hanya bunga atau imbal hasil, tetapi juga biaya administrasi, komisi, dan biaya lain yang berlaku sesuai ketentuan layanan.
Bagi pelaku UMKM, jadwal pembayaran perlu disesuaikan dengan arus kas usaha. Pendapatan yang tidak tetap dapat memengaruhi kemampuan memenuhi angsuran pada tanggal yang sudah disepakati.
Sebelum menandatangani perjanjian, pemilik usaha dapat membandingkan kebutuhan modal dengan sumber dana yang tersedia, termasuk dana internal, pembiayaan perbankan, dan layanan pembiayaan resmi lain.
Pengajuan pinjaman tidak harus menjadi pilihan apabila kebutuhan usaha masih dapat dipenuhi tanpa menambah kewajiban pembayaran.
Baca Juga: Cara Daftar QRIS untuk Usaha, Ini Syarat dan Biaya Transaksi Terbaru
Apa yang Dilakukan Jika Penyedia Tidak Bisa Diverifikasi?
Jika identitas perusahaan, status izin, atau kanal komunikasi tidak dapat dipastikan, pengguna sebaiknya tidak melanjutkan pengiriman data pribadi maupun proses pengajuan.
Masyarakat dapat menghubungi Kontak OJK melalui telepon 157 atau WhatsApp resmi 081 157 157 157 untuk meminta informasi mengenai legalitas penyedia jasa keuangan.
OJK juga menyediakan direktori khusus LPBBTI sebagai rujukan untuk memeriksa perusahaan penyelenggara pendanaan daring yang berizin.
Jika menemukan penawaran mencurigakan, pengguna dapat menyimpan identitas pengirim, alamat situs, nomor kontak, serta bukti pesan untuk mendukung laporan kepada pihak berwenang.
Bulan Fintech Nasional 2026 juga menyediakan kegiatan literasi dan edukasi keuangan. Rangkaian tersebut dijadwalkan mencapai puncaknya pada BFN Fest pada 26–27 November 2026 di Balai Kartini, Jakarta, dengan program diskusi, workshop, pameran, dan pertemuan antara pelaku fintech serta sektor usaha.
