Bulatan Times – Persoalan dalam pelayanan hukum membutuhkan solusi nyata, bukan sekadar pembahasan. Melalui PASTI ADA SOLUSI Episode 25, Kementerian Hukum (Kemenkum) mempertemukan jajaran pimpinan untuk mengurai berbagai kendala sekaligus memperkuat langkah penyelesaian secara bersama.
Forum ini membahas sejumlah isu penting, mulai dari persoalan kenotariatan hingga layanan kewarganegaraan. Selain mencari jalan keluar, kegiatan tersebut juga mendorong komunikasi yang lebih terbuka antara pimpinan dan seluruh jajaran Kemenkum.
PASTI ADA SOLUSI Perkuat Komunikasi Lintas Unit
Kegiatan ini menghadirkan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo, serta Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Hermansyah Siregar.
Selain itu, Kepala BPSDM Hukum Wisnu Nugroho Dewanto, Inspektur Jenderal, dan para Pimpinan Tinggi Pratama turut mengikuti forum tersebut. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas juga bergabung secara virtual melalui Zoom.
Kehadiran para pimpinan tersebut memperkuat koordinasi lintas unit. Dengan demikian, setiap persoalan dapat memperoleh perhatian sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Nico Afinta: Setiap Persoalan Harus Memiliki Solusi
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta menekankan pentingnya komunikasi terbuka dalam menghadapi berbagai tantangan organisasi.
Menurutnya, PASTI ADA SOLUSI harus menjadi jembatan komunikasi bagi seluruh jajaran. Melalui forum ini, setiap unit kerja memiliki kesempatan untuk menyampaikan hambatan sekaligus mencari penyelesaian bersama.
“Yang terpenting, jangan sampai persoalan hanya berhenti pada penyampaian, tetapi harus ada tindak lanjut dan solusi yang jelas,” tegas Nico.
Lebih lanjut, Nico mengajak seluruh jajaran untuk tidak ragu menyampaikan persoalan. Ia menilai keterbukaan dan kolaborasi menjadi kunci dalam mempercepat penyelesaian berbagai kendala.
Karena itu, setiap pembahasan perlu menghasilkan arah tindak lanjut yang jelas agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Persoalan Notaris dan Kewarganegaraan Jadi Sorotan
Dalam PASTI ADA SOLUSI Episode 25, sejumlah persoalan terkait tugas dan kewenangan notaris menjadi perhatian peserta.
Selain kenotariatan, forum tersebut turut membahas berbagai kendala dalam layanan kewarganegaraan. Kedua bidang ini membutuhkan koordinasi yang kuat untuk menjaga kepastian prosedur dan kualitas pelayanan hukum.
Melalui pembahasan bersama, jajaran Kemenkum berupaya menyamakan pemahaman terhadap berbagai persoalan. Selanjutnya, unit terkait dapat mengidentifikasi langkah penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pendekatan tersebut juga membantu memperjelas pembagian tugas sehingga proses penyelesaian masalah dapat berjalan lebih terarah.
Kolaborasi Jadi Kunci Peningkatan Pelayanan Hukum
PASTI ADA SOLUSI tidak hanya membuka ruang diskusi, tetapi juga memperkuat budaya kerja yang responsif dan berorientasi pada penyelesaian masalah.
Melalui keterlibatan pimpinan lintas unit, Kemenkum mendorong koordinasi yang lebih efektif. Setiap jajaran juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan kondisi lapangan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.
Dengan komunikasi yang baik, organisasi dapat mengenali hambatan lebih awal sekaligus menentukan langkah penanganan yang tepat.
Melalui PASTI ADA SOLUSI Episode 25, Kementerian Hukum kembali menegaskan komitmennya untuk membangun organisasi yang terbuka, kolaboratif, dan solutif. Upaya ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
