Bulatan Times – Pensiun mantan wakil presiden menjadi perhatian setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (12/11/2026). Selain uang pensiun, undang-undang mengatur sejumlah fasilitas yang dapat diterima mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Aturan itu memberikan hak pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir bagi presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat. Hak lainnya meliputi tunjangan tertentu, biaya rumah tangga, perawatan kesehatan, rumah kediaman, hingga kendaraan negara beserta pengemudinya.
Lantas, berapa besaran pensiun Gibran berdasarkan ketentuan tersebut, dan apakah pengunduran diri sebelum masa jabatan berakhir memengaruhi hak yang diterimanya?
Berapa Pensiun Mantan Wakil Presiden?
Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur pemberian pensiun kepada presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat.
Besarnya pensiun pokok ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir ketika masih menjabat.
Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) undang-undang yang sama menetapkan bahwa gaji pokok Wakil Presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat negara yang menjadi acuan perhitungan tersebut adalah Rp. 5.040.000 per bulan.
Dengan demikian, perhitungannya adalah:
4 × Rp. 5.040.000 = Rp. 20.160.000 per bulan.
Nominal tersebut merupakan besaran pensiun pokok berdasarkan ketentuan gaji yang berlaku, bukan jumlah keseluruhan penghasilan ketika masih menjabat.
Wakil Presiden juga mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp. 22.000.000 per bulan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001.
Namun, tunjangan jabatan tersebut tidak otomatis dihitung sebagai bagian dari pensiun pokok. UU Nomor 7 Tahun 1978 secara khusus menggunakan gaji pokok terakhir sebagai dasar perhitungan pensiun.
Apakah Mundur Sebelum Lima Tahun Tetap Berhak Pensiun?
Gibran dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 untuk masa jabatan 2024-2029. Ia kemudian menyampaikan pengunduran diri pada 12 November 2026, sebelum periode pemerintahannya berakhir.
Penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyatakan bahwa lamanya masa jabatan mantan presiden maupun mantan wakil presiden tidak memengaruhi besarnya pensiun.
Artinya, masa jabatan yang lebih pendek tidak menjadi dasar untuk mengurangi persentase pensiun pokok yang telah ditetapkan undang-undang.
Meski demikian, ketentuan tersebut tetap berkaitan dengan status pemberhentian.
Penjelasan Pasal 6 menyebut pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden pada dasarnya merupakan pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR melalui ketetapannya secara tegas menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat.
Dengan demikian, pengunduran diri atas permintaan sendiri tidak otomatis berarti kehilangan hak pensiun.
Adapun pemberian pensiun secara administratif tetap mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk penetapannya melalui Keputusan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 7 Tahun 1978.
Baca Juga: Gibran Resmi Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres, Surat Diserahkan ke MPR
Tunjangan, Biaya Rumah Tangga, dan Jaminan Kesehatan
Hak mantan wakil presiden tidak terbatas pada uang pensiun pokok.
Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur pemberian tunjangan sesuai ketentuan peraturan pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
Selain itu, negara menanggung biaya rumah tangga tertentu yang berkaitan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon.
Fasilitas tersebut berbeda dari gaji atau tunjangan jabatan yang diterima Wakil Presiden selama masih aktif menjalankan tugas pemerintahan.
Mantan Wakil Presiden juga mendapatkan pembiayaan perawatan kesehatan, termasuk untuk keluarganya, sebagaimana diatur dalam pasal yang sama.
Namun, ketentuan tersebut tidak menetapkan satu angka tetap untuk seluruh biaya kesehatan atau kebutuhan rumah tangga.
Besaran pengeluaran mengikuti kebutuhan dan ketentuan pembiayaan yang berlaku.
Rumah Kediaman dan Kendaraan Negara
Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 memberikan hak atas rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya kepada mantan presiden dan mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat.
Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah tersebut diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014.
Peraturan itu menetapkan bahwa mantan presiden atau mantan wakil presiden hanya berhak mendapatkan rumah kediaman sebanyak satu kali.
Ketentuan satu kali tersebut juga berlaku apabila seseorang menjalani jabatan lebih dari satu periode, termasuk mantan Wakil Presiden yang kemudian menjadi Presiden.
Pengadaan rumah dapat dilakukan melalui mekanisme yang diatur pemerintah, termasuk pembelian tanah dan bangunan maupun pembangunan rumah sesuai standar yang ditetapkan.
Rincian penyediaan dan perhitungan nilai rumah diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022.
Selain rumah kediaman, negara menyediakan kendaraan milik negara beserta pengemudinya.
Kendaraan tersebut merupakan fasilitas negara, bukan ketentuan yang secara otomatis mengalihkan kepemilikan kendaraan kepada mantan pejabat.
Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga memberikan hak kepada mantan presiden dan mantan wakil presiden untuk mempunyai staf yang terdiri atas pegawai negeri.
Pengamanan Mantan Wakil Presiden
Fasilitas pengamanan diatur secara terpisah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013.
Pasal 13 peraturan tersebut memberikan hak pengamanan dengan fasilitas terbatas kepada mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta pasangan mereka.
Pengamanan mencakup perlindungan pribadi, tempat yang digunakan, kegiatan, serta tindakan penyelamatan.
Pelaksanaannya dilakukan oleh unsur pengamanan negara sesuai pembagian tugas yang ditetapkan dalam peraturan tersebut.
Pasal 20 mengatur bahwa hak pengamanan bagi mantan presiden dan mantan wakil presiden berlaku seumur hidup sejak masa jabatan berakhir.
Ketentuan itu juga memberikan hak untuk menolak pengamanan melalui prosedur resmi.
Baca Juga: Gibran Mundur, MPR Bahas Pengganti 13 November dan DPR Batalkan HMP
Kapan Uang Pensiun Mulai Dibayarkan?
Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Apabila tanggal pemberhentian dengan hormat ditetapkan pada November 2026, ketentuan tersebut menjadi dasar pembayaran mulai Desember 2026.
Namun, ketentuan waktu tersebut bukan bukti bahwa pembayaran pensiun kepada Gibran telah dilakukan. Pelaksanaan administrasi pemberian pensiun tetap mengikuti keputusan pejabat yang berwenang.
Undang-undang juga mengatur penghentian pembayaran apabila mantan presiden atau mantan wakil presiden meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi Presiden maupun Wakil Presiden.
Dalam hal penerima meninggal dunia, pembayaran pensiun dan hak keuangan tertentu masih berlangsung sampai akhir bulan keenam setelah kematiannya.
Setelah itu, Pasal 12 memberikan hak pensiun janda atau duda sebesar 50 persen dari pensiun terakhir yang diterima, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
